Pengamat Hukum Ini Sarankan Golkar Segera PAW Terpidana Kasus Megapungli dari DPRD Samarinda
Terlebih, saat ini Golkar memerlukan banyak simpati rakyat untuk kembali mengarungi pemilihan legislatif (Pileg) 2018.
Penulis: Rafan Dwinanto |
"Harus begitu. Partai itu saringan paling pertama dalam proses melahirkan caleg-caleg bersih dan berintegritas. KPU baru setelahnya," kata pengajar di Fakultas Hukum, Unmul ini.
Namun, kadang kala partai lebih memilih kader dengan kemampuan finansial mumpuni, dibandingkan kader dengan track record integritas yang baik. Hal ini dilatari pemilih yang masih menerima politik uang.
"Pragmatisme itu subur karena kesadaran massa mengambang (floating mass). Soal politik uang, ada celah baru yang menggembirakan di UU 7/2017 yang baru. Penerima tidak lagi dikenakan delik pidana," tutur Castro.
Diketahui, Gaffar diamankan di salah satu hotel berbintang di Jakarta, usai mengikuti kegiatan kedewanan DPRD Samarinda. Gaffar juga masih tercatat sebagai Ketua DPD Golkar Samarinda. (*)