Korupsi KTP Elektronik

Ada 2 Laporan, Pagi Ini Mahkamah Kehormatan Dewan Periksa Setya Novanto, KPK Persilakan

Ini sebagai respon dari MKD yang menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik, dengan terlapor Setya Novanto.

ANTARA FOTO / WAHYU PUTRO A
Ketua DPR Setya Novanto meninggalkan ruangan ketika skors Rapat Paripurna ke-9 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017). Rapat tersebut membahas tentang pengesahan RUU Ormas serta pengesahan RUU tentang protokol perubahan persetujuan marrakesh mengenai pembentukan organisasi perdagangan dunia. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Melalui surat yang dikirimkan ke KPK, ‎Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR, hari ini Kamis (30/11/2017) meminta izin untuk bisa memeriksa Setya Novanto (SN) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ini sebagai respon dari MKD yang menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik, dengan terlapor Setya Novanto, Ketua DPR RI yang juga tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP.

"Setelah menerima surat tertanggal 27 November 2017 dari MKD, hari ini pukul 10.00 WIB, KPK akan memfasilitasi MKD untuk melakukan pemeriksaan pada SN," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

Baca: Astaga, Sepasang Pelajar SMA Tercyduk Mesum di WC Sekolah,

Baca: Ini Kata Rina Nose Soal Unggahan Negeri tanpa Agama yang Bikin Netter Menduga-duga, Lihat Videonya

Baca: Tega! Dituduh Curi 5 Kg Singkong, La Gode Tewas di Batalyon Tentara. Disiksa, Kukunya Tercerabut

Terkait surat dari MKD, Febri menjelaskan surat tersebut perihal permintaan izin berkunjung yang pada pokoknya, ditulis MKD akan memeriksa Setya Novanto ‎karena adanya laporan.

Disebutkan juga, MKD berwenang memanggil pihak terkait dan bekerja sama dengan lembaga negara lain.

"Oleh karena SN sedang dalam proses penahanan KPK maka MKS meminta agar dapat menemui yang bersangkutan dalam rangka verifikasi dan penyelidikan," tambah Febri.

Baca: Mengapa Lubang Pengisian Bahan Bakar Mobil, Ada di Kanan dan Adapula yang di Kiri? Ini Penjelasannya

Baca: Gagal Pertahankan Tradisi di Miss Universe, Begini Kesedihan Bunga Jelitha ketika Tiba di Indonesia

Baca: Tampil Apik di Kejurnas, Dua Atlet FPTI Kaltim Menanti Panggilan Asian Games

Setidaknya ada dua laporan yang masuk ke MKD. Laporan itu karena Setya Novanto diduga melanggar kode etik dan sumpah jabatan dengan menyandang status tersangka korupsi e-KTP.

Terakhir, laporan datang dari Himpunan Mahasiswa Pancasarjana Indonesia (HMPI) pada Kamis (23/11/2017) silam.

HMPI melaporkan Setya Novanto yang diduga melanggar kode etik dan undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) karena menjadi tersangka korupsi e-KTP. (TRIBUNNEWS.COM, THERESIA FELISIANI)

Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved