Pemangkasan TKD Kaltim, Pengamat Unmul: Harus Jadi Momentum Daerah Penyangga IKN Perkuat PAD

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya bagi kota dan kabupaten penyangga di sekitar wilayah ibu kota baru tersebut. 

Peluang ini dinilai dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat yang kini tengah menjadi sorotan akibat kebijakan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD)secara signifikan.

Pengamat Kebijakan Publik yang juga Dosen FISIP Universitas Mulawarman (Unmul), Saipul Bachtiar, menegaskan bahwa anggapan kota penyangga IKN tidak lagi membutuhkan dana transfer dari pusat adalah keliru.

Menurutnya, dana transfer bukan sekadar bantuan, melainkan hak daerah yang wajib dikembalikan oleh pemerintah pusat.

"Itu tidak berarti pemberian cuma-cuma dari pusat. Itu sebenarnya mengembalikan haknya daerah yang diambil oleh pusat," ujarnya. 

Baca juga: Hadapi Pemangkasan TKD, DPRD Kaltim Dorong Pemprov Digitalisasi Pajak dan Optimalkan Aset Daerah

Ia menilai, paradigma yang memandang dana transfer sebagai bentuk ketergantungan harus diubah menjadi pandangan bahwa hal tersebut merupakan hak konstitusional daerah, terutama bagi wilayah penghasil sumber daya alam (SDA)seperti Kalimantan Timur.

Ketimpangan proporsi pembagian hasil SDA seperti batu bara dan kelapa sawit selama ini dianggap belum adil bagi daerah penghasil.

Selain itu Ia juga menyampaikan keberadaan IKN membuka peluang bagi daerah-daerah sekitar untuk meningkatkan PAD.

Daerah-daerah mitra IKN seperti Balikpapan, Samarinda, Tenggarong, Penajam Paser Utara, dan bahkan Kutai Barat, perlu memanfaatkan momentum ini dengan mengembangkan jasa dan kebutuhan yang diperlukan oleh Ibu Kota Politik.

"Tentunya, diperlukan kreativitas pemerintah daerah masing-masing, untuk melihat peluang-peluang apa yang bisa didapatkan manfaatnya itu dari eksistensi atau keberadaan IKN di wilayah Kalimantan Timur khususnya yang berdampak langsung yang ada berada di sekitar IKN itu sendiri," katanya.

Baca juga: Akademisi Unmul Kritik Pemangkasan TKD, Program MBG Dianggap Timbulkan Ketimpangan Daerah

Daerah penyangga itu kata dia, bisa melakukan dengan penyediaan jasa perhotelan, logistik, infrastruktur pendukung seperti bandara dan pelabuhan, serta berbagai layanan lain yang dibutuhkan IKN.

Dosen Fisipol Unmul itu juga menyoroti pentingnya pemerintah pusat untuk menginventarisasi karakteristik masing-masing daerah.

Kaltim, misalnya, memiliki keunggulan kompetitif di bidang SDA. Oleh karena itu, porsi pembagian hasil SDA seharusnya lebih besar agar daerah dapat mengelola potensinya secara optimal.

Ia membandingkan dengan daerah di Pulau Jawa yang mengandalkan sektor jasa dan industri.

"Artinya masing-masing daerah itu mempunyai keunggulan kompetitif," ujarnya.

Baca juga: Pemprov Kaltim Tetap Jalankan Gratispol dan Jospol Meski Dana TKD 2026 Turun