Ditetapkan sebagai KLB, Pasien Difteri Ternyata Tidak Ditanggung BPJS, Ini yang Berlaku!

TRIBUNKALTIM.CO - Penyakit difteri yang ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB) di penghujung tahun ini benar-benar menyita perhatian publik.

Satu yang menjadi kekhawatiran adalah soal layanan kesehatan bagi si penderita. 

Para pasien terdampak difteri yang saat ini menjalani perawatan ternyata tidak ditanggung oleh BPJS.

Ini terjadi setelah status kejadian luar biasa (KLB) ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing.

"Sebelum ada status (KLB) pembayaran tergantung penggunaan, apakah dia masuk dengan BPJS dan umum. Semenjak KLB artinya dibiayai pemda, bukan BPJS lagi," ucap Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso, Jakarta, dr Rita Rogayah, Senin (11/12/2017).

Baca: Mengenal Difteri, Penyakit Kuno yang Kini Berstatus KLB di Indonesia, Waspadalah!

Baca: Beli Durian Seharga Rp 15 Ribu, Setelah Dibuka Isi di Dalamnya Bikin Sakit tapi Tak Berdarah

Baca: Narkoba Asal Samarinda Beredar di Marangkayu, Polisi Tangkap Karyawan Tambang

Rita menjelaskan, sejak status KLB semua pasien ditanggung sebagai pasien kelas 3.

Ini juga diungkapkan oleh Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek saat berkunjung ke RSPI Sulianti Saroso.

"Ini ditanggung oleh pemerintah daerah melalui rumah sakit dan Kementerian Kesehatan. Total biaya vaksin DPT karena ini kan bertahap dari usia dua bulan, tiga bulan, empat bulan kemudian 18 bulan, kelas 1, kelas 2 lalu kelas 5. Itu di bulan imunisasi anak sekolah. Bisa sekitar 1,6 triliun," ucap Nila.

Baca: Bahaya! Kaltim Termasuk KLB Difteri, Ayo Cegah Wabahnya dengan 5 Langkah Ini

Siap tambah bangsal

RSPI Sulianti Saroso sebagai rumah sakit rujukan KLB difteri siap jika jumlah pasien difteri meningkat pada kemudian hari. 

Saat ini, 33 pasien suspek difteri ditempatkan dalam bangsal.