Pemekaran Kabupaten Kutai Pesisir Kembali Mengemuka, Ini Pendapat Keempat Paslon Pilgub Kaltim

Laporan Wartawan Tribun Kaltim Anjas Pratama, Rafan A Dwinanto, dan Doan Pardede

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Wacana pemekaran Kabupaten Kutai Pesisir kembali mengemuka. Senin (19/2/2018), Tim Sukses Pemekaran Kabupaten Kutai Pesisir menemui Plt Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah.

Pada kesempatan itu, Edi juga memberikan surat resmi berupa dukungan penuh atas pemekaran Kabupaten Kutai Pesisir kepada Ketua Tim Pembina Pemekaran Kutai Pesisir, Sudirman.

"Saya mendukung pemekaran Kutai Pesisir sepanjang prosesnya sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku," tuturnya.

Namun demikian Edi mengingatkan agar pemekaran tidak sekadar menjadi mainan politik.

"Saya melihat masalah ini jadi mainan politik. Walaupun pemekaran sendiri merupakan proses politik, saya tidak rela ini dijadikan mainan politik.

Baca: Memanas! Serangan Balik Fahri Hamzah Setelah Disebut Nazaruddin Korupsi

Baca: Mantan Timnya di Liga 2 Bakal Tampil di Piala Gubernur Kaltim, Pemain Borneo FC Ini Girang

Baca: Sanksi Ngeri bagi PNS bila Ketahuan Beri Like Sosmed hingga Foto Bareng Paslon

Sehingga ini jadi komitmen bersama untuk tidak menjadikan pemekaran ini jadi mainan politik," kata Edi saat menerima Tim Sukses Pemekaran Kutai Pesisir, tokoh masyarakat, camat dan warga pesisir di Ruang Serbaguna Kantor Bupati, Senin (19/2/2018).

Pemekarakan Kabupaten Kutai Pesisir ini meliputi 5 kecamatan yang saat ini merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), yakni Muara Jawa, Anggana, Sangasanga, dan Samboja.

Lantas bagaimana keempat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim menanggapi keinginan pemekaran Kabupaten Kutai Pesisir?

1. Pasangan Sofyan Hasdam - Nusyirwan Ismail

Nusyirwan  Ismail kepada Tribun, Selasa (20/2/2018) malam menuturkan, wacana seputar pemekaran ini sebenarnya sudah lama ada. Bahkan Bupati Kukar terdahulu, Rita Widyasari sudah membentuk Tim Pemekaran.

Namun sekarang, kata dia, ada sejumlah pihak yang menurutnya memanfaatkan momentum Pemilihan Gubernur (Pilgub) untuk kembali mendengungkan wacana tersebut.