Pilpres 2019
Bantah Ada 17,5 juta DPT 'siluman' Mendagri Juga Singgung Tuduhan Terdahulu soal ASN
Mendagri Tjahjo Kumolo angkat bicara soal adanya daftar pemilih tetap (DPT) tak wajar dalam Pemilu 2019.
Hakim MK Cecar KPU dan Saksi Soal DPT hingga Hal Baru Dibeberkan, Tonton Live Streaming Sidang MK
Dukcapil menuturkan adalah masyarakat yang tak mengerti tanggal lahirnya sehingga dibuat random.
"Alasan itu kami terima, tapi jumlahnya yang tidak kami terima," ujar saksi Agus.
Menurutnya, yang wajar hanya 2 kalinya bukan 20 kali lipat dari data normal.
"Jadi alasan itu kami terima. Yang jadi tidak betul jumlahnya yang banyak 9,8 juta. Itu yang jadi atensi khusus," kata saksi Agus.
Sedangkan pada sidang sebelumnya, pada Selasa (18/6/2019) Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan jawaban atas persoalan DPT.
Dikutip dari Kompas.com, menurut Kuasa Hukum KPU Ali Nurdin, persoalan tersebut diselesaikan secara bersama-sama oleh KPU, pihak pasangan Prabowo-Sandiaga, Bawaslu, dan pihak terkait.
"Bahwa DPT yang dipersoalkan oleh pemohon merupakan persoalan yang sudah diselesaikan secara bersama-sama sejak awal antara termohon, pemohon, pihak terkait serta Bawaslu," ujar Ali saat membacakan jawaban pihak termohon dalam sidang sengketa hasil pilpres di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019).
Dalam catatan KPU, kata Ali, tercatat ada 7 kali koordinasi antara KPU dan pihak Prabowo-Sandiaga.
Lihat videonya di sini:
(TribunWow.com/ Roifah Dzatu Azmah)
Subscribe official Channel YouTube:
BACA JUGA:
KM Bukit Siguntang Nyaris Tabrak Pulau Tukung di Balikpapan, Pelni: Terbawa Arus Angin Kencang
FAKTA Sidang Ketiga Sengketa Pilpres 2019, Pengakuan Saksi Hingga Aksi Hakim Mahkamah Konstitusi