Kebutuhan Ribuan Pengawas TPS di Kaltara Belum Terpenuhi 100 Persen, Begini Langkah Bawaslu

Laporan wartawan Tribunkaltim.co Muhammad Arfan

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Kurang dari sebulan waktu pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), jumlah Pengawas TPS di Kalimantan Utara atau Kaltara belum mencukupi.

Komposisi Pengawas TPS adalah 1:1 atau satu pengawas untuk satu TPS.

Artinya dibutuhkan sebanyak 2.183 Pengawas TPS di semua wilayah Kalimantan Utara.

Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu daerah Kalimantan Utara Siti Nuhriyati menjelaskan, rekrutmen pengawas, TPS, saat ini terus berproses demi lancarnya Pemilu 2019.

Yang menjadi kendala ialah faktor usia dan kualifikasi pendidikan.

Lama Buat Pesanan Pecel Lele Pembeli Keroyok Sang Penjual, Ini Fakta tentang Si Pembeli

Menhub Pekan Depan Putuskan Tarif Baru ojek online, ojol Makassar Setuju Tarif Rp 2.500/Km

Mantan Kapten Timnas Indonesia Sedih Sang Legenda Ronaldinho Batal ke Palembang

"Kualifikasi harus 25 tahun. Dan pendidikan minimal SMA. Banyak yang mau tetapi tidak memenuhi syarat kualifikasi iti," kata Siti saat disua di Mapolda Kalimantan Utara, Rabu (20/3/2019).

Kendala yang dialami hampir semua daerah di Tanah Air ini telah dibahas dalam rapat dengar pendapat antara Bawaslu RI dan Komisi II DPR RI.

"Informasinya, Komisi II akan melaporkan ke Presiden. Kami tunggu hasilnya apakah ada perubahan regulasi," ujarnya.

Tugas Pengawas TPS sendiri sangat penting. Pengawas TPS ikut mengawasi proses distribusi C6 dan proses pemungutan dan perhitungan suara di setiap TPS-nya.

"Kami menunggu keputihan dari pusat sampai tanggal 25 Maret ini. Karena yang sudah memenuhi syarat akan dilantik tanggal itu, kemudian akan ada Bimtek," ujarnya.

Siti menambahkan, di Kalimantan Utara baru Kabupaten Tana Tidung yang telah memenuhi jumlah Pengawas TPS berdasarkan jumlah TPS di daerah tersebut.

"Yang lainnya ada yang belum terpenuhi, masih beproses. Ada juga yang jumlahnya cukup tetapi masih terkendala umur," ujarnya.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Utara telah menerima 54 laporan aduan pelanggaran pemilu dari masyarakat.

Laporan tersebut kata Ketua Bawaslu Kalimantan Utara Siti Nuhriyati semuanya dalam proses penyelesaian. Laporan-laporan yang masuk beranekaragam.

"Mulai dari ada yang kampanye di luar jadwal, ada PNS yang terlibat, sampai laporan masih ada yang belum masuk dalam daftar pemilih," kata Siti kepada Tribunkaltim.co, Rabu (24/10/2018).

Ngetag Caleg di Facebook, Lurah di PPU Dapat Panggilan Bawaslu

Selain itu, banyak laporan pelanggaran kampanye sebelum masuk masa kampanye serta pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan tempat pemasangan yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan (KPU).

Siti mengatakan, proses tindaklanjut atas pelanggaran dan aduan lain dari masyarakat akan dituntaskan sesegera mungkin. Misalnya, warga yang belum masyarakat dalam DPT, Bawaslu akan meminta KPU untuk mengklarifikasinya.

Terhadap ASN yang ikut melakukan kampanye, Bawaslu akan menyerahkannya kepada Komisi ASN untuk pembinaan lebih lanjut.

"Jika masuk ranah pidana, tentu akan diproses. Seperti penyebaran hoax atau ujaran kebohongan," katanya.

Relawan Projo Laporkan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi ke Bawaslu

Terhadap peserta pemilu, Bawaslu Kalimantan Utara lanjutnya selalu mensosialisasikan aturan-aturan main kampanye. Jika masih saja ada peserta pemilu baik partai politik, perseorangan DPD, dan tim pemenangan Calon Presiden-Wakil Presiden melanggar ketentuan berulang-ulang akan dimasukkan dalam catatan blackbook.

"Blackbook itu akan kita rilis ke media massa dengan melihat beberapa urgensi atau pertimbangan," katanya.

Ada 28 Stan Pameran Wisata Investasi dan Perdagangan di Kaltim, Catat Lokasi & Jadwalnya

Driver Ojek Online Gagalkan Aksi Pencurian helm, Pelaku jadi Bulan Bulanan Massa

Polisi Belum Terima Laporan Teror Eksibisionisme Depan Umum, Ini Jerat Pidana Si Pelaku

Siti juga meminta masyarakat aktif melaporkan bentuk pelanggaran pemilu 2019 kepada Bawaslu. Sebab di Kalimantan Utara sudah ada 81 posko pengaduan yang tersebar di perkotaan sampai pedesaan.

"Jika versi KPU salah satu keberhasilan pemilu itu adalah partisipasi pemilih yang tinggi, kami di Bawaslu adalah partisipasi masyarakat melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang ada di depannya," kata Siti. 

Klik Like & Follow Facebook Tribunkaltim.co:

Follow Instagram Tribunkaltim.co di bawah ini:

 Subscribe official YouTube Channel Tribun Kaltim, klik di sini