Giliran PAN yang Kirim Kode Keras ke Pemerintahan Jokowi, Sebut Punya Visi yang Sama

TRIBUNKALTIM.CO - Pilpres 2019 bisa dikatakan telah selesai.

Ini setelah Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan yang mengakhiri sidang sengketa hasil Pilpres 2019.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang diajukan kubu Prabowo-Sandi.

Kini dinamika politik pun berlanjut, terutama di Koalisi Adil Makmur, pengusung Prabowo-Sandi.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan yakin partainya siap untuk membantu pemerintahan Jokowi-Maruf Amin pada periode mendatang.

Menurut Bara, ada kecocokan visi antara Jokowi-Maruf dengan PAN.

"Saya bisa mengatakan, PAN siap untuk membantu dan mengawal Presiden Jokowi untuk memimpin sampai 2024.

Jadi kami beranggapan visi kami dengan Pak Jokowi cocok," ujar Bara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (28/6/2019).

Meski demikian, sikap resmi PAN setelah putusan Mahkamah Konstitusi harus ditentukan dalam Rakernas terlebih dahulu.

Bara mengatakan, semua pendapat kader akan ditampung dan dipertimbangkan dalam Rakernas itu.

Menurut Bara, perbedaan pendapat di internal partai biasa terjadi.

Termasuk dalam menentukan arah dukungan usai putusan MK ini.

"Tapi memang keputusan resmi akan kami ambil melalui Rakernas dan mudah-mudahan akan kami laksanakan secepatnya bulan Juli nanti," ujar Bara.

Sebelumnya, Sekjen PAN Eddy Soeparno telah menyampaikan bahwa partainya mengkaji berbagai opsi untuk arah politik partai lima tahun ke depan.

PAN pun menegaskan akan konsisten terhadap jalan partai yang akan diputuskan bersama dalam Rakernas di akhir Juli 2019.

Di antara sejumlah opsi, PAN mengkaji pilihan yang bisa mengerek keuntungan elektoral bagi partai.

"Kita (PAN) akan bahas berbagai opsi yang kita buka, opsi seluas-luasnya di rakernas nanti untuk menentukan arah politik kita lima tahun ke depan dan akan konsisten ketika sudah menetapkan arah politik itu serta menekuninya sampai tahun 2024," ujar Eddy Soeparno.

Sikap Demokrat

Prabowo Subianto bersama lima sekjen partai politik pendukung pun melanjutkan pembahasan soal berakhirnya koalisi pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi.

Pembahasan dilakukan pascaputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo-Sandi.

Pertemuan kembali digelar di kediaman pribadi Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

"Kami kemarin sepakat dilanjutkan sore ini jam 14.00, pertemuan koalisi parpol yang mengusung paslon 02.

Apa yang akan kami bicarakan nanti tentulah ada saat untuk berbincang lagi bersalaman karena itulah etikanya," ujar Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan saat ditemui di kediaman Prabowo.

"Kalau tadi malam tentu tidak cukup waktu.

Jadi kemarin malam sepakat siang ini kita lanjutkan lima parpol Koalisi Adil dan Makmur," ucapnya.

Menurut Hinca, pembahasan mengenai pembubaran koalisi sudah terjadi sejak Kamis (27/6/2019) malam, setelah MK membacakan putusan atas sengketa hasil Pilpres 2019.

Saat itu, kata Hinca, Prabowo menyerahkan persoalan koalisi masing-masing partai.

Selain Hinca, hadir dalam pertemuan tersebut Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno dan Sekjen Partai Berkarya Eddy Soeparno.

"Tentu dalam bahasa yang sederhana kalau kami di Sumatera, begitu datang tampak muka, pulang tampak punggung," kata Hinca.

"Kalau dalam bahasa saya karena sering pakai istilah olahraga, kalau peluit ditiup tanda pertandingan dimulai pasti akan peluit ditiupkan tanda pertandingan berakhir," tutur dia.

• TERKINI, Sidang Putusan MK, Hakim Saldi Isra Kesampingkan Eksepsi Tim Hukum Jokowi-Maruf

• TERBARU, Berikut Rangkuman Dalil Prabowo-Sandi yang Ditolak Hakim MK Beserta Alasannya

• Update Putusan Sidang MK, Hakim Tolak Dalil Ajakan Pakai Baju Putih yang Dipersoalkan Prabowo-Sandi

Tanggapan Mardani Ali Sera

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, kompetisi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) ada awal dan akhir.

Ia mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan pasangan Jokowi-Ma'ruf menang dalam Pemilu 2019, sehingga Jokowi memiliki amanah untuk memimpin Indonesia.

Namun, kata dia, koalisi Prabowo-Sandiaga saat ini harus menjadi koalisi oposisi yang kritis dan konstruktif.

"Terlepas dari ada kekurangan dalam proses dan pelaksanaan pemilu, bangsa ini mesti melangkah ke depan. Dan lima tahun ke depan Pak Jokowi mendapat amanah memimpin negeri ini," kata Mardani dalam keterangan tertulis, Jum'at, (28/6/2019).

Mardani mengajak partai-partai koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga merapikan barisan untuk menjadi oposisi kritis dan konstruktif sebagai penyeimbang pemerintah.

"Saatnya kita merapihkan barisan untuk menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif sebagai kekuatan penyeimbang pemerintah.

Selama kita istiqomah membela rakyat, sama saja kebaikan yang didapat, baik di dalam ataupun di luar pemerintahan," ujarnya.

Selanjutnya, Mardani mengatakan, koalisi Indonesia Adil dan Makmur sangat layak untuk diteruskan menjadi penyeimbang untuk mengawal pemerintahan selanjutnya.

"Koalisi Adil Makmur sangat layak diteruskan menjadi kekuatan penyeimbang untuk mengawal agar pembangunan benar-benar ditujukan untuk kepentingan rakyat," pungkasnya.

Sebelumnya, majelis hakim konstitusi menolak seluruh gugatan sengketa hasil Pemilu Presiden 2019 yang diajukan pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Menurut Mahkamah, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. (*)

Subscribe Official YouTube Channel:

Baca juga:

Penampakan Rumah Barbie Kumalasari dan Galih Ginanjar, Punya Sebutan Museum

SEJARAH HARI INI: Jubir FPI Munarman Siram Air ke Wajah Tamrin Amal Tomagola saat Live di TV

Seluruh Permohonan Prabowo-Sandi Ditolak, Refly Harun Menilai MK Menghindar soal Status Maruf Amin

Resmi Dijual di Indonesia, OPPO Reno 10x Zoom Jadi Ponsel Premium High-End; Dibanderol Rp13 Jutaan

Link Live Streaming dan Jadwal MotoGP Assen 2019, Sesi Latihan Bebas Dimulai Jumat Sore