Gara-gara Google Maps hingga Desak Jokowi Copot Mendikbud, 7 Fakta Polemik Sistem Zonasi PPDB 2019
Ratusan wali murid yang tergabung dalam KOMPAK meminta pemerintah menghentikan proses PPDB dan mendesak Mendikbud Muhadjir Effendy segera dicopot.
Informasi Simpang Siur, Dinas Pendidikan Berau Ralat Juknis PPDB Melalui Surat Edaran
3. Massa sempat adang mobil dinas dan minta tolong ke Gubernur
Puluhan wali murid yang didominasi ibu rumah tangga, sempat mengadang mobil dinas yang akan masuk ke area Gedung Negara Grahadi.
"Pak tolong hapus sistem zonasi. Sistem zonasi tidak adil," kata salah seorang pengunjuk rasa.
Tidak hanya itu, massa juga mendekati pintu gerbang gedung negara Grahadi dan berteriak agar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menemui mereka.
"Tolong Ibu Khofifah ambil tindakan. Bagaimana ini, anak saya tidak bisa sekolah," terang Astuti salah satu pengunjuk rasa.
4. Pemerataan yang tak adil, gara-gara Google Map
Massa pengunjuk rasa terus berdatangan jelang siang hari. Selain membentangkan spanduk protes, sebagian wali murid juga membawa putra dan putrinya yang gagal masuk sekolah negeri.
Seorang ibu yang enggan disebut namanya mangaku sangat dirugikan dengan PPDB sistem zonasi.
"Anak saya nilainya rata-rata 9, belajarnya tekun tapi gagal masuk sekolah negeri hanya karena model zonasi yang ditetapkan berdasarkan google map," kata warga Jalan Krukah ini.
Baca juga :
Di Kota Balikpapan, PPDB Online SMA, SMP dan SD Digelar Serempak, Catat Jadwal dan Tahapannya
PPDB 2019 Dibuka 1 Juli, Ini Alasan Alumnus SMP 1 Memilih SMA 1 Balikpapan
Dia meminta pemerintah mengembalikan sistem PPDB seperti semula. "Bukan hanya saja yang dirugikan, tapi banyak yang dirugikan," terangnya.
Sesuai petunjuk teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, pendaftaran SMA Negeri dengan sistem PPDB 2019 jalur zonasi dibuka sejak Senin 17 hingga 20 Juni 2019.
