Pilpres 2019
TERBARU, Putusan MK, Hakim Menolak Menangani Tudingan Kecurangan TSM Prabowo-Sandi, Ini Alasannya
Hakim MK Manahan Sitompul ungkapkan Mahkamah Konstitusi tak berwenang menangani tudingan kecurangan TSM. Begini penjelasannya
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Hakim Mahkamah Konstitusi membacakan secara bergantian putusan sidang sengketa hasil Pilpres 2019, Kamis (27/6/2019).
Satu per satu dalil yang disampaikan pemohon yakni Tim Hukum Prabowo-Sandi diulas oleh Hakim MK secara bergantian.
Sebelumnya, tim kuasa hukum Prabowo-Sandi selaku pemohon sengketa hasil Pilpres 2019, mendalilkan terjadi kecurangan dan pelanggaran bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif atau TSM.
Namun, menurut Hakim MK, Manahan MP Sitompul, menilai pelanggaran administrasi bersifat TSM itu merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI.
Menurut dia, MK hanya dapat mengadili sengketa PHPU.
Kewenangan Bawaslu RI menangani pelanggaran administrasi bersifat TSM itu diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
"Telah terang pelanggaran administrasi yang bersifat TSM ada di kewenangan Bawaslu.
Dalam konteks sengketa Pemilu, MK hanya dapat mengadili PHPU," kata Manahan, saat membacakan putusan PHPU Presiden-Wakil Presiden 2019 di ruang sidang lantai 2 gedung MK, Kamis (27/6/2019).
Dia menilai, pemohon sudah keliru memandang MK hanya menyelesaikan pekerjaan teknis karena kewenangan terbatas menangani perkara PHPU.
"Terhadap hal ini, jika bertolak dari konstruksi argumentasi bahwa pelanggaran atas azas jujur dan adil, tidak terselesaikan pelanggaran TSM.
Karena mahkamah hanya menyelesaikan pekerjaan teknis, menurut mahkamah mengandung kekeliruan pada proposisi argumentasi," ungkapnya.
Dia menjelaskan, Mahkamah Konstitusi harus memutus norma konstitusionalitas undang-undang.
Apabila lembaga yang mempunyai kewenangan menyelesaikan pelanggaran administratif tidak melaksanakan kewenangan, kata dia, mahkamah hanya menyelesaikan jika lembaga tidak melaksanakan kewenangannya.
"Mahkamah tidak melampaui kewenangannya dan mahkamah tidak melanggar hukum acara.
Sebab, yang menjadi titik tolak agar mahkamah tidak terhalangi kewenangan konstitusionalnya," tambahnya.
