Diresmikan Presiden Jokowi, KEK Maloy Siap Beroperasi

Sekjen Dewan Nasional KEK, Enoh Soeharto, menuturkan Maloy layak beroperasi setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan Dewan nasional KEK.

Penulis: Cornel Dimas Satrio Kusbiananto |
Ho/ Instagram @Pemprov_Kaltim
Presiden Jokowi meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) di Bitung, Sulawesi Utara, Senin (1/4/2019). KEK MBTK diharapkan menciptakan akselerasi ekonomi Kaltim melalui hilirisasi industri kelapa sawit. 

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co Cornel Dimas

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalkmantan (MBTK) diresmikan Presiden RI Jokowi di Bitung, Sulawesi Utara, Senin (1/4/2019).

Peresmian ini bersamaan dengan diresmikannya KEK Bitung dan KEK Morotai.

Sekjen Dewan Nasional KEK, Enoh Soeharto, menuturkan Maloy layak beroperasi setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan Dewan nasional KEK.

Persyaratan yang dipenuhi mulai dari pintu gerbang, jalan dalam, kawasan, serta ketersediaan jaringan listrik, air, dan telekomunikasi.

Baca juga:

Viral di IG Foto Prabowo Subianto dengan Gaya Kekinian, Simak Beragam Reaksi Netizen

Tembus Situs NASA, Remaja Ini Malah Kebanjiran Order Retas Instagram Mantan Pacar Teman-temannya

Pakar MotoGP Bocorkan Strategi Marc Marquez Berlatih hingga Bisa Jadi Juara Bertahan MotoGP

Jalani Laga ke-200 bersama Atletico Madrid, Jan Oblak Torehkan Rekor Gemilang

Terdapat Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) dengan kapasitas 200 liter/detik dan jaringan listrik 30 MW yang mencukupi kebutuhkan kawasan tahap I di KEK MBTK.

Meski Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) belum dibangun, Enoh mengaku Maloy tetap layak beroperasi.

"KEK MBTK sudah memenuhi persyaratan kesiapan beroperasi. Untuk pengelolaan air limbah terintegrasi belum terbangun, tetapi sudah diatur di estate regulation bahwa pembangunan IPAL diwajibkan kepada tiap pelaku usaha/tenant," ujar Enoh ketika dihubungi awak media di Samarinda, Kalimantan Timur.

Setelah diresmikan, KEK MBTK siap beroperasi menerima investor. Artinya operasional yang ada di Maloy masih dalam tahap administrasi kelembagaan.

Nantinya para investor sudah bisa memulai konstruksi di Maloy tahun ini.

"KEK siap beroperasi berarti siap menerima investor sebab aspek infrastruktur kawasan, kelembagaan dan SDMnya, serta perangkat pengendalian di KEK telah tersedia. Investor/pelaku usaha yang masuk di kawasan baru memulai proses perizinan di tahun 2018 dan akan konstruksi tahun ini. Jadi belum ada perusahaan yang sudah beroperasi," tuturnya.

Hadirnya Maloy diharapkan mampu menciptakan akselerasi ekonomi. Pemprov Kaltim telah mencanangkan perkebunan berkelanjutan yang dituangkan dalam perda No 7 tahun 2018. Perda ini menjadi dorongan iklim investasi untuk pengembangan perkebunan di Kaltim khususnya hilirisasi industri kelapa sawit.

Menurut Enoh salah satu keuntungan dengan hadirnya KEK Maloy, Industri kelapa sawit Kaltim tak terpengaruh dengan pembatasan kelapa sawit yang dilakukan Eropa.

"Produk di KEK MBTK justru diarahkan untuk pengembangan hasil industri dari kelapa sawit, sehingga selain dapat memberi nilai tambah karena ada hilirisasi industri, diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Kaltim," ungkapnya.

Baca juga:

KPK: Sektor Legislatif Paling Tak Patuh LHKPN, Baru 312 yang Lapor dari 554 Anggota DPR

Begini Respons Mahkamah Konstitusi soal Pernyataan 'People Power' Amien Rais

Hadiri Pemakaman, Anies Ikut Gotong Jenazah Petugas Kebersihan yang Jadi Korban Tabrak Lari

Jatuh Usai Enam Menit Mengangkasa, Terkuak Detik-detik Percakapan Terakhir Pilot Ethiopian Airlines

 

 

Peresmian Maloy dihadiri Direktur Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) Agus Dwitarto serta Sekda Kutai Timur, Irawansyah.

Sementara itu, Ketua Pansus RTRW Oleochemical Maloy, Rita Artaty Barito menilai masih banyak kekurangan yang ada di Maloy terutama akses jalan menuju kawasan.

Ia berharap Pemprov dan Pe.kab Kutim jujur memberikan informasi kepada pemerintah pusat agar kawasan tersebut segera mendapat perhatian.

"Apa yang perlu dilakukan pemprov dan pemkab itu adalah jujur dalam memberi keterangan keadaan di sana, desak pemerintah pusat untuk turun langsung ke Kutim, jangan hanya teleconference saja. Jalan ke kawasan sana itu masih rusak dan ini jalan ini menggunakan dana APBN," ungkap politisi Partai Golkar ini. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved