Gerilya AHY, Usai Temui JK, Kini Kunjungi Prabowo, Persiapan Menuju Pilpres 2019?

Sebaliknya, Demokrat juga akan mendukung penuh apabila pemerintah berada pada jalur yang benar.

"Karena kami kan dari dulu komit leboh bagus sebagai penyeimbang. Itu akan lebih bagus bagi pemerintahan Jokowi-JK," ujar Syarief.

SBY Pasang Rajau Politik untuk Jokowi?

Koordinator TPDI Petrus Selestinus menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang khawatir pemerintah akan melampaui batas dalam menggunakan wewenangnya.

Pernyataan tersebut diungkapkan SBY sebelum dirinya bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana, pekan lalu.

Petrus menilai kekhawatiran SBY bahwa Presiden Jokowi akan menggunakan instrumen UU Ormas untuk bertindak sewenang-wenang juga tidak memiliki dasar hukum.

"Karena bukankah kewenangan Presiden sudah dibatasi dengan berbagai perundang-undangan yang ada dan apakah Presiden Jokowi memiliki karakter demikian?" katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews.com.

Lebih jauh, ia mencurigai SBY tengah memasang 'ranjau' yang berpotensi menjatuhkan Jokowi bilamana presiden tak melakukan revisi UU Ormas seperti yang disampaikan.

"Bisa saja menjadikan itu sebagai sebuah ingkar janji yang dikualifikasi sebagai "perbuatan tercela" yang menurut pasal 7A UUD 1945 dapat berakibat seorang Presiden diimpeachment," tandas Petrus.

Seperti dilansir Kompas.com, lewat video conference, beberapa waktu lalu, SBY menegaskan bahwa sebelum Partai Demokrat memutuskan mendukung Perppu ormas dengan catatan, pihaknya terlebih dahulu berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

"Ditanyakan apakah bersedia merevisi? Mendagri menjawab bersedia," ucap SBY.

SBY pun mengancam akan mengeluarkan petisi politik apabila pemerintah tidak menepati janjinya merevisi UU Ormas. Isi petisi politik tersebut berupa ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

"Bagaimana mungkin kita percaya pada pemerintah kalau tidak jujur dan mudah sekali berbohong," ujar SBY.

[Kompas.com/Tribunnews]