Tuntut Agar Eks Lubang Tambang Ditutup, Kardi: Apa Perlu Saya Sandera Lurah?

"Saya ini orang transmigran, yang bawa ke sini juga Pemerintah, kami cuma orang kecil masa diginikan juga. Kami minta danau itu ditutup," sambungnya.

Dia pun meminta ketegasan Pemerintah untuk segera menutup lubang eks tambang tersebut.

"Berani kasih izin, harus berani tanggung jawab. Apa perlu saya lapor Presiden dulu, tambang ini bahaya, semoga bisa ditutup karena cucu saya ini," pungkasnya.

Korban Bertambah hingga 34 Anak

Diberitakan sebelumnya, korban meninggal dunia di lubang tambang jumlahnya kembali bertambah, dan kali ini sudah mencapai 34 anak.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah menjelaskan, dalam kasus kali ini memiliki 2 penanganan sebagai bentuk sanksi.

"Secara hukum, ada 2 bentuk penanganan, yakni administrasi dan pidana.

Untuk penerapan sanksi administrasi, menjadi kewenangan pemerintah sebagai pihak yang memberikan izin konsensi pertambangan," jelas Herdiansyah Hamzah, yang karib disapa Castro, Jumat (31/5/2019).

Herdiansyah Hamzah menyebut, kasus ini telah terulang hingga ke 34 kali ini.

Pemerintah, khususnya Pemprov Kaltim tidak belajar dari pengalaman jatuhnya korban mencapai 33 anak.

"Pemerintah sepertinya tidak belajar dari pengalaman.

Kejadian hilangnya nyawa manusia di lubang tambang yang terus berulang, salah satunya disebabkan ketiadaan ketegasan pemerintah dalam menjatuhkan sanksi administrasi," cetusnya.

Menurutnya, setiap perusahaan yang diwilayah konsesinya memakan korban jiwa, harus mendapatkan sanksi administradi berupa pencabutan izin tambang.

"Bagi saya, perusahaan yang wilayah konsesinya memakan korban jiwa, layak diberikan sanksi aministrasi berupa pencabutan izin.

Lubang tambang yang memakan korban itu kan akibat kewajiban reklamasi yang tidak dilalukan," sebutnya.