Minat Jadi ASN? Berikut Ini Daftar Formasi CPNS dan PPPK Tahun 2019 untuk Sejumlah Pemerintah Daerah

"Jangan sampai tertipu pihak yang menjanjikan kelulusan," ucapnya.

Pemprov Sumatera Selatan Butuh 500 CPNS dan PPPK

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengusulkan sebanyak 500 CPNS dan PPPK.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumatera Selatan, Nora Elisya mengatakan, usulan tersebut telah mereka sampaikan kepada MenPAN.

CPNS 2019: Pemprov Ini Masih Butuh 200 Guru SMA, Rekrutmen Tahun 2018 Belum Bisa Penuhi Kuota

Minta Tes CPNS Ditunda, Puluhan Orang yang Gagal Tes Gelar Aksi Demo, Langsung Diamankan Polisi

"Untuk berapa kuota yang dibutuhkan setiap dinas masih dihitung dimana saja butuh. Tapi kita usulkan sekitar 500 CPNS dan P3K tahun ini"kata Nora, Rabu (19/6/ 2019) seperti dikutip dari Kompas.com.

Nora menerangkan, surat edaran usulan CPNS kepada KemenPAN tersebut, 30 persen ditujukan untuk CPNS, dan 70 persen ditujukan untuk P3K.

"Kuota ini nantinya menyesuiakan dengan jumlah yang pensiun di lingkungan Pemprov Sumsel,"ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Butuh 243  CPNS dan PPPK

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat membuka lowongan 243 formasi untuk CPNS dan PPPK.

"Ada 243 lowongan yang kita buka untuk penerimaan 2019 ini. Rinciannya 70 persen untuk PPPK dan 30 persen untuk CPNS," kata Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tanah Datar, Suhermen yang dihubungi Kompas.com, Rabu (19/6/2019).

Suhermen mengatakan lowongan itu sesuai dengan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pensiun, pindah dan meninggal dunia hingga 1 Januari 2019 mendatang.

Daftar Instansi yang Tidak dan Akan Buka Rerutmen CPNS 2019, Ada yang Butuh hingga 10.381 orang

"Dari data kami ada 243 ASN yang pensiun hingga 1 Januari 2019, pindah dan meninggal dunia. Makanya sesuai dengan imbauan Kemenpan RB, kita membuka lowongan sesuai angka itu," kata Suhermen.

Suhermen menjelaskan untuk CPNS semuanya diperuntukkan bagi tenaga teknis seperti akuntan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan lainnya.