Wacana Pembubaran Koalisi Parpol Pilpres 2019, Berikut Respon Mahfud MD, TKN dan BPN

TRIBUNKALTIM.CO - Wacana pemubaran koalisi parpol pendukung capres dan cawapres di Pilpres 2019, mengemuka.

Beberapa pihak pun menanggapi wacana pembubaran parpol koalisi pendukung di Pilpres 2019.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD pun turut mengomentari wacana pembubaran parpol pendukung capres cawapres ini, secara resmi.

Usul pembubaran koalisi parpol pendukung Pilpres 2019 itu datang dari Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik

juga mengusulkan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo segera membubarkan koalisi partai politik pendukungnya dalam Pilpres 2019.

Menurut Rachland, saat ini Pilpres 2019 telah usai.

Kendati Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo-Sandiaga mengajukan sengketa hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun Rachlan menilai proses tersebut tidak melibatkan peran partai.

Oleh sebab itu, kata Rachlan, sebagai pemimpin koalisi Prabowo sebaiknya menggelar pertemuan resmi terakhir untuk membubarkan koalisi.

"Pak @Prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak melibatkan peran Partai," kata Rachlan.

"Andalah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung," tutur dia.

Tak hanya koalisi di kubu Prabowo, Rachland juga meminta koalisi parpol pendukung Jokowi untuk membubarkan diri. 

"Anjuran yang sama, bubarkan koalisi, juga saya sampaikan pada Pak @Jokowi. Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput," ujar Rachland seperti dikutip dari akun Twitter-nya, @RachlandNashidik, Minggu (9/6/2019).

Ia menilai, keterbelahan di masyarakat berpotensi menimbulkan benturan.

Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa.

"(Perkubuan) Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa," katanya.

Kata Mahfud MD