Ini Kriteria yang Buat Nama Prabowo Subianto Muncul Jadi Kandidat Capres 2024, Meski Selalu Kalah

Nama Ketum Gerindra Prabowo Subianto kembali muncul sebagai kandidat kuat Capres 2024. Kriterianya bukan persoalan selalu kalah di Pilpres

Ini Kriteria yang Buat Nama Prabowo Subianto Muncul Jadi Kandidat Capres 2024, Meski Selalu Kalah
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Calon Presiden Prabowo Subianto. Saat sidang MK sengketa Pilpres 2019 masih berlangsung, Prabowo Subianto terbang ke Jerman. Namun, Prabowo Subianto akan kembali sebelum sidang putusan MK. 

TRIBUNKALTIM.CO - Nama Prabowo Subianto masih dijagokan untuk maju di Pilpres 2024 mendatang.

Kendati, Prabowo baru saja gagal menjadi Presiden setelah kalah dari Joko Widodo di Pilpres 2019.

Kekalahan dari Jokowi ini merupakan kekalahan kedua Prabowo, setelah pada Pilpres 2014 lalu, Ketua Umum Partai Gerindra ini kalah dari Jokowi.

Pada Pilpres 2009, Prabowo yang kala itu mendampingi Megawati juga gagal menang melawan SBY-Boediono.

Nama Prabowo Subianto kembali muncul dalam daftar tokoh yang dianggap berpotensi maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.

Nama Prabowo masuk dalam daftar yang disusun lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia Denny JA.

Prabowo dinilai memenuhi sejumlah kriteria, yakni angka popularitas di atas 25 persen dan berstatus sebagai ketua umum partai politik.

"Kalau dari nama-nama ini bukan soal mereka pernah kalah atau segala macam tapi nama itu memang punya potensi," kata peneliti LSI Denny JA, Rully Akbar, dalam konferensi pers di Kantor LSI Denny JA, Selasa (2/7/2019).

Prabowo memang bukan nama yang asing dalam kontestasi pilpres. Dalam tiga pilpres terakhir, nama Prabowo selalu muncul dalam surat suara.

Namun, pencalonan Prabowo selalu berujung pada kekalahan.

Menurut Rully, pengalaman Prabowo berkontestasi selama tiga pilpres terakhir tidak membuat eks Danjen Kopassus itu dapat menang mudah pada Pilpres 2024.

"Belum tentu juga, memang punya rekam jejak 40 persen (suara) tapi belum tentu juga, 2024 terulang lagi gak angka itu?

Karena kita belum tahu kontestasinya seperti apa, karena kan tak ada petahana," kata Rully.

Bila ditilik, persentase perolehan suara Prabowo sebagai capres pun menurun.

Pada 2014, ia memperoleh 46,85 persen suara sedangkan pada 2019 ia meraup 44,5 persen.

Oleh karena itu, Rully berpendapat, Prabowo sebaiknya tak kembali maju dalam pilpres 2024 mendatang demi regenerasi politik.

"Bisa jadi Pak Anies Baswedan atau Pak Sandiaga Uno, nama-nama yang dekat dengan Pak Prabowo ini yang seharusnya disiapkan untuk kompetisi dan memenangkan laga di 2024," ujar Rully.

Nama Anies dan Sandiaga Uno memang masuk dalam daftar yang dirilis LSI Denny JA bersanding dengan tokoh-tokoh lainnya.

Diantaranya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua DPP (nonaktif) PDI-P Puan Maharani, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Kemudian, ada juga nama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kepala BIN Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, dan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.

Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno (kanan) memberikan keterangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan terkait perolehan suara Pilpres 2019 di kediaman Prabowo Subianto di Jakarta, Kamis (27/6/2019) malam. Dalam keterangannya, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menerima hasil keputusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan Pilpres 2019.
Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno (kanan) memberikan keterangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan terkait perolehan suara Pilpres 2019 di kediaman Prabowo Subianto di Jakarta, Kamis (27/6/2019) malam. Dalam keterangannya, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menerima hasil keputusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan Pilpres 2019. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Berpotensi Menang

Isu terkait peluang partai politik dalam bersikap sebagai oposisi atau masuk koalisi pendukung Jokowi-Maruf masih hangat diperbincangkan.

Bagaimana jika partai politik yang berada di kubu Prabowo-Sandiaga bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi-Maruf?

Menurut analis politik Pangi Syarwi Chaniago, kelompok oposisi dalam sistem demokrasi memegang peranan yang sangat penting untuk mewujudkan mekanisme ‘checks and balances’.

Oleh karena itu, kelompok oposisi juga harus diperkuat untuk memaksimalkan perannya sebagai penyeimbang kekuasaan.

"Mekanisme “checks and balances” harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari sistem demokrasi itu sendiri," kata Pangi dalam keterangannya, Senin (1/7/2019).

Berkuasa atau berada dalam barisan oposisi menurut Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini adalah satu paket.

Tujuannya, tetap sama yakni memastikan negara berjalan sesuai konstitusi dan meminimalisir terjadinya penyimpangan dan penyelewengan kekuasaan.

Menurut Pangi, pandangan sinis terhadap oposisi sebagai kelompok "penggangu" harus diluruskan, karena pemahaman yang sangat keliru dan fatal dalam berfikir.

"Memandang sinis terhadap oposisi dan upaya mengkebiri kelompok ini sebagai "penggangu" stabilitas negara akan mendorong negara kejurang tirani mayoritas dan otoritarianisme," kata Pangi.

Oleh karena itu, lanjut Pangi, adanya upaya ‘rekomposisi’ koalisi pasca pilpres adalah bentuk ketidak-percayaan diri koalisi pemenang pilpres terhadap kekuatan politiknya sendiri.

Di sisi lain juga sebagai upaya membungkam kelompok oposi untuk melumpuhkan daya kritisnya terhadap kekuasaan sebagaimana yang telah dilakukan pada periode sebelumnya.

"Apakah belum cukup dukungan partai di parlemen sekarang terhadap pemerintahan Jokowi? Kalau kita perhatikan kekuatan politik dan dukungan partai di parlemen terhadap pemerintahan Jokowi, sudah lebih dari cukup yakni 60 persen," katanya.

Intrik politik semacam ini, tutur Pangi, semestinya bisa dihindari dengan upaya membentuk koalisi permanen yang tidak mudah goyah hanya karena godaan pembagian “kue kekuasaan” semata, meski terkadang kue yang dibagi-bagi itu sisa kekuasaan yang sudah basi.

Koalisi permanen akan mendorong kelompok oposisi punya proposal tandingan sebagai “second opinion” sehingga nantinya kebijakan pemerintah bukan hanya dikritik tanpa dasar, namun juga punya alternatif berfikir konstruktif dengan harapan bisa menjadi jalan pikiran yang lebih baik untuk perbaikan bangsa ke depannya.

5 Kuda Hitam di Pilpres 2024, Ada yang Tersandung Penistaan Agama, Hingga Jadi Tersangka KPK

Ini Daftar 15 Tokoh yang berpotensi Jadi Capres di Pilpres 2024, Ada 3 Wanita, Ahok Kuda Hitam

Pengamat Ini Sebut Rugi Gerindra Gabung Jokowi, Peluang Besar Menang Pilpres 2024 Bisa Lepas

"Soal tawaran agar Gerindra masuk ke koalisi pemerintah Jokowi bagaimana? Menurut pendapat saya, sebaiknya jangan, sebab kenapa? Pertama, tentu saja tidak sehat bagi sistem politik Indonesia ke depannya, kedua bisa menurunkan kualitas demokrasi kita," katanya.

Baca juga :

Menteri Kabinet Jokowi-Maruf Diprediksi Didominasi dari Tokoh Parpol, Begini Prediksi Pengamat

Terlalu Banyak Parpol Bergabung, Pemerintahan Jokowi Dikhawatirkan Jadi Otoriter, Begini Analisanya

"Salah satu kelemahan sistem presidential setengah hati adalah karena dipadukan dengan multipartai, ini yang sering kita sebut cacat bawaan sistem presidential multi-partai, tidak berlebihan saya sebut sistem presidential banci," tutur Pangi.

Sementara, sistem presidential murni itu bagaimana?

Partai pengusung utama calon presiden yang menang langsung jadi partai berkuasa “the rulling party” sementara yang kalah langsung otomaticly memposisikan diri menjadi “partai oposisi”.

Bagaimana etika partai pengusung capres tersebut usai kontestasi?

Pangi memberi contoh seperti di Amerika Serikat, partai punya fatsun politik, tidak ada cerita setelah presiden terpilih, yang tadinya berseberangan, lalu di tengah jalan bergabung ke koalisi presiden terpilih.

"Apakah partai tersebut “berkeringat” memenangkan presiden terpilih? Apakah “berdarah-darah” memenangkan calon presidennya? Kita ini ya lucu, karena alasan “mengamankan” kepentingan di parlemen, supaya tidak diganggu dan mendapat dukungan penuh di DPR, dengan harapan semua program dan kebijakan pemerintah dapat berjalan mulus di parlemen kemudian menjadi alasan merangkul partai oposisi dalam pilpres," ucapnya.

Pangi mengatakan harus diakui, dengan sistem multipartai sekarang, tidak ada kursi partai yang dominan di atas 20 persen kursi parlemen dan 25 persen suara nasional, ini barangkali yang membuat presiden terpilih di tengah jalan harus melakukan kompromi politik dengan merangkul, mengakomodir tambahan kekuatan partai koalisi di parlemen.

"Sebuah konsekuensi dari sistem presidential bercita rasa “multipartai”, presiden terpilih harus ‘berkompromi’ dengan partai yang pernah menjadi lawan tandingnya dalam pilpres," katanya.

Baca juga :

Sederet Fakta Calon Menteri Jokowi, Ada yang Senyum, Siap dengan Syarat, dan Ada yang Tegas Menolak

Sederet Fakta Ivanka, Putri Donald Trump yang Terpotret Asik Ngobrol dengan Presiden Jokowi

Menurut Pangi, sebaiknya Gerindra berada di posisi oposisi. Jika bergabung dengan koalisi pemerintah, dia menilai lebih banyak mudaratnya untuk Gerindra dan demokrasi Indonesia.

Pangi mengungkapkan alasan pertama, Gerindra punya kans bisa memenangkan pemilu legislatif 2024, kalau citra pemerintah Jokowi tidak memuaskan nantinya, tidak mampu memenuhi target janji politiknya, sebab Jokowi punya asosiatif langsung terhadap PDIP, kalau Jokowi baik, PDIP juga mendapatkan dampak elektoral, namun kalau kinerja Jokowi periode kedua tidak baik, maka berpotensi mengerus/tsunami elektabilitas PDIP.

"Apalagi tabiat yang ganjil dalam sejarah sistem kepartaian kita apakah ada partai berkuasa selama 3 kali berturut turut bisa memenangkan pemilu legislatif?" ucap Pangi.

Kedua, lanjut Pangi, tentu saja Gerindra salah satu partai yang mampu mengimbangi, mengkoreksi jalannya pemerintahan, partai papan atas yang punya roh “bergaining posisition” memainkan peran oposisi.

Ketiga, Pangi memahami partai pengusung utama Jokowi sedikit “keberatan” dengan bergabungnya partai PAN, partai Demokrat dan Gerindra maupun PKS, karena bisa menganggu jatah kursi menteri dan jabatan strategis lainnya, secara sederhana memantik kecemburuan dan secara etika politik pun nampak “tidak elok”.

"Lebih baik Gerindra puasa 5 tahun lagi, kita hakul yakin Gerindra punya momentum emas, punya kans memenangkan pemilu 2024," katanya. (*)

SUBSCRIBE OFFICIAL YOUTUBE CHANNEL:

BACA JUGA:

Hamili Adik Kandung, AM Jalani Nikah Sedarah di Kalimantan Timur, Ini Respon Istrinya di Bulukumba

Tak Sengaja Nonton Konflik Ikan Asin, Begini Reaksi Anak Fairuz A Rafiq dari Galih Ginanjar

Arti Emoji Dua Tangan Menyatu, High Five, Terima Kasih atau Maaf? Ini Penjelasannya

Persib Gagal Menang di 4 Pertandingan Terakhir, Robert Rene Alberts Ancam Depak Pemainnya

Sederet Fakta Calon Menteri Jokowi, Ada yang Senyum, Siap dengan Syarat, dan Ada yang Tegas Menolak

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Mengenal Angela, Putri Hary Tanoe Calon Menteri Jokowi yang Disodorkan Perindo, http://www.tribunnews.com/nasional/2019/07/03/mengenal-angela-putri-hary-tanoe-calon-menteri-jokowi-yang-disodorkan-perindo?page=all.


 

Editor: Rafan Arif Dwinanto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved