Soal Program 3 Kartu Jokowi, Sri Mulyadi Sebut Tak Bebani Anggaran, Fadli Zon Bilang Jurus Mabuk

TRIBUNKALTIM.CO - Calon Presiden Nomor Urut 01 sekaligus petahana, Joko Widodo  mengatakan dalam pidatonya akan mengeluarkan tiga kartu baru sebagai medium penyaluran bantuan sosial.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dikeluarkannya tiga kartu tersebut tidak akan membebani anggaran belanja APBN.

 Justru, kartu-kartu tersebut bisa membuat penyaluran bantuan sosial menjadi lebih sistematis dan terintegrasi.

• Polisi Pastikan 3 Tersangka Wanita Penyebaran SARA Masuk Bagian Relawan Pemenangan Prabowo-Sandi

• Final Piala AFF U-22 2019, Prediksi Timnas U-22 Indonesia vs Thailand, Misi Merobohkan Tembok Tebal

• Pendaftaran PPPK atau P3K di Kota Balikpapan Mau Dibuka, Simak 8 Persyaratan Ini 

 
Adapun soal postur anggaran, Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah telah menganggarkan anggaran bantuan sosial dalam jumlah yang lebih besar tahun ini.

"Nanti berdasarkan evaluasi terhadap berbagai macam program dan anggaran, bisa dimasukkan di 2020 itu suatu langkah awal mengenai bagaimana konsep integrasi dan konsolidasi serta membuatnya menjadi jauh lebih komprehensif dan akuntabel," kata Sri Mulyani di Kantor BPJS Kesehatan, Senin (25/2/2019), dikutip dari Tribunnews.com. 

Pemerintah di dalam APBN 2019 telah meningkatkan bantuan sosial untuk PKH sebesar dua kali lipat dibandingkan 2018.

Selain itu, juga ada peningkatan penerima bantuan pangan non-tunai juga menjadi 15 juta orang.

Anggaran pendidikan pun juga cukup besar yaitu Rp 492,5 triliun atau 20 persen dari APBN keseluruhan, juga anggaran kesehatan sebesar Rp 123,1 triliun.

Adapun ketiga kartu sakti baru ini nantinya akan melingkupi kartu sembako murah, kartu Indonesia pintar untuk perguruan tinggi, dan kartu pra kerja untuk vokasi setidaknya akan memiliki skema yang kurang lebih sama dengan PKH.

BPN Prabowo-Sandi Ikut Tanggapi

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Penasehat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandi, Hidayat Nur Wahid meminta Jokowi sebaiknya dalam membuat program tidak hanya merujuk kepada APBN tahun terkahir.

Pernyataan Hidayat tersebut terkait tiga program anyar yang dipamerkan Jokowi, saat kampanye di Bogor, Jawa Barat

Adapun tiga program tersebut yakni, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, dan kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah.

"Namanya juga kampanye boleh saja tapi sebaiknya jangan lah janji-janji itu berbasiskan kepada hanya merujuk pada anggaran belanja yang dilakukan pada tahun terakhir harus nya kalau kita komitmen betul dengan masalah beasiswa masalah dana kelurahan dan segala macam itu," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (25/2/2019), dikutip dari Tribunnews. 

Menurut Hidayat Nur Wahid, bila Jokowi benar-benar komitmen terhadap tiga program tersebut, maka sudah seharusnya dilakukan sejak awal. Minimal pada tahun ke dua pemerintahannya.

"Harusnya sudah muncul di tahun kedua pemerintahan di setiap presiden, karena itu lah pasti kampanye yang disampaikan pada waktu sebelumnya tapi kalau itu dimunculkan pada saat kampanye, kemarin ngapain aja. bukan nya selama empat tahun sudah diberikan kuasa kok baru sekarang dimunculkan," pungkasnya.

Sebelumnya Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tiga program baru yang akan dijalankan pemerintahannya ke depan bila menang dalam Pilpres 2019.

Ketiga program tersebut yakni Kartu Sembako, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, dan Kartu Pra kerja.

Disebut Jurus Mabuk 

Di kalangan legislatif, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyindir program-program baru yang dicetuskan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo.

Menurut dia, cara ini dipakai karena elektabilitas pasangan Jokowi-Ma'ruf tidak kunjung mengalami kenaikan jelang Pemilu 2019.

"Ini menurut saya adalah jurus mabuk gitu ya. Jurus mabuk karena elektabilitasnya sudah mangkrak sehingga muncul lagi jurus-jurus ini," ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/2/2019), dikutip dari Kompas.com 

Fadli menganggap, program kartu-kartu yang ada sebelumnya banyak yang gagal. Fadli juga menyoroti pemberian tunjangan hari raya (THR) yang dipercepat oleh Jokowi.

Menurut dia, ini juga bagian dari jurus mabuk itu. Fadli mengatakan, Jokowi tengah panik sehingga menggunakan segala cara untuk menang. Termasuk menggunakan sumber daya yang dimiliki dalam kapasitasnya sebagai presiden. 

"Sudahlah jangan menghina akal sehat kita bahwa ini adalah cara-cara politik untuk memenangkan pilpres dengan menggunakan segala macam resources yang ada," ujar Fadli. (*)