Lima Anggota Fraksi Golkar Lakukan Boikot dalam Sidang Paripurna DPRD Penajam Paser Utara

PENAJAM, TRIBUN– Fraksi Golkar melakukan aksi boikot tidak memberi keterangan apapun dalam acara rapat paripurna DPR Kabupaten PPU untuk pengesahan APBD Perubahan 2017 dan pandangan umum fraksi terhadap RAPBD 2018, di gedung dewan Selasa 97/11).

Dari 25 anggota DPRD hanya 18 yang hadir, sementara Ketua DPRD Nanang Ali dan empat anggota Fraksi Golkar lainnya tidak hadir tanpa keterangan.

Bukan hanya Golkar, rapat paripurna ini juga tidak dihadiri Wakidi MA (Sekretaris Fraksi PKS) dan M Taufiq Johansyah (Ketua Fraksi PDI-P).

Dalam acara rapat pembukaan, Sekretaris DPRD Andi Singkerru memyampaikan bahwa tujuh anggota dewan yang tidak hadir keterangan izin. Anggota Fraksi PKS Sariman kemudian minta penjelasan atas ketidakhadiran Fraksi Golkar.

Baca: Disdukcapil PPU Serahkan 1.500 KTP- El kepada Warga Babulu dan Waru

Baca: Calon Perseorangan Pilkada PPU Minimal Serahkan 11.829 Surat Dukungan

Baca: Pendapatan Pemkab PPU Bertambah Rp 78,7 Miliar

 “Apakah memang izin atau sikap politik. Tolong disampaikam apakah ini sikap politik atau memang izin," jelasnya.

Tidak Hadir:
1. Fraksi Golkar : H. Nanang Ali, SE (Ketua DPRD PPU)
                               Jamaluddin, S.Sos; Fadliansyah, ST
                               H. Muhammad Yusup, SH, MM
                               Heni Arisandi, A.Md
2. Fraksi PKS     : Wakidi, MA (Sekretaris Fraksi PKS)
3. Fraksi PDI-P  : M Taufiq Johansyah (Ketua Fraksi PDI-P)
                              Izin tidak hadir.

Setelah itu, Andi Singkerru kembali membacakan nama anggota dewan yang tidak hadir. Disebutkan bahwa ada tujuh anggota dewan tidak hadir, bahwa hanya Taufiq (PKS) tidak hadir dengan keterangan izin.

Baca: 3 Tahun, Seluruh Lahan Pemkab PPU Harus Punya Sertifikat

Baca: Pemkab PPU Terus Cari Aset, Ternyata Ini yang Ditemukannya di Balikpapan

Baca: 100 Anggota Pramuka PPU akan Mengikuti Napak Tilas Perjuangan Selama Dua hari Dua Malam

Rapat paripurna ini dipimpinan Wakil Ketua DPRD Syahruddin M Noor dan dihadiri Bupati Yusran Aspar. Sementara penyampaian laporan Banggar DPRD disampaikan Sekretaris Banggar Andi Singkerru.

Ia mengatakan pembahasan APBD P ini telah dilakukan pembahasan selama empat bulan, setelah dilakukan pengesahan ini selanjutnya akan dikonsultasikan kepada Pemprov Kaltim.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Jamaluddin enggan memberikan komentar terkait aksi boikot yang dilakukan Fraksi Golkar dalam Rapat Paripurna DPRD Penajam Paser Utara (PPU) itu.

Saat dihubungi melalui telepon, Jamaluddin tidak mengangkat. Namun ia membalas melalui SMS mengenai aksi boikot yang dilakukan Fraksi Golkar.

Baca: Dewan Setujui Empat Raperda Menjadi Perda di Pemkab Penajam Paser Utara

Baca: Bupati Penajam Beri Bonus Masing-masing Pemain Rp 10 Juta dan Pelatih Rp 20 Juta

Baca: Kesempatan Emas! Penajam Utama Bakalan Latihan di Markas Aston Villa

“Tabe kita bel saja Sekjen (Sekjen Golkar Andi Muhammad Yusup). Kami sekarang tidak bisa bebas komen kalau menyangkut keputusan dan kebijakan partai. Maaf ya saudara,” kata Jamaluddin.

Hal senada juga diutarakan anggota Fraksi Golkar Fadliansyah. Namun ia masih terlihat di Kantor DPRD meski rapat paripurna sedang berlangsung di Gedung Paripurna DPRD PPU. Namun saat ditanya mengenai aksi boikot Fraksi Golkar, ia juga enggan memberikan komentar. (mir)