Soal Oposisi Kritis dan Konstruktif, Putri Gusdur Ini Sependapat dengan Mardani Ali Sera

TRIBUNKALTIM.CO - Beberapa partai Koalisi Adil Makmur, memberi sinyal siap merapat ke Pemerintah Joko Widodo atau Jokowi, sebagai Capres terpilih.

Sebut saja Demokrat dan PAN.

Sejumlah pengamat menyayangkan jika semua partai di Koalisi Adil Makmur yang semula mendukung Prabowo-Sandi, beralih ke Jokowi.

Pasalnya, fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah, bakal hilang, jika semua partai bergabung ke Jokowi.

Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid menilai, pemerintahan yang sehat memerlukan kelompok oposisi yang kritis dan konstruktif.

Yenny Wahid mengatakan, kelompok oposisi tersebut penting dihadirkan demi menjaga iklim demokrasi yang sehat.

"Pemerintahan yang sehat memang selalu dibutukan oposisi yang kritis tetapi konstrutif ya.

Jadi oposisi itu penting untuk menjaga iklim demokrasi yang sehat tetap terjaga," kata Yenny di Hotel Pullman, Rabu (3/7/2019).

Yenny Wahid menegaskan, oposisi yang baik ialah oposisi yang konstruktif, bukan oposisi yang muncul sekadar untuk menghambat dan menjegal program-program pemerintah seperti yang ada di sejumlah negara.

Sebab, Yenny Wahid meyakini, kedua kelompok, pemerintah dan oposisi, pasti mempunyai kesamaan cita-cita.

Misalnya, keinginan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera atau menurunkan angka kemiskinan.

Menurut Yenny, kerja sama antarkedua pihak dapat terwujud dalam titik-titik di mana kedua pihak mempunyai kesamaan tersebut.

"Di titik-titik inilah kemudian kerjasama bisa dilakukan.

Menurut saya, kalau rekonsiliasinya adalah demi menyuarakan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada masalah," ujar Yenny.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera berpendapat bahwa peran partai oposisi tetap dibutuhkan dalam sebuah sistem demokrasi.

Meski sistem presidensial yang dianut Indonesia tak mengenal istilah oposisi.

Namun, kata Mardani, peran oposisi tetap dibutuhkan sebagai penyeimbang kekuatan pemerintah.

Artinya, oposisi berperan sebagai sistem kontrol terhadap seluruh program dan kebijakan pemerintah.

"Akan menjadi sangat sehat bagi demokrasi kita ketika ada pemerintah yang efektif tapi dikontrol oleh oposisi yang kritis dan konstruktif," ujar Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (1/7/2019).

Kata Mardani Ali Sera

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, kompetisi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) ada awal dan akhir.

Ia mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan pasangan Jokowi-Ma'ruf menang dalam Pemilu 2019, sehingga Jokowi memiliki amanah untuk memimpin Indonesia.

Namun, kata dia, koalisi Prabowo-Sandiaga saat ini harus menjadi koalisi oposisi yang kritis dan konstruktif.

"Terlepas dari ada kekurangan dalam proses dan pelaksanaan pemilu, bangsa ini mesti melangkah ke depan. Dan lima tahun ke depan Pak Jokowi mendapat amanah memimpin negeri ini," kata Mardani dalam keterangan tertulis, Jum'at, (28/6/2019).

Mardani mengajak partai-partai koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga merapikan barisan untuk menjadi oposisi kritis dan konstruktif sebagai penyeimbang pemerintah.

"Saatnya kita merapihkan barisan untuk menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif sebagai kekuatan penyeimbang pemerintah.

Selama kita istiqomah membela rakyat, sama saja kebaikan yang didapat, baik di dalam ataupun di luar pemerintahan," ujarnya.

Selanjutnya, Mardani mengatakan, koalisi Indonesia Adil dan Makmur sangat layak untuk diteruskan menjadi penyeimbang untuk mengawal pemerintahan selanjutnya.

