Soal Kandidat Menteri Jokowi, Arief Poyuono: Adian Napitupulu Jauh Lebih Mumpuni Dibandingkan AHY

TRIBUNKALTIM.COM, JAKARTA -  Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai sosok Politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu lebih layak mengisi kursi kabinet dibanding putra pertama Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, yakni Agus Harimurti Yudhoyono. 

"Adian jauh lebih mumpuni dibandingkan AHY," kata Arief Poyuono, Senin (24/6/2019).

Menurut Arief Poyuono, dirinya mengenal sosok Adian Napitupulu sebagai pekerja keras. 

Hal ini terlihat saat Adian Napitupulu berjibaku di pemilihan presiden, demi membela pasangan 01, Joko Widodo-Maruf Amin. 

"Adian sosok yang paling pantas untuk menjadi anggota kabinet Joko Widodo, karena dari seluruh Timses 01 hanya Adian yang terlihat paling kerja keras dan di garis depan dalam mengkampanyekan Pasangan 01," ujar Arief Poyuono.

Bukan hanya itu, Ia menilai, Adian Napitupulu sebagai aktivis yang jujur dan setia.

"Dia sosok aktivis 98 jujur dan setia kawan serta selalu komitmen dengan lerjuangan cita cita Reformasi 98," tegas Arief Poyuono seraya mengemukakan, perbadan pilihan politik tidak membuat dirinya gelap mata dalam menilai sosok Adian Napitupulu.

"Adian Juga sosok yang punya karakter yang kuat dalam memegang prinsip prinsip membela masyarakat. Aku senang kalau Adian bisa jadi anggota kabinetnya Joko Widodo, " ujar Arief.

"Kalau Joko Widodo-Maruf Amin dinyatakan menang oleh KPU," tambahnya.

"Saya sangat yakin 1000 persen, Paslon 02 akan menang di MK," tandasnya.

Diketahui, Jokowi sempat mengumumkan soal pemilihan menteri dalam jajaran kabinetnya dalam buka puasa dengan Aktivis 98, Minggu 25 Mei 2019.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menyampaikan aspek positif yang harus dimiliki oleh menteri jajarannya.

"Kemampuan eksekutor yang paling penting. Memiliki kemampuan manajerial yang baik, seperti mengelola sebuah ekonomi, baik ekonomi makro, kemampuan ekonomi daerah, maupun semuanya," kata Jokowi, dikutip dari Tribunnewsbogor.com.

Jokowi kemudian menyinggung soal Aktivis 98 yang berperan bagi sejarah namun belum bisa berkontribusi nyata dalam pemerintahan Indonesia.

"Yang berkaitan dengan Aktivis 98, ini adalah pelaku sejarah, memang sebagian besar sudah ada yang menjabat Bupati, di DPR, Walikota, atau jabatan yang lain," kata Jokowi dikutip dari Kompas TV.

"Tetapi saya juga mendengar ada yang belum, saya lihat di menteri belum," imbuhnya.

Adian Napitupulu sempat terkejut mendengar pernyataan Jokowi hingga namanya disebut-sebut oleh para tamu undangan.

Politikus Gerindra yang juga Aktivis 98, Desmond Junaidi Mahesa pun memberi komentar hingga singgung soal sejarah buruk bangsa.

Dikutip dari TribunJakarta.com, Minggu (23/6/2019), Desmond Mahesa mempertanyakan keputusan Jokowi jika benar kelak Adian Napitupulu menjadi calon menteri.

Desmond Mahesa menyorot soal calon menteri yang kelak akan dipilih Jokowi, apakah betul punya peran penting bagi bangsa Indonesia atau tidak.

Jika sampai salah pilih menteri, Desmond Mahesa menyebut akan menjadi sejarah buruk untuk Indonesia.

"Ada tujuan lebih penting dari politik elektoral atau pemilu hari ini, tujuan bernegara kita sudah sampai mana? (Apakah) Dia menjalankan tujuan negara enggak untuk kepentingan masyarakat kita, untuk negara kita?"

"Kalau enggak, ini sejarah buruk buat sejarah bangsa," kata Desmond Mahesa setelah halalbihalal DPD Partai Gerindra Banten, di Serang, Sabtu (22/06/2019).

Meski demikian, Desmond Mahesa akan menilai Adian Napitupulu kelak ketika benar terpilih menjadi menteri.

"Tapi akan teruji setelah dia memimpin," tambah Desmond Mahesa.

Sebagai rekan sesama Aktivis 98, Desmond Mahesa mendoakan agar Adian Napitupulu bisa menjadi menteri.

"Semoga. Karena yang akan dipilih jadi menteri itu sebenarnya adalah sekretaris saya, sekjen saya," ujar Desmond Mahesa.

Meski keduanya berada di kubu berlawanan, namun Desmond Mahesa mengaku masih menjalin hubungan baik dengan Adian Napitupulu.

Bahkan Adian Napitupulu masih memanggil dirinya dengan sebutan 'dir' atau 'direktur'.

"Sampai hari ini, dia panggil saya 'dir', 'direktur'. Di masa lalu, dia sekjen," kata Desmond Mahesa.

Sidang putusan MK sengketa Pilpres 2019 akan digelar Kamis (27/6/2019) nanti. 

Sejumlah tokoh menyampaikan tanggapannya jelang sidang putusan MK. 

Menurut Ketua Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, Veri Junaidi dalil kubu Prabowo Subianto yang dinilai tak cukup bukti.

Sementara Direktur Pusat Konstitusi (Pusako), Feri Amsari, membahas soal prediksi hasil putusan sidang sengketa Pilpres 2019.

"Iya sesuai jadwal (putusannya), paling lambat itu 28 Juni," kata Ketua MK, Anwar Usman, saat ditemui Tribunnews.com di TPU Karet Bivak, Jakarta, Sabtu (22/6/2019).

Ada juga informasi MK akan percepat keputusan pada 27 Juni 2019.

MK telah selesai menggelar sidang pemeriksaan sengketa Pilpres 2019 sebanyak lima kali.

Dengan agenda pembacaan dalil pemohon, pembacaan dalil termohon dan pihak terkait, pemeriksaan saksi pemohon, termohon, serta pihak terkait.

Tribunnews.com merangkum dari Kompas.com, berikut fakta-fakta menjelang putusan sidang sengketa Pilpres 2019 :

1. Kemungkinan Prabowo-Sandiaga menang kecil

Direktur Pusako, Feri Amsari, memprediksi kemungkinan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menang adalah kecil.

Feri menilai tim hukum Prabowo-Sandiaga belum menunjukkan bukti kuat untuk mendukung permohonan mereka.

"Saya selalu melihat perkara perselisihan ini dari alat bukti yang ditampilkan."

"Nah, sejauh ini alat bukti yang ditampilkan tidak memperlihatkan alat bukti yang kuat," kata Feri dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (23/6/2019).

Sebagai contoh, Feri menyebutkan soal penyelewangan dalam perolehan suara.

Ia mengatakan tim hukum Prabowo-Sandiaga belum bisa memperlihatkan bukti kuat terkait tudingan itu.

Terlebih sebelumnya tim hukum Prabowo-Sandiaga menarik bukti formulir C1 yang sempat diajukan.

Padahal MK telah memberi kesempatan untuk memperbaiki bukti agar bisa diterima.

Karena itu, Feri menilai hakim MK akan kesulitan memenangkan kubu Prabowo jika bukti dan saksi tidak mumpuni.

"Ini kan permasalahannya, terlepas dari ada persangkaan-persangkaan ya. Karena hukum bukan persangkaan."

"Kalau saya lihat ini karena kegagalan pihak pemohon melakukan pembuktian. Bukan tidak mungkin akan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima," lanjut dia.

2. Dalil kubu Prabowo dinilai tak cukup bukti

Ketua Kode Inisiatif, Veri Junaidi, menilai dalil kubu Prabowo Subianto yang mengatakan kecurangan Pilpres 2019 terjadi secara terstruktur, sistematif, dan masif, belum cukup bukti.

Menurut Veri, keterangan saksi yang dihadirkan tim hukum Prabowo melalui keterangan saksi belum bisa didapatkan benang merah.

"Kalau kemudian ada pernyataan dukungan oleh kepala daerah, misalnya disebut-debut di Jateng. Disebutkan beliau mendukung salah satu paslon."

BACA JUGA:

Ditutup dengan Hangat, Ini 6 Hal Menarik Selama Sidang MK Terkait Sengketa Hasil Pilpres 2019

Putusan MK Akhirnya Dipercepat, TKN Sebut Sudah Kelihatan Sejak Sidang MK, Ini Tanda-tandanya

"Pertanyaannya apakah setelah itu Pak Ganjar (Pranowo) ada perintah ke jajaran SKPD untuk mendukung salah satu paslon?" tutur Veri dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (23/6/2019).

"Ketika ada instruksi itu, apakah mereka melakukan aganeda-agenda pemenangan?"

"Ketika ada agenda-agenda itu dan dijalankan, apakah masifnya itu mempengaruhi hasil?" tambah Veri.

Lebih lanjut, Veri menyebutkan dalil tersebut harus bisa menunjukkan hal-hal yang ditudingkan.

Yaitu soal instruksi terkait untuk memenangkan salah satu pasangan calon, adanya tindakan lanjutan dari instruksi tersebut, serta adanya perolehan suara masif dari instruksi yang diberikan.

"Kalau membaca dalil pemohon, kalau membaca dari proses persidangan, saya tidak cukup meyakini adanya bukti yang sangat kuat terjadinya pelanggaran yang TSM," katanya.

3. Hakim MK dinilai beri banyak kelonggaran

Pengamat hukum tata negara, Bivitri Susanti, menilai hakim MK banyak memberi kelonggaran selama sidang sengketa Pilpres 2019.

Satu di antaranya adalah mengizinkan tim hukum Prabowo-Sandiaga memperbaiki berkas permohonan.

Juga saat tim hukum Prabowo-Sandiaga memperbaiki bukti yang disertakan dalam persidangan.

"Itu kelonggaran hakim. Menerima dulu perbaikan permohonan yang dua kali lipat dari yang asli. Dari 37 jadi 146 halaman," ujar Bivitri dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (23/6/2019).

BACA JUGA:

Ungkap Kenapa Kubu 02 Terima Apa Pun Hasil Sidang MK, Dahnil: Mobilisasi Massa Bukan Instruksi Kami

Mahfud MD Sebut MK bisa Saja Langsung Putuskan Hasil Sidang MK Sengketa Pilpres 2019, Ini Analisanya

"Lalu kalau bukti tidak dikode atau disusun dengan baik biasanya tidak diterima. Padahal dalam sidang biasanya tidak diterima. Meski akhirnya yang sidang kemarin ditarik juga (buktinya)," lanjutnya.

Menurut Bivitri, hakim MK sengaja memberikan kelonggaran karena perkara yang dipersidangkan sangat menyita perhatian masyarakat.

Maka dari itu MK memberi ruang pada pasangan Joko Widodo-Maruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mencari keadilan.

4. KPU berharap permohonan Prabowo-Sandiaga ditolak

Menjelang putusan sidang sengketa Pilpres 2019, Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, berharap permohonan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, ditolak.

Wahyu mengatakan, ia berharap sedemikian rupa karena pihaknya harus membela keputusan KPU.

"Harapan kita, seluruh permohonan pemohon ya ditolak. Kenapa begitu?"

"Ya kan kami harus membela keputusan KPU sendiri," ujar Wahyu saat dikonfirmasi, Sabtu (22/6/2019).

Meski begitu, KPU sepenuhnya menyerahkan proses kelanjutan perkara pada MK.

"Kepada semua pihak kita harus mematuhi hukum. Dan kita harus menerima apapun keputusan MK nanti," ucap Wahyu.

5. TKN dan BPN yakin rekonsiliasi Prabowo dan Jokowi terjadi

"Pak Jokowi itu mau ketemu dimana saja, apa naik kuda, apa di Bali, tapi informasi terakhir belum bertemu."

"Saya kok yakinnya nanti ada pertemuan setelah sidang MK," tutur Razman di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/6/2019).

Senada dengan Razman, Juru Bicara Tim Hukum BPN, Hendarsam Marantuko juga meyakini Prabowo dan Jokowi akan bertemu.

"Dampak Prabowo sangat teruji sebagai seorang negarawan."

"Saya jamin akan ada rekonsiliasi setelah adanya putusan MK," ujar Hendarsam.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W), Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim/Fitria Chusna Farisa, (TribunWow.com/Ifa Nabila)

Subscribe Official YouTube Channel:

Baca juga:

Belahan Rok Punya Tujuan Khusus, 5 Hal tentang Seragam Pramugari Lion Air yang Jarang Diketahui

Putri Pemilik Hotel yang Jatuh dari Lantai 8 Ternyata Baru Bersihkan Vihara, Dikenal Ramah dan Baik

RM BTS Punya IQ 148, Ini 7 Bukti Kejeniusannya! Bikin Member BTS Terperangah

VIRAL Foto-foto Perjuangan Anak-anak Demi Sekolah, Seberangi Sungai Deras dengan Dibungkus Plastik

Berikut 5 Fakta Terkait Argentina Setelah Memastikan Lolos ke Perempat Final Copa America 2019

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Prediksi Hasil Putusan Sidang MK untuk Pilpres 2019 Menurut Sejumlah Pengamat, http://www.tribunnews.com/nasional/2019/06/25/prediksi-hasil-putusan-sidang-mk-untuk-pilpres-2019-menurut-sejumlah-pengamat?page=all. dan tayang di Tribunwow.com dengan judul Adian Napitupulu Disebut Jadi Calon Menteri Jokowi, Desmond Mahesa Singgung Sejarah Buruk Bangsa