Gubernur Kaltim Isran Noor dan Sejumlah Kepala Daerah Hadiri HUT PPU

Laporan wartawan tribunkaltim. Co, Samir Paturusi

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Gubernur Kaltim Isran Noor menghadiri HUT ke-17 Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang dipusatkan lapangan depan Kantor Bupati, Senin (11/3/2019).

Selain gubernur, juga hadir Bupati Kutai Barat, Wakil Walikota Balikpapan, Rahmad Mas'ud, mantan Bupati PPU Yusran Aspar, Anggota Komisi VII Ihwan Datu Adam, serta Bupati Abdul Gafur Mas'ud dan Wakil Bupati Hamdam.

Selain itu, juga hadir perwakilan dari Kodim VI Mulawarman, Polda Kaltim serta sejumlah pejabat Pemprov Kaltim dan pejabat perwakilan sejumlah kabupaten di Kaltim.

• Kabar Gembira, Pemkab PPU Gratis Warga Iuran BPJS Kesehatan, Ini Jumlah Anggaran yang Disiapkan

• Sudah Terima SK Bupati PPU, Inspektorat Jadwalkan Periksa Tiga PNS Pekan Depan

• THL DPRD PPU Belum Tes Urine, Sekwan: Kalau Positif,  Kontrak Mereka Kami Putus

Sementara itu, ribuan undangan termasuk peserta upacara mulai hadir di lapangan upacara sejak pagi.

Di HUT PPU ini sebagian peserta menggunakan pakaian adat Paser termasuk bupati dan wakil bupati. (*)

Kabar Gembira, Pemkab PPU Gratis Warga Iuran BPJS Kesehatan, Ini Jumlah Anggaran yang Disiapkan

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Masyarakat Penajam Paser Utara (PPU) layak bahagia. Di hari jadi Pemkab PPU ke-17, beban iuran BPJS Kesehatan yang harus ditanggung tiap bulan kini telah dibebaskan.

Pemerintah Kabupaten PPU menanggung iuran seluruh masyarakat yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan melalui program Peserta Bantuan Iuran (PBI) APBD. Tahun ini pemkab telah menganggarkan Rp 20,3 miliar untuk membayar iuran selama setahun.

Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud (AGM) kepada Tribun, Minggu (10/3) menjelaskan, subdisi iuran BPJS Kesehatan diperuntukkan bagi masyarakat, khusus kelas 3, baik bagi masyarakat yang belum menjadi peserta BPJS maupun beralih dari peserta mandiri ke peserta PBI APBD.

• Tak Hanya Gratiskan Biaya BPJS Kesehatan, Pemkab PPU jura Gratiskan Seragam 6.596 Siswa

Dikemukakan, program ini merupakan wujud dari perintah Presiden RI Joko Widodo, bahwa anggaran kesehatan harus mencapai 10 persen dari APBD. "Jadi anggaran 10 persen untuk kesehatan kami gunakan untuk membayaran iuran BPJS Kesehatan masyarakat, " jelasnya.

Wakil Bupati Hamdam menambahkan, program PBI APBD diperuntukan bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS baik PBI APBN maupun mandiri.

Program ini merupakan wujud perhatian pemerintah kepada masyarakat, khususnya sektor kesehatan. "Sepanjang masyarakat mau mendapatkan pelayanan kelas 3 di rumah sakit, pemerintah akan menanggung iuran mereka selama setahun," ujar Hamdam.

Ia mengatakan, sejak 1 Februari lalu, seluruh masyarakat PPU sudah mulai didaftarkan sebagai peserta PBI APBD. Subsidi iuran BPJS Kesehatan ini berlaku secara universal atau secara keseluruhan sepanjang masyarakat ingin mendapatkan perawatan kelas 3 di puskesmas dan rumah sakit pemerintah.

Bahkan ia mempersilakan peserta mandiri yang ingin menjadi peserta PBI APBD juga diperbolehkan. "Syaratnya mau mendapatkan fasilitas kelas 3, tak masalah iuran mereka juga kami tanggung, " ujarnya.

• Jangan Lakukan 7 Langkah Ini Saat Kuliah, Agar Peluang Kerja Terbuka Lebar Untukmu