Gabungan Sopir Angkot di Samarinda Ikut Tangkal Berita Hoaks

“Sebenarnya kebijakan pemerintah banyak yang bagus. Kami hanya berharap, menteri perhubungan bisa melihat secara objektif persoalan transportasi ini,” katanya lagi.

Karmayanto juga menyoroti Permenhub 118/2018 yang menggantikan Permenhub 108/2018 memiliki plus minus. Salah satu kritik Orgatrans adalah diperbolehkannya angkutan umum tanpa Uji KIR. Kondisi ini dapat membahayakan keselamatan penumpang.

“Kami tidak setuju dengan aturan itu. Nah, kami mendukung kebijakan pemerintah agar keselamatan penumpang lebih diutamakan. Hal ini harus menjadi perhatian menteri perhubungan. Jangan sampai pemerintah kalah dengan perusahaan atau pengusaha asing di bidang transportasi,” tuturnya.

Sementara, Tri Raharjo menambahkan salah satu contoh hoaks yang sempat membuat gaduh Orgatrans Kaltim adalah kabar bahwa transportasi di Bandara APT Pranoto Samarinda dikelola satu pihak saja. Hal itu menimbulkan kegaduhan di kalangan sopir angkot.

Tri juga berharap agar pemerintah lebih memerhatikan transportasi konvensional. Orgatrans siap bersaing dengan transportasi online melalui koperasi bernama Kogatrans. Untuk lingkup Samarinda, Orgatrans berharap pemerintah mengeluarkan regulasi bagi angkutan resmi yang telah melewati Uji KIR.

“Tentu kami berharap agar pemilu berjalan damai. Supaya kami juga bisa bekerja dengan tenang dan pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang memikirkan nasib para sopir transportasi konvensional,” tuturnya.

Sekadar informasi, Orgatrans Kaltim adalah organisasi yang didirikan pada 2015. Saat ini, sekitar seribu orang menjadi anggota aktif Orgatrans. Sementara anggota yang terdata mencapai 2.000 orang yang tersebar di kabupaten dan kota se-Kaltim. (*)

Klik Like & Follow Facebook Tribunkaltim.co:

Follow Instagram Tribunkaltim.co di bawah ini:

 Subscribe official YouTube Channel Tribun Kaltim, klik di sini