Pilpres 2019

Jelang Sidang Sengketa Pilpres 2019 di MK, Berikut Persiapan BPN, TKN, KPU, hingga Faktor Keamanan

Tayang: Kamis, 13 Juni 2019 23:06 WITA

Penulis: Cornel Dimas Satrio | Editor: Januar Alamijaya

lihat foto

(CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com)

Jelang Sidang Sengketa Pilpres 2019 di MK, Berikut Persiapan BPN, TKN, KPU, hingga Faktor Keamanan.

Baca Selanjutnya:

Angela Idang Belawan-Suhuk Ditetapkan Menang Pilkada, Ajak Warga Satukan Langkah Mahakam Ulu

TRIBUNKALTIM.CO - Persiapan terus dimatangkan jelang sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 yang akan digelar, Jumat (14/6/2019) di gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Tak hanya persiapan teknis yang terus dimatangkan seperti kelengkapan fasilitas ruang sidang, Mahkamah Konstitusi (MK) juga menyiapkan 9 Hakim konstitusi penentu akhir sengketa Pilpres 2019.

Kolase foto lima dari sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan menentukan hasil akhir sengketa Pemilu 2019. (KOLASE SERAMBINEWS.COM)

Sejauh ini pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa Pilpres 2019, juga tengah menyiapkan diri untuk menghadapi sidang perdana sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sidang perdana ini nantinya dihadiri pemohon, termohon, pihak terkait, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Pihak yang terlibat antara lain tim hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga berstatus pemohon.

Sedangkan termohon dalam kasus sengketa hasil Pilpres 2019 ini adalah Komisi Pemilihan Umum ( KPU). Sementara itu tim hukum pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf akan menjadi pihak terkait.

Juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono mengungkapkan agenda sidang perdana nanti akan mendengarkan permohonan pemohon, dalam hal ini, tim Badan Pemenangan Nasional (BPN).

"Jadi pemohon akan diundang dipanggil ke MK termasuk juga termohon. Agendanya mendengarkan permohonan pemohon," kata Fajar Laksono, Kamis (13/6/2019).

Berikut sederet persiapan yang dilakukan jelang sidang perdana sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK):

1. BPN siapkan 15 Pengacara tanpa Didampingi Prabowo dan Sandiaga

Pada sidang perdana gugatan sengketa Pilpres 2019, tim BPN bakal menyiapkan 15 orang dari tim kuasa hukum dan perwakilan BPN yang hadir di gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Bambang Widjojanto akan membacakan permohonan sengketa hasil Pilpres 2019.

Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno (Instagram @sandiuno)

Sementara itu, BPN memastikan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Uno tidak akan hadir saat sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi ( MK), Jumat (14/6/2019).

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Andre Rosiade mengonfirmasi kabar tersebut. Adapun agenda sidang pendahuluan yakni penyampaian permohonan sengketa oleh pemohon, dalam hal ini pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Pak Prabowo dan Bang Sandi tidak akan hadir besok," ujar Andre Rosiade saat dihubungi, Kamis (13/6/2019).

Menurut Andre Rosiade, ada dua alasan Prabowo-Sandi akhirnya memuturkan tidak hadir dalam sidang tersebut.

Pertama, sejak awal Prabowo tidak ingin mengajukan sengketa hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK). Keinginan untuk mengajukan permohonan sengketa justru berasal dari para pendukung Prabowo-Sandiaga.

"Karena ini keinginan rakyat ya tentu Pak Prabowo akhirnya menyampaikan aspirasi masyarakat itu untuk gugat ke MK. Tapi ini kan bukan hanya bicara Prabowo Sandi tapi bicara gugatan dan keinginan aspirasi rakyat," ucapnya.

Selain itu, Prabowo-Sandi juga tidak ingin para pendukungnya hadir di sekitar Mahkamah Konstitusi (MK) saat sidang pertama. Andre mengatakan, pihak BPN khawatir kehadiran Prabowo-Sandiaga akan mendorong para pendukungnya untuk ikut datang ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ditakutkan dengan kehadiran Pak Prabowo dan Bang Sandi menyebabkan pendukung kami datang berbondong-bondong. Untuk itu kita putuskan Pak Prabowo dan Bang Sandi tidak hadir, dengan harapan pendukung kami juga tidak hadir," kata Andre.

Pengunjuk Rasa Aksi Protes Sengketa Pilpres 2019, tak akan Pengaruhi Hakim Mahkamah Konstitusi

Prabowo dan Sandi Batal Hadiri Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2019; Jubir BPN Ungkap Alasannya

2. TKN Siapkan 29 Nama Pendamping di Mahkamah Konstitusi (MK)

Kubu Jokowi-Maruf Amin sebagai pihak terkait dalam gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019, telah menyiapkan 29 nama pendamping sebagai prinsipal ke Mahkamah Konstitusi, Kamis (13/6/2019).

Hal ini diungkapkan pengacara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, Ade Irfan Pulungan.

Konferensi pers dihadiri sejumlah petinggi TKN dan partai koalisi Indonesia kerja di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/4/2019). (Tribunnews.com/ Dennis Destryawan)

Menurutnya dasar kubu Tim Kampanye Nasional (TKN) menyertakan pendamping tersebut adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 pasal 4 tahun 2018 tentang tata beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden.

