Abu Bakar Baasyir Enggan Berikrar Setia Pancasila, PDIP: Jadi Warga Negara Lain Saja

Hasto Kristiyanto menanggapi pembebasan tanpa Syarat Abu Bakar Ba'asyir yang enggan menandatangani janji setia kepada Pancasila.

istimewa
Pose Abu Bakar Baasyir saat berada di RSCM. (TRIBUNNEWS.COM) 

Menurutnya semua orang di dunia khususnya lima orang temannya asal Melbourne yang menjadi korban sudah menderita atas peristiwa tersebut.

Adanya rencana pembebasan Abubakar Baasyir kata Jan merupakan tamparan bagi banyak warga negara Australia, 

"Siapa lagi berikutnya? Ali Imron, orang yang membuat bom itu? Ini menakutkan. Ini tamparan di wajah bagi banyak warga Australia yang masih terluka dan masih dalam pemulihan," ujarnya.

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menghargai keberatan pemerintah Australia tersebut.

Menurutnya, semua orang boleh berpendapat demikian namun keputusan tetap yang menentukan adalah pemerintah RI.

"Itu boleh saja kan yang menentukan kan kita, orang boleh berpendapat gitu," ujar JK.

Pemerintah lanjut JK juga telah berpikir secara matang sebelum akhirnya mengeluarkan keputusan.

Apalagi kesehatan Baasyir yang sudah buruk.

"Kita melihatnya dari sisi kemanusian. Jangan lebih parah nanti, kalau dari kemanusiaan. Bayangkan kalau terjadi apa-apa di penjara itu dianggap pemerintah yang salah," kata JK.

Sementara itu Mahendradatta, Pengacara Baasyir menegaskan pembebasan pimpinan Pondok Pesantren Al Mukmin di Ngruki tersebut bukanlah sesuatu yang luar biasa. Apalagi pertimbangannya adalah soal kemanusiaan.

"Insya Allah, seperti yang dijanjikan oleh Presiden atau Yusril, rencananya adalah (dia akan dibebaskan) minggu depan. Minggu depan bisa berarti Senin, Selasa, Rabu, atau Kamis. Bagaimana itu akan terjadi, itu bukan otoritas kami, ini pemerintah," katanya.

Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin berpandangan pembebasan Baasyir merupakan langkah tepat yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

Terutama sudah menilik dari sifat penegakan hukum dan kemanusiaan.

"Itu urusan dalam negeri kita. Saya kira pemerintah punya kebijakan-kebijakan. Ada yang sifatnya penegakkan hukum dan ada sifatnya kemanusiaan dan Pak Jokowi sudah mengambil langkah itu," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf meyakini persoalan pembebasan Baasyir tidak akan mempengaruhi hubungan diplomasi antar kedua negara, lantaran memiliki kedaulatannya masing-masing.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved