Sebentar Lagi Ada e-Warung, Warga Miskin Balikpapan Dapat Beras dan Telur, Tunggu Programnya Ya

Baca: Minta Maaf, Pelaku Pelecehan Seksual Bilang Khilaf, Suami Korban tak Terima Istrinya Stres Berat

Kemudian, tambah dia, setelah tahapan sudah berada di perbankan nantinya dilanjutkan dikirim ke tiap kecamatan seluruh Kota Balikpapan.

Setiap kecamatan akan menjalankan program Bantuan Pangan Non Tunai yang dibentuk secara kelembagaan disebut e-Warung.

“Sementara yang saya tahun baru ada 14 e-Warung di berbagai kantor kecamatan. Saya anggap 14 e-Warung masih kurang tidak sebanding dengan jumlah warga penerima bantuan. Mungkin saja nanti akan ditambah tapi tidak tahu seperti apa nanti,” ungkapnya.

Menurutnya, alasan pemberian bantuan berupa beras dan telur karena dinggap efektif. Penerapan pemberian beras dan telur akan banyak memberi manfaat bagi warga miskin.

Sebab kata dia, dalam sehari-hari warga terbiasa makan nasi sebagai makanan utama. Nasi sebagai bahan pokok sedangkan telur sebagai lauk-pauk. Diberi beras dan telur bisa sekaligus bisa terpenuhi secara gizi.

“Kami punya data yang berhak menerima bantuan pangan non tunai ini sekitar 9 ribu lebih penduduk.

Dari seluruh daerah Kota Balikpapan saja,” katanya.

Untuk menghindari salah sasaran penerima bantuan, pemerintah menerapkan pendataan dengan bukti berupa kartu Keluarga Penerima Manfaat. Kartu ini nanti fungsinya untuk pembuktian pengambilan bantuan di e-Warung kantor kecamatan.

“Yang tidak punya kartu tidak bisa mengambil. Berarti bukan masuk orang yang berhak menerima,” tegasnya

Dia menambahkan, nantinya juga diberikan voucher bernilai uang Rp 110 ribu per kepala keluarga.

Pemberian ini bukan bentuk uang tunai namun voucher yang nantinya bisa ditukarkan di e-Warung.

Diharapkan dengan penerapan kebijakan ini bisa tercipta efektifitas penggunaan bantuan secara tepat.

Bantuan yang diberikan bisa menghindari dari penggunaan yang sia-sia.

Program bantuan tujuannya untuk meringankan beban kehidupan, menciptakan kesejahteraan secara menyeluruh di Kota Balikpapan.

“Semua bantuan dari pemerintah pusat. Kami di daerah hanya bertugas mendata dan ikut memperlancar distribusi. Bantuan tidak membebani anggaran daerah,” tuturnya. (*)