CPNS 2019

Kabarnya Dibuka Bersamaan, Ketahui 5 Perbedaan P3K/PPPK dengan PNS, Untuk NIP dan Hak Keuangan Sama

Kembali dibuka, rekrutmen CPNS 2019 dan P3K/PPPK 2019 kabarnya akan dilakukan bersamaan. Pahami perbedaan mendasar PNS dan P3K/PPPK

Kabarnya Dibuka Bersamaan, Ketahui 5 Perbedaan P3K/PPPK dengan PNS, Untuk NIP dan Hak Keuangan Sama
Kolase surat edaran Kemen-PANRB dan situs SSCN
Kemen-PANRB telah menerbitkan surat tentang Pengadaan ASN Tahun 2019, terdiri dari rekrutmen CPNS 2019 dan P3K/PPPK 2019. 

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah rencananya akan kembali membuka rekrutmen CPNS 2019 dan P3K/PPPK 2019 dalam waktu dekat ini.

Dan kabar terbaru, rekrutmen CPNS 2019 dan P3K/PPPK 2019 akan dilakukan bersamaan.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB) sendiri telah menerbitkan surat tentang Pengadaan ASN Tahun 2019, yang terdiri dari rekrutmen CPNS 2019 dan P3K/PPPK 2019.

Surat tentang Pengadaan ASN Tahun 2019, terdiri dari rekrutmen CPNS 2019 dan P3K/PPPK 2019 tersebut bernomor B/617/M.SM.01.00/2019 itu ditandatangani langsung oleh Menteri PANRB, Syafruddin dan diterbitkan pada 17 Mei 2019 lalu.

Surat tentang Pengadaan ASN Tahun 2019, terdiri dari rekrutmen CPNS 2019 dan P3K/PPPK 2019 tersebut ditujukan bagi pejabat pembina kepegawaian (PPK) pusat serta pusat/daerah.

Dalam surat tentang Pengadaan ASN Tahun 2019, terdiri dari rekrutmen CPNS 2019 dan P3K/PPPK 2019 tersebut itu dijelaskan, setiap instansi baik pusat maupun daerah wajib melaksanakan analisis jabatan serta analisis beban kerja.

Dalam surat tentang Pengadaan ASN Tahun 2019, terdiri dari rekrutmen CPNS 2019 dan P3K/PPPK 2019 tersebut juga disebutkan, hasil analisis ditetapkan dalam dokumen Peta Jabatan, yang berisi kebutuhan ASN untuk lima tahun dan diperinci setiap tahun.

Dokumen Peta Jabatan tersebut ditetapkan pejabat pembina kepegawaian, kemudian diinput ke dalam aplikasi e-Formasi, paling lambat akhir Mei 2019.

Terkait usulan pengadaan ASN 2019 di pemerintah daerah, harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBD dengan prinsip zero growth.

"Kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar," tulis dalam surat bernomor B/617/M.SM.01.00/2019 tersebut.

Halaman
1234
Penulis: Doan Ebenezer Pardede
Editor: Cornel Dimas Satrio Kusbiananto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved