Hari Kedua Usai Ada Penikaman Karena Lelang Proyek Puskesmas Petung, Kini Seperti Ini Setkab PPU

Awalnya, puluhan orang sedang menunggu depan ruangan LPSE-ULP untuk pembuktian dokumen lelang proyek pembangunan Puskesmas Petung senilai Rp 4,9 miliar.

Entah siapa yang memulai, kemudian terjadi keributan yang menyebabkan seorang terkena tikaman.

Korban sempat turun ke lantai tiga melewati tangga. Tak lama kemudian ia dibawa ke Rumah Sakit Ratu Aji Putri Botung. 

Hari itu, LPSE-ULP mengundang dua perusahaan yang mengajukan penawaran untuk melakukan pembuktian dokumen secara manual. Sebelumnya, dokumen mereka sudah diserahkan melalui online.

Salah seorang saksi mata  yang enggan disebut namanya  menuturkan, peristiwa tersebut terjadi pukul 08.30 Wita.

"Kami di ruangan tiba-tiba dengar ada keributan di luar. Kronologinya saya kurang paham karena tidak menyaksikan secara langsung," katanya, Senin (1/7/2019).

Pantauan Tribunkaltim.co, pihak keamanan masih terus berjaga di sekitar Setkab PPU.

"Pada dasarnya kami tetap lanjutkan proses lelang proyek ini, karena tidak ada aturan yang membuat kami harus menghentikan proses itu," katanya, Senin(1/7/2019).

Berdasarkan dokumen elektronik yang dikirimkan oleh penyedia jasa, setelah dievaluasi dikerucutkan menjadi dua peserta yang mengikuti lelang untuk diundang dalam rangka pembuktian dokumen.

Anang Widianto melanjutkan, sepanjang proses lelang masih berjalan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak keamanan.

"Kami minta pengamanan terus sampai proses selesai," imbuhnya.

Lebih lanjut, ia mengaku heran karena  keributan tidak seharusnya terjadi, karena ada sistem yang mengatur untuk mencegah kecurangan.

Sistem lelang sifatnya terbuka sehingga siapapun bisa mengajukan penawaran. Penawaran yang paling pas, yakni teknis yang memenuhi syarat dan menawarkan harga terendah.

 "Kita tetap lanjut. Pembuktian dokumen kita tetap tunggu hingga besok," tegasnya.

 Terpisah, Wakil Bupati PPU, Hamdam, menyayangkan kejadian tersebut.  Ia mengatakan kejadian itu di luar kendali Pemerintahan Daerah.