Isu Polri Bakal di Bawah Kementerian, Mantan Kapolda Kaltim Ini Usul Kalau Mau Buat Kementerian Baru

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Isu Polri yang digadang bakal dibawahi langsung Kementerian, direspon berbagai pihak.

Salah satunya Inspektur Jenderal purnawirawan Safaruddin, yang juga sebagai mantan Kapolda Kaltim, Selasa (18/6/2019). 

Isu tersebut menguap di pusat usai Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu berusaha membandingkan TNI berada di bawah Kementerian Pertahanan.

Dan contoh kasus di negara lain, di mana Polri juga di bawah Kementerian.

Menurut Safaruddin, Polri yang selama ini di bawah presiden langsung sudah on the track (jalan yang benar) menjaga stabilitas keamanan.

Kecepatan dalam penindakan kasus kejahatan bisa dinilai publik. Yang paling hangat bisa dilihat dari pengungkapan dalang kerusuhan 21 dan 22 Mei lalu.

"Saya kira bagus, sudah di bawah presiden. Kondisi keamanan stabil, apa segala macam," ujarnya.

Bisa bertindak lebih cepat segala macam.

"Dalam posisi saya saat ini, saya kira tak perlu lagi di bawah Kementerian," kata Safaruddin kepada Tribunkaltim.co yang tengah bersiap duduk di kursi legislatif Komisi III DPR RI dapil Kalimantan Timur.

Bagaimana akselerasi Polri pasca reformasi dapat menjaga stabilitas keamanan negara, dalam hal ini menjaga ketertiban umum secara makro.

Lebih lanjut, pemisahan TNI dan Polri merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian yang dengan jelas menempatkan Polri di bawah presiden.

"Sekarang polisi masuk di peradilan umum. polisi sudah sangat terbuka dan transparan, mereformasi dirinya. Sekarang sudah kita rasakan, situasi kamtibmas sekarang cukup bagus," ujarnya.

Jenderal purnawiran polisi bintang 2 ini menyebut, paling mentok bila memang nantinya Polri tak lagi langsung di bawah presiden.

Safaruddin menyebut, harus ada Kementerian baru lagi yang dibentuk pemerintah.

Kaitannya dalam hal menjaga keamanan negara, bukan pertahanan negara, sebab beda poksi (pokok fungsi) menurutnya.

"Kalau pun ia, ya, dibuat kementerian, paling mungkin ada Kementerian Keamanan. Baru. (Kementerian) Pertahanan, kan, berbeda, masa mau flashback ke hal yang itu (Orba). Katanya mau bedakan, pertahanan dan keamanan," selorohnya.

Kendati demikian, membuat Kementeria baru lagi pasti mengeluarkan banyak biaya, mulai dari infranstruktur fisik maupun sumber daya manusia (SDM).

"Buat Kementerian baru saja. Tapi itu pun memerlukan biaya segala macam. Harus siap," ucapnya.

Namun melihat situasi keamanan saat ini, Kepolisian Polri sebagai penjaga utama soal keamanan dan ketertiban negara, sudah menjalankan fungsi secara maksimal, kendati masih terdapat lubang kekurangan.

Namun saat ini banyak mata yang mengawasi langsung kerja-kerja Kepolisian.

"Sekarang ini ada Kompolnas, masyarakat bisa awasi polisi, semua media juga apa yang dilakukan polisi nakal bisa muncul. Pengawasannya sangat-sangat ketat," tegasnya.

Kabar sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu angkat bicara terkait kabar Polri berada di bawah kementerian.

Menhan Ryamizard Ryacudu membantah jika dirinya mengusulkan agar Polri berada di bawah kementerian.

Menhan Ryamizard Ryacudu mengaku, dirinya hanya berusaha membandingkan TNI berada di bawah Kementerian Pertahanan dan contoh kasus di negara lain, di mana Polri juga di bawah kementerian.

"Itu salah kemarin."

"Jadi, begini, kalau TNI kan sudah ada (di bawah) Kemenhan."

"Saya bilang, kemarin itu, lambat atau cepat, polisi nanti akan di bawah kementerian juga karena di seluruh dunia sudah begitu," kata Ryamizard Ryacudu di Istana Bogor, Jumat (28/11/2014).

Namun, Ryamizard Ryacudu menuturkan, dia tak berwenang untuk menilai kementerian apa yang cocok untuk membawahi Polri.

Menurut dia, itu adalah kewenangan Presiden Joko Widodo.

Selama ini, Polri berada langsung di bawah presiden.

Hal ini, disebut Ryamizard, akan cukup merepotkan presiden.

"Presiden itu repot loh, banyak urusannya."

"Kayak dulu, tentara di bawah presiden karena panglima tertinggi itu presiden."

"Tapi, kalau ada dualisme, masih ada menhan, membantu."

"Tidak bisa presiden sekarang urusin polisi, repot dia," ujar Ryamizard

Prabowo Sebut TNI Hanya Mampu Berperang 3 Hari, Ternyata Data 12 Tahun Lalu, Ini kata Ryamizard

Ryamizard: Film G30S/PKI Sesuai Kenyataan, Tak Apa-apa Diputar, Pelajaran Bagi Kita Semua

Amnesty International Indonesia Usulkan Pencopotan Jabatan Menteri Wiranto dan Ryamizard

Meski dia menilai Polri lebih tepat berada di kementerian, Ryamizard mengaku, dirinya belum mengusulkan secara resmi hal itu kepada Presiden Jokowi.

Kementerian Pertahanan, kata dia, bisa juga membawahi Polri.

"Semua menteri sebenarnya bisa kayak kemarin di Batam kan saya langsung kumpulkan perwira-perwira Polri dan juga polisi agar itu tidak terjadi lagi," kata dia.

Sebelumnya, mantan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto juga membandingkan dengan negara-negara lain, di mana Polri berada di bawah kementerian.

Namun begitu, dia mengungkapkan, pemerintah masih harus mempertimbangkan reformasi keamanan yang dilakukan di Indonesia pada tahun 1999 di mana ada pemisahan TNI dan Polri dan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian yang secara eksplisit menempatkan Polri di bawah presiden.

Andi mengaku masih belum mengetahui apakah Polri akan ditempatkan di bawah kementerian.

Apabila terjadi, dia memastikan, Polri tidak akan berada di bawah Kementerian Pertahanan.

"Yang pasti, tidak mungkin di bawah Kemenhan karena salah satu misi reformasi adalah memisahkan TNI dan Polri."

"Jadi, tidak mungkin Kemenhan yang orientasinya lebih banyak militer, membawahi Polri yang karakternya sipil," ucap dia.

Beda Pendapat dengan Kapolri

Ancaman pembunuhan empat pejabat negara pada aksi 22 Mei 2019 lalu, sempat hangat diperbincangkan.

Beragam spekulasi soal ancaman penembakan empat pejabat negara pada 22 Mei lalu, kini bermunculan.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sempat angkat bicara soal ancaman pembunuhan itu.

Ryamizard Ryacudu tidak yakin ada kelompok yang benar-benar ingin membunuh pejabat negara.

"Saya rasa enggak begitulah. Masak sesama anak bangsa begitu? Mungkin hanya ngomong saja itu,” ujar Ryamizard saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (29/5/2019) dilansir Kompas.com.

Menurut dia, narasi membunuh pejabat negara itu hanya manuver politik.

Sebab, dalam politik, salah satu kekuatan yang paling berdampak adalah pernyataan.

"Misalnya kan kita ngomong, nanti gua gebukin lu. Kan belum tentu gebukin. Ya kita tahulah yang namanya politik kan memang begitu," lanjut Ryamizard Ryacudu.

Ryamizard Ryacudu pun berharap masyarakat tidak terpancing dengan isu-isu tersebut.

Ryamizard Ryacudu sekaligus berharap agar panasnya politik dalam negeri segera berakhir.

Sebelumnya diberitakan, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian merilis nama empat tokoh nasional yang menjadi target pembunuhan.

Mereka yakni Menko Polhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala BIN Budi Gunawan dan Staf Khusus Presiden bidang intelijen Gories Mere.

Hal ini disampaikan Tito dihadapan Wiranto saat menggelar konferensi pers di Kantor Menko Polhukam, Jakarta, Selasa (28/5/2019).

Tito melanjutkan keempat nama yang jadi target pembunuhan itu diketahui dari pemeriksaan pada enam tersangka yang telah diamankan sebelumnya terkait kerusuhan aksi 21-22 Mei dan kepemilikan senjata api ilegal.

"Dasar kami sementara ini hanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP itu resmi, pro justicia hasil pemeriksaan pada tersangka yang sudah kami tangkap bukan karena informasi intelijen," ucap Tito.

"‎Mereka menyampaikan nama, satu adalah betul Pak Wiranto, kedua Pak Luhut Menko Maritim, ketiga KA BIN, keempat Gories Mere. Kelima salah satu pimpinan lembaga survei, saya tidak mau sebutkan ya," tambah Tito lagi.

Jenderal bintang empat ini memastikan pihaknya sudah memberikan pengamanan yang maksimal pada para target tersebut. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menteri Pertahanan: Di Seluruh Dunia, Polisi di Bawah Kementerian". Penulis : Sabrina Asril

(Tribunkaltim.co/Fachri Ramadhani)

Laka Maut di Cipali, Sofian Rahadi Baru Tahu Ayah dan Adik Tewas Saat Lihat Bendera Kuning di Rumah

Bukan Kasus Prostitusi, Vanessa Angel Dituntut 6 Bulan Penjara atas Dugaan Penyebaran Konten Asusila

Heboh, Bikin SKTM di Daerah Ini Harus Isi Pernyataan Siap Dikutuk jika Berbohong, Berikut Alasannya

Tak Ingin Berdusta, Jubir BPN Ini Justru Sebut Prabowo-Sandi Bakal Kalah di Mahkamah Konstitusi

Harga Tiket Pesawat AirAsia Rute Jakarta-Singapura Rp 150.000, Bagaimana Maskapai Jenis Ini Untung?