Sikap Tegas Wapres Jusuf Kalla Soal Rencana Unjuk Rasa Berbalut Halal Bihalal Depan Gedung MK

TRIBUNKALTIM.CO - Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan hasil sengketa Pilpres 2019, Kamis (27/6/2019).

Pembacaan putusan yang akan mengakhiri pro kontra gelaran Pilpres 2019 ini, rencananya akan diwarnai aksi unjuk rasa dari seklompok masyarakat.

Unjuk rasa yang berlangsung di depan Gedung Mahkamah Konstitusi nanti, dikabarkan dalam kemasan halal bihalal.

Dua organisasi yang sudah menyatakan ambil bagian dalam unjuk rasa itu adalah PA 212 dan GNPF MUI.

Beberapa pihak pun telah mengimbau agar tak ada unjuk rasa saat 9 Hakim Mahkamah Konstitusi membacakan putusannya.

Imabauan juga datang langsung dari Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo-Sandi.

Teranyar, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga angkat suara mengenai rencana aksi unjuk rasa berbalut halal bihalal tersebut. 

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengimbau massa Persaudaraan Alumni atau PA 212 menyudahi kegiatan halal bihalal akbar di depan Mahkamah Konstitusi MK jelang pengumuman putusan sengketa pemilu.

Sebab, ujar Jusuf Kalla, kegiatan menjalin silaturahmi itu akan lebih pantas dilakukan di Masjid bukan di Mahkamah Konstitusi.

"Jadi kalau ingin halal bihalal tentu ditempat yang pantaslah bukan di depan Mahkamah Kontitusi.

Masa halal bihalal di depan Mahkamah Kontitusi, kan itu enggak pantas, ya di mesjid lah, ya di istiqlal lah," ujar Jusuf Kalla di kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).

Jusuf Kalla menilai, halal bihalal yang disisipi tindakan massa untuk berdemo itu akan mencederai makna dari halal bihalal itu sendiri.

"Di ruangan mana, atau di aula mana, halal bihalal gitu kan, tidak ada acara halal bihalal sambil demo.

Itu kan melanggar etika dan mencederai namanya halal bi halal.

namanya halal bihalal kan spirit keagamaan kan," tegas dia.