Balikpapan Bangkrut Walikota Diminta tak Mengeluh tapi Tingkatkan PAD!

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pernyataan Walikota Rizal Effendi dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2017 bahwa Kota Balikpapan mengalami kebangkrutan menuai pro dan kontra di masyarakat.

Istilah bangkrut dalam sebuah perusahaan berarti sudah tidak bisa lagi menjalankan roda usaha karena mengalami kerugian besar dan tak sanggup membayar tagihan utang.

Apakah situasi ini juga dialami Kota Balikpapan? Untuk menjawabnya Tribun Kaltim menggelar diskusi bersama sejumlah pemerhati kota yang bergabung dalam Forum Kajian Pembangunan Daerah.

Bertempat di ruang rapat Kantor Tribun Kaltim, Jl Indrakilla, Balikpapan Utara, Sabtu (25/3/2017) hadir Pemimpin Redaksi Abdul Haerah, Redaktur Senior Priyo Suwarno, Manajer Produksi Sumarsono, perwakilan Ika Unhas (Gunawan dan Andi Suraya), Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa K3 (APJK3) Nasional Isradi Zainal, Forum Kajian Kaltim Inisiatif Adhi Supriadi dan Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Balikpapan Nurdin Ismail.

Baca: Walikota Sebut Balikpapan Bangkrut, Wawali: Bukan Menyerah, Hanya Ekspresi Spontan, Banyak Pikiran

Hadir pula dua anggota DPRD Kota Balikpapan, Budiono dari Komisi I dan Mauliddin, Komisi III.

Adhi selaku pemrakarsa diskusi mengawali diskusi dengan memaparkan materi struktur APBD Kota Balikpapan.

Tiga komponen besar dalam APBD meliputi dana perimbangan, pendapatan asli daerah dan pendapatan lainnya yang sah.

Dana perimbangan terdiri dari 3 komponen, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Satu di antaranya sangat diandalkan Balikpapan adalah dana bagi hasil sektor migas dan minerba.

Dalam dua tahun terakhir, dana bagi hasil terjadi penurunan sangat signifikan karena anjloknya harga batu bara dan minyak gas. Dana perimbangan yang diterima Balikpapan dari dana bagi hasil Rp 459 miliar turun menjadi Rp 480 miliar.

Untuk dana alokasi umum Adhi mengkritisi karena Balikpapan mendapatkan lebih kecil dari Kabupaten Kutai Timur dan Mahakam Hulu. Padahal menurutnya bisa memperoleh lebih tinggi paling tidak setelah Samarinda.

"Masa kita kalah sama Mahulu dan Kutim. Dari sisi jumlah penduduk jelas kita lebih besar, 700 ribu seharusnya ini bisa diperjuangkan untuk alokasi yang lebih besar," kata Adhi.

Alokasi dasar berasal dari besaran gaji PNS Balikpapan yang setiap bulan mengeluarkan dana sekitar Rp 27 miliar.

Untuk celah fiskal ini yang menurut Adhi bisa dimanfaatkan pemerintah dalam mendongkrak DAU Balikpapan.

Dalam celah fiskal hanya luas wilayah yang tidak bisa diubah, tetapi untuk indeks pertumbuhan penduduk bisa dimaksimalkan karena setiap tahun bertambah. Untuk dana alokasi khusus, Adhi menilai pemkot harus lebih lobi ke pusat dengan membawa data tentang rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Balikpapan.

Baca: Balikpapan Bangkrut, Cuma Punya Dana Rp 260 Miliar tapi Usulan Musrenbang sampai Rp 7 Triliun!

Bicara tentang kebangkrutan Balikpapan dimulai saat APBD Balikpapan yang terjun bebas tahun 2016 dari sebelumnya Rp 3,1 triliun menyusut tinggal Rp 1,9 triliun akibat pemangkasan dari dana bagi hasil.

Imbas dari situasi ini pemerintah kota langsung melakukan beberapa pemotongan anggaran di beberapa pos pengeluaran.

Namun, Adhi menyayangkan langka pemkot melakukan rasionalisasi anggaran menurutnya tidak dilakukan dengan secara adil dan hanya membebankan kepada masyarakat.

Di sisi lain belanja modal terus dipotong dengan alasan keuangan sulit dari sebelum krisis Rp 1,1 triliun menjadi Rp 700 miliar. Saat ini dipangkas kembali menjadi Rp 300 miliar pada 2017.

Adhi menilai sense of crisis dari seorang Walikota dua periode ini tak berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Sebagai pemimpin bukannya mengeluarkan kata optimis, bukan malah mengeluh dan tanpa beban mengatakan Pemkot Balikpapan mengalami kebangkrutan.

Terapkan Pajak Online
Kondisi keuangan daerah yang sedang lemah saat ini bukan tak memiliki solusi untuk menyelesaikannya. Direktur Eksekutif Forum Kajian Kaltim Inisiatif Adhi Supriadi mengatakan ada banyak cara yang bisa dilakukan Pemkot Balikpapan, salah satunya menggenjot pendapatan asli daerah (PAD).

"Kalau pemerintah bersikukuh tak mau TPP-nya dipotong, ya target PAD harus dinaikkan. PNS harus kerja lebih giat lagi, bukan hanya mau pendapatan besar minta naik tiap tahun, tapi kinerja tidak ada, masyarakat terus jadi korban," katanya.

PAD Kota Balikpapan 2016 sekitar Rp 555 Miliar dan 2017 ditargetkan naik sekitar Rp 613 miliar. Padahal menurut Adhi potensi PAD Balikpapan bisa mencapai Rp 1 triliun setiap tahunnya, jika Pemkot Balikpapan menerapkan sistem online.

Ia pun tidak asal bicara tanpa berikan solusi, yakni pemerintah harus segera menerapkan sistem online pada penarikan pajak dan retribusi.

Baca: Utang Besar di Katering, Walikota Minta Maaf Pemkot Balikpapan Bangkrut

"Sebenarnya ini persoalan mau atau tidak mau pemerintah menerapkan sistem pajak online, alasan kemarin biaya investasi besar Rp 20 miliar itu sebenarnya kecil dibanding potensinya yang mencapai Rp 1 triliun, ada apa dibalik semua ini," katanya.

Apalagi sebelumnya ada bank BUMN BRI yang siap menyukseskan penerapan sistem online Balikpapan. Tapi hingga kini progresnya tak lagi terdengar.

"Sudah terbukti di beberapa daerah seperti Surabaya, setelah menerapkan sistem online ada lonjakan PAD hingga 100 persen dari Rp 2 triliun menjadi Rp 4 triliun, saat semua pelayanan mulai berbasis online kenapa pajak tidak," katanya.

Bukan Menyerah
Seperti diberitakan sebelumnya, di depan peserta Musrenbang, Walikota Rizal Effendi dalam sambutannya menyatakan tidak malu membeberkan kondisi keuangan yang dialami Balikpapan.

"Coba bayangkan keadaan kita saat ini, dalam tanda kutip kita ini kondisi bangkrut. Tidak ada uang. Bayangkan dana untuk belanja hanya Rp 260 miliar, usulan Musrembang mencapai Rp 7 triliun. Balikpapan Utara mencatat rekor, ingin adanya jembatan dari Kariangau ke Kampung Baru, DED-nya memang sudah ada, tapi uangnya tidak ada," kata Rizal.

Rizal meminta kepada seluruh SKPD yang hadir untuk tidak menyediakan makanan saat rapat.

"Sekarang ini saya minta, acara-acara dan rapat kalau bisa tidak perlu pakai konsumsi. SKPD ini sudah tidak karu-karuan, nanti bisa saja SKPD atau dinas yang tidak ada kegiatan. Saya mohon beribu maaf, kalau ada bantuan keuangan ke pemerintah daerah itu tidak bisa lagi," ujar Rizal lirih

Rizal selalu bingung menjawab setiap warga yang mengirim pesan kepada dirinya.

"Saya selalu bingung menjawab, kalau ada pesan pribadi ke ponsel saya. 'Pak wali tolong ada kegiatan di rumah dinas pak Wali, dengan catatan mohon di-cover makanannya, itu saya bingung.' Kalau boleh jujur utang kita di katering/penyedia makanan itu cukup besar," ungkap Rizal.

Menanggapi hal itu, Wakil Walikota Rahmad Mas'ud menilai pernyataan Walikota yang menyebut Pemkot Balikpapan 'bangkrut', bukanlah sebagai penyataan menyerah.

Hanya sebagai bentuk ekspresi spontan karena lagi banyak beban pikiran.

Ia berharap semua pihak bisa menerima situasi ini dengan lapang dada, tetapi juga tidak berarti menyerah malah harus semakin optimis menatap kedepan. (*)