Pilpres 2019
Mantan Anggota Tim Mawar Sangkal Terlibat Kerusuhan 22 Mei di Bawaslu, 'Saya Tidak Pernah Ikut'
Nama Fauka Noor Farid santer dibicarakan karena disebut ikut terlibat merencanakan aksi kerusuhan 22 Mei 2019, berikut penjelasannya
Dan demonstrasi merupakan sarana untuk menyampaikan unek-unek, kejengkelan, dan tentunya sesuai ketentuan tanpa kekerasan.
"Kalau ada kekerasan, kekerasannya yang disingkirkan, bukan demonya yang dihentikan. Jadi itu akal sehatnya. Kalau kata Gus Dur, itu aja kok repot," kata Rocky Gerung.
Terkait adanya potensi kekerasan yang mungkin terjadi di aksi 22 Mei 2019, Rocky Gerung tak menampik hal tersebut.
Di sinilah menurutnya peran aparat keamanan mutlak dibutuhkan untuk membuat langkah-langkah pencegahan.
Baca juga :
Wacana Pembubaran Koalisi Parpol Pilpres 2019, Berikut Respon Mahfud MD, TKN dan BPN
Sandiaga Uno: Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Pilpres 2019 Terbaik tuk Indonesia, Terima Apapun Itu
Terkait aksi demo tersebut, Rocky Gerung juga mengatakan bahwa ada hal lain yang sebenarnya belum dilihat publik.
"Apalagi misalnya suatu waktu, seluruh CCTV di Thamrin, Jalan Sabang, Petamburan, kita bisa lihat nanti, mungkin setahun ke depan di ruang video DKI misalnya. Karena semua video itu punya DKI kan? Kalau itu dibuka, lalu orang bilang sialan dibohongin dong kita. Segini kok kekerasannya itu," kata Rocky Gerung.
Jadi, kata dia, adalah sesuatu yang percuma untuk menutup-nutupi sesuatu yang sudah terjadi di era serba digital saat ini.
"Sampai suatu waktu nanti, mereka yang berupaya menutupi apa yang terjadi sebetulnya akan kelabakan untuk mencari argumen baru. Mending buat konferensi pers, akui ada kekerasan. Lalu terangkan bahwa dipisahkan nasi dan batu di dalam nasi campur tadi lalu cari cara yang baik untuk menerangkan ke publik," kata Rocky Gerung.
Di lain sisi, Rocky Gerung juga mengapresiasi langkah aparat yang sudah mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi dalam aksi 22 Mei 2019 tersebut, termasuk soal bakal adanya penyusup.
Jika tetap ada penyusup padahal sudah terdeteksi, inilah yang menurutnya perlu dipertanyakan kepada pihak terkait.
"Itu yang mau kita tagih. Saya ini sebagai warga negara ingin demo saya ini tidak diganggu oleh siapapun. Jadi dengan asumsi, aparat akan melindungi saya dalam berdemo itu," kata Rocky Gerung.
Baca juga :
Investigasi Kerusuhan 22 Mei Diungkap Kepolisian, akan Bongkar Siapa yang Mengorganisasi Massa?
Dikaitkan Dengan Kerusuhan 22 Mei, Kubu Prabowo Angkat Bicara: Kalau Punya Bukti, Tangkap Kami
Wiranto minta Polri transparan
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto meminta Polri transparan dalam pengungkapan dalang di balik rusuh 21-22 Mei 2019 lalu di pusat Jakarta.
"Apapun hasil penyelidikan dan penyidikan, saya meminta supaya itu segera disampaikan ke publik sejelas-jelasnya, disampaikan kepada masyarakat sedetail-detailnya," ujar Wiranto di dalam pembukaan rapat di kantornya, Senin (10/6/2019) seperri dilansir Kompas.com.
"Agar apa? Agar spekulasi yang selama ini terus berkembang di masyarakat, terutama itu dengan adanya penangkapan para tokoh, dapat segera teredam dengan baik," lanjut dia.
Menurut Wiranto, apabila Polri tidak transparan dalam mengungkapkan informasi mengenai penyelidikan dan penyidikan perkara itu, bisa semakin menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Bahkan, bisa jadi hal tersebut menimbulkan pro dan kontra terhadap penyelidikan dan penyidikan perkara.
Pernyataan Wiranto ini bukan lantaran proses di Polri selama ini tidak transparan. Namun, dia hanya mengingatkan agar Polri terus mengedepankan transparansi.
"Ini akan terus berproses. Tentu proses selama ini sudah adil, jujur dan transparan," lanjut Wiranto.
Polisi telah menangkap 447 terduga perusuh di beberapa titik di Jakarta pada 21- 22 Mei 2019.
Menurut Kepolisian, ada kelompok yang memanfaatkan aksi unjuk rasa menolak hasil rekapitulasi Pilpres 2019.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo menuturkan bahwa polisi saat ini sedang membagi peran pelaku yang ditangkap ke dalam beberapa kategori.
"Ini masih dibagi layer-nya, sebagian besar di layer 3-4, pelaku dan koordinator lapangan. Kalau layer 1-2 itu aktor intelektual, penyandang dana," ungkap Dedi, di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (4/6/2019).
Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian menjamin Polri transparan dalam melakukan investigasi.
Salah satunya adalah rencana tim pencari fakta atau tim investigasi yang dibentuk Polri menggelar jumpa pers bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Namun, menurut Tito, hingga saat ini, tim tersebut saat ini masih bekerja menelusuri kebenaran mengenai jatuhnya korban dalam kerusuhan 22 Mei2019 lalu.
"Kalau mereka sudah pada kesimpulan, nanti dipaparkan di Komnas HAM, biar nanti kami lihat Komnas HAM memiliki data apa, memiliki data-data lain, setelah itu dilakukan konferensi pers bersama, apapun hasilnya," ujar Tito di Mabes Polri, Rabu (5/6/2019).
(TribunKaltim.co/Doan Pardede)
Baca juga:
LINK dan Jadwal Pendaftaran SBMPTN 2019, Mulai Pukul 13.00 WIB di pendaftaran-sbmptn.ltmpt.ac.id
BREAKING NEWS - Perahu Kandas di Laut, 4 Warga Balikpapan Terombang-Ambing Seharian, Begini Nasibnya
TERPOPULER: Pemkot Samarinda Tetapkan Masa Tanggap Darurat Banjir 7 Hari, Korban Harus Dapat Bantuan
Ismail Mengambil Kail Mancing, Spontan Buaya Gigit Betisnya Diseret ke Air, Ini Nasibnya Sekarang
Ungkap Pilihan Politik Ani Yudhoyono Hingga SBY Bersedekap, Jubir BPN Sebut Prabowo Diminta SBY
Tribunnews.com/TribunJakarta/Fahdi/Bima Putra)