Hal itu disampaikannya ketika datang beserta tim untuk menyerahkan jawaban dan alat bukti ke Mahkamah Konstitusi, Kamis (13/6/2019).

"PMK Nomor 4 pasal 4 tahun 2018 itu kan dimungkinkan adanya pendamping untuk mendampingi prinisipal di dalam persidangan. Makanya kami memanfaatkan aturan itu," kata Ade Irfan Pulungan.

Tugas para pendamping tersebut, kata Ade Irfan Pulungan. di antaranya memberikan informasi kepada tim kuasa hukum terkait sengketa Pilpres 2019.

"Tugas pendamping itu dia bisa memberikan informasi kepada kami tim kuasa hukum terkait persoalan yang ada," ujarnya.

Ade pun mengatakan, para pendamping tersebut diperbolehkan hadir dan duduk di kursi pihak terkait dalam sidang sengketa Pilpres.

Kendati demikian, para pendamping tidak diperkenankan memberikan keterangan secara langsung kepada majelis hakim.

"Ya, bisa masuk. Hasil komunikasi dengan pihak panitera mereka bisa hadir di persidangan dan duduk di kursinya pihak terkait, yang dua puluh itu disediakan MK tapi dia statusnya pasif, tidak bisa memberikan keterangan. Dia bisa langsung beri masukan ke kami tapi bukan ke majelis hakim. Kalau tim kuasa hukum dia bisa langsung bicara ke Majelis Hakim," kata Ade Irfan Pulungan.

3. KPU Siapkan 20 Pengacara Hingga Ratusan Box Alat Bukti Hadapi Gugatan

Komisi Pemilihan Umum ( KPU) menyiapkan 20 pengacara untuk menghadapi gugatan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi ( MK).

KPU RI mempersiapkan 20 pengacara ini sejak akhir Mei 2019 lalu.

"Dari tim kuasa hukum kami (khusus pilpres) ada 20 orang," kata Ketua Tim Hukum KPU Ali Nurdin saat ditemui di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Sabtu (25/5/2019).

Pada sidang nanti, KPU akan menunjukkan hasil kerja penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan sesuai dengan asas pemilu.

"Yang dipersiapkan tentunya terkait pelaksanaan tahapan pemilu, pertama, berkaitan hasil perolehan suara, baik ditingkat TPS, PPS, PPK, sampai ke rekap nasional, dan itu nanti kita koordinasikan dengan tim sekretariat kpu datanya," ujar Ali Nurdin.

Sejauh ini pihaknya telah membaca dan mempelajari berkas gugatan sengketa yang dilayangkan BPN ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain itu, KPU RI juga telah mempersiapkan ratusan box bukti untuk menghadapi gugatan yang dilayangkan pihak BPN.

4. Turunkan 48 Ribu Personel Gabungan TNI/Polri berjaga di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, mengatakan pihaknya bersama TNI akan menurunkan puluhan ribu personel yang bertugas mengamankan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

"Kita keseluruhan berkaitan dengan pengamanan ini ada 48 ribu personel gabungan TNI-Polri," ujar Argo di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Aparat keamanan menjaga Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (11/6/2019). Mahkamah Konstitusi akan mulai menggelar sidang pendahuluan sengketa hasil pilpres pada tanggal 14 Juni 2019 sedangkan jadwal sidang putusan akan digelar pada 28 Juni 2019. (Warta Kota/henry lopulalan)

Argo mengatakan pihaknya juga telah berkomunikasi dengan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk merumuskan skema pengamanan yang tepat.

"Tentunya dari pihak kepolisian sudah komunikasi dengan pihak MK. Kepolisian dengan TNI sudah bertemu dengan pimpinan MK," tutur Argo.

Penurunan personel ini sebagai bentuk langkah antisipasi apabila terjadi kericuhan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun sebenarnya, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian sudah menegaskan melarang demonstrasi digelar di depan Mahkamah Konstitusi (MK) selama sidang sengketa Pilpres 2019 berlangsung.

Pasalnya demonstrasi berpotensi mengganggu ketertiban publik.

"Tidak kita perbolehkan di depan MK karena mengganggu jalan umum, mengganggu ketertiban publik, dan mengganggu hak asasi orang lain," ujar Tito di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).

Kapolri Tito Karnavian mengatakan kebijakan ini diberlakukan setelah pihaknya belajar dari kasus kerusuhan di depan Bawaslu.

Begini Persiapan Akhir di Mahkamah Konstitusi Jelang Sidang Sengketa Pilpres 2019

Tito Karnavian menyebut akibat diskresi pihak kepolisian yang membolehkan demonstrasi hingga malam hari justru disalahgunakan hingga berujung kerusuhan.

"Karena itu, kita tidak mau ambil risiko. Kali ini tidak boleh ada aksi apapun di depan MK karena itu mengganggu jalan umum, karena jalan Merdeka Barat itu jalan protokol," tegas Tito Karnavian.

Namun polisi memperbolehkan massa menggelar aksi di depan IRTI Monas dan samping Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda yang berada di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan.

"Kalau nanti ada penyampaian pendapat, kita akan kanalisasi depan IRTI, di samping patung kuda dan diawasi," ungkap Tito. (*)

(TribunKaltim.co / Cornel Dimas Satrio K)