Dapat Jatah 2.000 Sambungan Air Bersih Baru, Pengusaha dan Orang Kaya Dilarang Mendaftar
Tahun 2018 mendatang, Kabupaten Bulungan mendapatkan jatah 2.000 sambungan air bersih baru dari Pemerintah Pusat.
Penulis: Doan E Pardede |
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Doan Pardede
TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Tahun 2018 mendatang, Kabupaten Bulungan mendapatkan jatah 2.000 sambungan air bersih baru dari Pemerintah Pusat.
Namun berdasarkan informasi yang disampaikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bulungan baru-baru ini, kata Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, Syarwani, Selasa (14/11/2017), sambungan baru ini hanya ditujukan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), bukan PNS, TNI, Polri.
Dia berpesan, siapa saja masyarakat yang berpenghasilan rendah ini harus benar-benar teridentifikasi dengan baik.
Jangan sampai, jatah untuk MBR ini justru dinikmati perusahaan atau dunia usaha, atau orang-orang yang sudah hidup berkecukupan.
Baca: Niatnya Mau Beli Tapi Lihat Penjual Tertidur, Eh Pekerja Tambang Ini Malah Mencuri
Adanya jatah ini juga harus bisa menjadi solusi masih banyaknya daftar tunggu masyarakat, khususnya di Tanjung Selor, yang ingin mendapatkan sambungan air bersih.
"Jangan sampai salah sasaranlah," harapnya.
Demi perbaikan layanan air bersih ke depannya, pihaknya juga mendesak Pemkab Bulungan untuk segera mengajukan revisi Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang PDAM Denum Benuanta.
Perda tentang PDAM tersebut, ungkap Syarwani, dikeluarkan tahun 1983 lalu, dan sama sekali belum pernah direvisi.
Baca: KPK Bisa Panggil Paksa Setya Novanto, Ini Sejumlah Alasan yang Menguatkan!
Tentunya, Perda ini sudah ketinggalan zaman dan sangat tidak relevan untuk digunakan saat ini.
"Berarti sudah 34 tahun nggak pernah direvisi," ujarnya.
Salah satu hal yang tidak diatur dalam Perda saat ini adalah perihal sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan.
Dalam revisi Perda nantinya, hal-hal yang berkaitan dengan tata cara pengangkatan direksi juga harus diatur.
"Misalnya ada yang tidak membayar sekian bulan, itu nggak diatur," ungkapnya.
Secara keseluruhan, revisi Perda ini juga diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan air bersih kepada masyarakat.
Baca: Dari Hobi, Cosplay jadi Bisnis yang Menggiurkan, Satu Kostum Bisa sampai Rp 2 Juta!
Dan lebih jauh, walau tidak menjadi tujuan utama, PDAM juga harus bisa memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Laba atau untung ini memang tidak menjadi target utama dari Perusda. Yang penting, air bersih warga ini bisa benar-benar terpenuhi," ujarnya. (*)