"Koalisi Adil Makmur sangat layak diteruskan menjadi kekuatan penyeimbang untuk mengawal agar pembangunan benar-benar ditujukan untuk kepentingan rakyat," pungkasnya.

Sebelumnya, majelis hakim konstitusi menolak seluruh gugatan sengketa hasil Pemilu Presiden 2019 yang diajukan pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Menurut Mahkamah, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. 

• Lihat Masa Lalu, Tokoh Golkar Ini Khawatir Oposisi Akan jadi Duri dalam Daging Bila Gabung ke Jokowi

• Tertawa Tanggapi Wacana Oposisi Gabung ke Jokowi, Cak Imin Ingatkan Soal Jatah PKB

• Partai Koalisi Indonesia Kerja Ini, Terllihat Alergi Jika Oposisi Dapat Posisi Sama dari Jokowi

Presiden PKS Tunggu Dewan Syuro

Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Sohibul Iman menuturkan bahwa partainya belum menentukan sikap politikpasca-pembubaran koalisi parpol pendukung pasangan Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019.

Sohibul Iman mengatakan, arah politik PKS pada periode 2019-2024 akan ditentukan berdasarkan keputusan Majelis Syuro sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang.

"Kita lihat perkembangan yang ada secara politik dan yang kedua adalah bagimana sikap dari Majelis Syuro.

Saya kan eksekutif.

saya tidak bisa sendiri kecuali harus bedasarkan keputusan Majelis Syuro," ujar Sohibul Iman di kediaman pribadi Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

Sohibul Iman pun belum dapat memastikan saat ditanya apakah PKS akan tetap menjadi oposisi atau beralih mendukung pemerintah.

Ia mengatakan, sebelum pelantikan calon presiden dan wakil presiden terpilih, segala kemungkinan masih terbuka.

"Namanya politik semuanya ada ya dalam politik," kata Sohibul Iman.

Secara terpisah, Sekjen PKS Mustafa Kamal menuturkan bahwa partainya akan berkonsultasi ke konstituen lebih dulu sebelum menentukan sikap politik.

Kendati demikian ia memastikan PKS akan terus menjalin komunikasi dengan empat partai lainnya, yakni Gerindra, PAN, Demokrat dan Partai Berkarya.

"Kita masih punya waktu sampai pelantikan.

Masing-masing partai akan konsultasi dengan konstituennya.

Mudah-mudahan ada titik temu," kata Mustafa.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto secara resmi telah membubarkan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

Keputusan tersebut diambil melalui rapat internal bersama lima sekjen parpol dan sejumlah petinggi partai lainnya di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menuturkan, dalam rapat tersebut Prabowo mengembalikan mandat dukungan sebagai pasangan capres-cawapres ke masing-masing partai politik.

Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus perkara sengketa hasil Pilpres 2019.

Dalam putusannya, MK menolak seluruh dalil permohonan yang diajukan oleh tim hukum Prabowo-Sandi. 
(*)

Subscribe Official YouTube Channel:

Baca juga:

Fakta Terbaru Pernikahan Sedarah di Kalimantan Timur, Sang Ayah Ingin Anaknya Ditenggelamkan

Dianggap Gagal, Posisi SBY di Kursi Ketum Partai Demokrat Kini Digoyang oleh Sosok Ini

Berikut Tiga Wanita dari Kalangan Milenial yang Berpeluang Jadi Menteri, Satu Sudah Ketemu Jokowi

Comeback, Stray Kids Rilis Lagu Side Effects, Simak Lirik Lagu Lengkap dengan Video Klip

VIDEO Tips dan Trik Menambah Filter Instagram Story, Cara yang Pas Demi Hasil Spesial dan Kocak

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Yenny Wahid Sebut Pemerintahan Sehat Perlu Oposisi yang Kritis Konstruktif", https://nasional.kompas.com/read/2019/07/04/09341121/yenny-wahid-sebut-pemerintahan-sehat-perlu-oposisi-yang-kritis-konstruktif.