Ketua Generasi Muda Partai Golkar Minta KPK Lebih Cerdik Tangani Kasus Setya Novanto

Baca: Telat Hadiri Acara, Aktor Ganteng ini Dipukuli Sang Manajer Pakai Botol Bir hingga Masuk Rumah Sakit

Baca: Dari 13 Jadi 74 Orang, Ini yang Dikhawatirkan Sumarsono soal Personel TGUPP Anies Baswedan

 
"Mudah-mudahan itu bukan sekadar lip service. Mereka setelah ini maju terus, tidak mundur, melakukan konsolidasi kepada DPD lainnya," kata Doli.

Rapat pleno Golkar, Selasa (21/11/2017), menetapkan Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Golkar setelah Setya Novanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca: Harga Gula Lebih dari Rp 33 Ribu per Kg di Pedalaman, Gubernur Kaltara Siap Beli Pesawat

Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Ia juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar.

Akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut, negara diduga dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek Rp 5,9 triliun tersebut.

Meski berstatus tahanan KPK, namun Golkar tetap mempertahankan Novanto sebagai ketua umum dan menunggu hasil praperadilan yang diajukan Novanto. 

Sementara itu, KPK memilih tidak tergesa-gesa dalam menyusun berkas perkara untuk 'menyeret' Ketua DPR Setya Novanto ke pengadilan.

Meskipun sejumlah pihak menyerukan agar KPK mempercepat proses pemberkasan demi menghindari kemungkinan tersangka kasus duguaan korupsi pada proyek e-KTP itu menang melawan KPK di praperadilan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya belum sampai pada tahapan untuk mempercepat berkas perkara Novanto.

Penyidik, menurut Febri, akan memproses pemberkasan mengalir mengikuti aturan di ketentuan yang sudah ada di hukum.

"Kami belum bicara soal upaya untuk mempercepat, karena yang dilakukan oleh penyidik itu kami sesuaikan saja dengan hukum acara yang berlaku," kata Febri, saat dimintai tanggapannya, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa. (Kompas.com/Nabilla Tashandra)