Pembangunan Ibu Kota Baru Dimulai 2021, Selain Istana Negara Sejumlah Fasilitas Ini juga Dibangun

Selain letaknya berada di tengah, letak geografis Kalimantan juga tidak rentan dengan bencana.

Bahkan, Kota Palangkaraya juga pernah dikemukakan Presiden RI Pertama, Soekarno terkait hal ini.

Daerah lain seperti Mamuju, Makassar dan Pare Pare juga masuk ke dalam alternatif tersebut, menurut usulan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Menurut Bambang Brodjonegoro, yang paling memungkinkan di Sulawesi yakni di Makassar.

Sebab, Mamuju atau Pare Pare masuk ke dalam wilayah Ring of Fire.

Pembangunan Infrastruktur yang Masif

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, butuh pembangunan infrastruktur yang masif demi memindahkan Ibu Kota.

Pasti itu membutuhkan (pembangunan) infrastruktur yang masif, dan butuh teknologi informasi dalam pengembangan kota ke depan. Saya belum tahu lokasinya di mana, tapi pasti kita butuh teknologi informasi," ungkap Basuki.

Kehadiran teknologi informasi memberikan peranan besar di dalam sektor pembangunan infrastruktur itu sendiri. Tak hanya membantu proses pembangunan sehingga berjalan lebih cepat, dari sisi pembiayaan pun teknologi juga membuat lebih efisien.

Di Kementerian PUPR, imbuh Basuki, pengembangan teknologi infrastruktur terus dilakukan. Seperti yang dikenalkan pada saat seminar PUPR 4.0 beberapa waktu lalu.

Misalnya, aplikasi Jalan Kita yang membantu untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat pengguna jalan dalam memberikan infromasi terkait kondisi jalan dan jembatan di Indonesia.

Contoh lainnya yaitu aplikasi Drought and Flood Early Warning System, yang digunakan untuk mengukur potensi banjir rob, pengembangan wilayah, pengukuran land subsidence, dan kondisi muka air laut.

"Inovasi teknologi perlu dikembangkan, sebagai salah satu bagian dari kebijakan industri 4.0. Ini bukan soal yang besar dan keci, tapi soal cepat dan lambat. Karena ini berkatian dengan efisiensi," ujarnya.

Ia menambahkan, adanya pergeseran fokus pemerintah dalam pengembangan SDM diharapkan akan meningkatkan kualitas generasi penerus.

Hal ini dilakukan karena merekalah yang nantinya akan menerapkan penggunaan teknologi informasi di bidang infrastruktur dan bidang lainnya ke depan.

Butuh Biaya Besar

Pembangunan infrastruktur yang masif tentu membutuhkan biaya yang besar pula.

Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani memiliki solusinya.

Sri Mulyani meyakini dari sisi anggaran pemindahan Ibu Kota masih dimungkinkan asalkan pemerintah bisa bekerjasama dengan BUMN dan swasta.

"Sudah dikonfirmasi oleh Bu Menkeu bahwa biayanya ini masih dalam batas yang wajar karena kita bisa melakukan kerjasama baik dengan BUMN swasta secara langsung, maupun kerjasama dalam bentuk kerjasama pemerintah badan usaha," kata Bambang.

"Tapi kontrol tetap ada di pemerintah dalam hal ini," kata dia.

Selain di Ibu Kota Baru, kerjasama dengan BUMN dan swasta juga akan dilakukan di Jakarta.

Bambang menyebut, aset pemerintah yang ada di DKI Jakarta bisa saja disewakan ke swasta apabila pemindahan Ibu Kota sudah dilakukan.

"Karena kan kalau kantornya pindah ke kota baru, kan kantor yang lama bisa digunakan untuk keperluan lain. Nanti bisa menghasilkan PNBP (penerimaan negara bukan pajak) juga," ujar Bambang.

Bambang pun mengingatkan bahwa pemindahan Ibu Kota ini akan memakan waktu yang cukup lama.

Oleh karena itu, pemerintah bisa menggelontorkan dana dari APBN secara bertahap tiap tahunnya.

"Angka berapapun yang keluar itu tidak akan setahun, pasti multiyears. Perkiraan kami, nanti kita buat skenario 5 sampai 10 tahun," ujarnya. (*)

BACA JUGA:

Dicoret Persib Bandung, Begini Nasib Billy Keraf Serta Sabil

Terkuak Pengakuan Terduga Pelaku Pemutilasi Wanita di Malang, Gunting Taman Jadi Alat Mutilasi

Demi Keselamatan, Penjaga Tendang Pemotor yang Ngotot Terobos Perlintasan Kereta Api

#SaveDokterAni Bergema di Twitter, Buntut Ani Hasibuan Dipanggil Polisi Gegara Tuduhan Ini

Likes dan Follow Fanspage Facebook

Follow Twitter

Follow Instagram

Subscribe official YouTube Channel