Sopir Angkot Plat Kuning Tetap Tolak Aktivitas Ojek Online di Kota Minyak

Senada, Alfert, Koordinator Angkot Nomor 3, menegaskan angkutan roda dua online tidak perlu diberi izin sebelum ada aturan yang sah.

"Sebelum ada aturan seperti Perwali, pemerintah harus mau tetap menutup dulu ojek online," ujarnya.

Kebijakan Diserahkan ke Pemda

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpalan, Sudirman, menjelaskan, secara aturan angkutan roda dua tidak diatur dalam undang-undang dan keputusan menteri namun dalam kenyataan angkutan roda dua sudah ada.

"Sejak waktu saya masih sekolah sudah ada ojek. Nyata dari dulu sudah ada. Memang dilema tidak diatur dalam aturan tapi nyata," ujar Sudirman.

Nanti akan segera dibahas, terutama melalui dewan perwakilan rakyat daerah atau melalui wali kota langsung.

"Bisa dalam bentuk Perwali atau nanti Perda," kata Sudirman.

Belum lama ini, dirinya pernah konsultasikan mengenai transportasi roda dua. Namun Kementerian Perhubungan juga belum memberi keputusan.

Namun dari diskusi dengan kementerian diputuskan soal kendaraan roda dua sebagai angkutan umum diserahkan ke daerah masing-masing.

"Bisa diatur dengan kebijakan daerah, memakai regulasi di daerah, bisa pakai perda," katanya.

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi pun angkat bicara.

Ia menilai, persoalan angkutan roda dua tentu saja nanti dibahas lagi dengan forum perangkat daerah lainnya. (*)