Amnesty International Indonesia Usulkan Pencopotan Jabatan Menteri Wiranto dan Ryamizard

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk mengganti Menkopolhukkam dan Menhan.

Editor: Amalia Husnul A
Tribunnews.com/ Ferdinand Waskita
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (14/5/2017). 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk mengganti Menkopolhukkam Wiranto dan Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu.

Usman mengungkapkan alasan usulan pencopotan tersebut.

"Kalau Menkopolhukam di banyak surat kabar di kritik masyarakat korban, keluarga korban Tragedi Semanggi misalnya, Ibu sumarsih berkali-kali mengkritik itu," kata Usman usai diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (14/5/2017).

Usman mengakui nama Wiranto masuk dalam daftar nama high level suspect dalam badan PBB yang dibentuk Sekjen PBB kala itu Kofi Annan.

Baca: TNI dan Polri Beda Sikap soal Isu Makar, Wiranto Segera Bertindak

Baca: Menkopolhukam Wiranto Ungkapkan Kasus e-KTP Bikin Gaduh

Menurut Usman, reputasi tersebut membuat dunia melihat sebelah mata terhadap keseriusan Indonesia dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.

Sedangkan untuk Ryamizard, Usman mengaku sulit melihat arah perkembangan reformasi TNI dan pertahanan.

Karenanya, ia meminta Presiden Joko Widodo menimbang orang yang tepat untuk perbaikan reformasi TNI serta merespon kasus-kasus HAM.

Baca: Menteri Pertahanan: Saya Kesal, Berulang-ulang Sudah Saya Bilang Jangan ke Sana . . .

Baca: Menhan Tegaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf Bebas Tanpa Uang Tebusan

"Tapi itu sepenuhnya dalam otoritas presiden saya tidak bermaksud memaksa tapi hanya mengusulkan," kata Usman.

Usman lalu menilai Gubernur Lemhanas Agus Widjojo atau Dubes Indonesia untuk Inggris Rizal Sukma dapat menggantikan kedua menteri tersebut.

Agus dinilai memiliki kecerdasan intelektual yang tingggi serta memahami dunia pertahan.
Sedangkan Rizal turut bagian dalam menelurkan UU TNI, UU Pertahanan, UU Kepolisian, dan UU Intelijen.

"Jadi orang-orang seperti itu saya kira juga orang-orang yang punya hubungan dekat dengan presiden Jokowi dan mungkin perlu dipertimbangkan," kata Usman. (Tribunnews.com, Ferdinand Waskita)

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved