Kecewa Jokowi-Maruf Menang, Pria Ini Sebar Hoaks dan Cemarkan Nama Baik Mahkamah Konstitusi

Pria berinisial TFQ ini nekat menyebar hoaks yang mencemarkan nama baik Mahkamah Konstitusi. Begini isi konten hoaksnya

Editor: Rafan Arif Dwinanto
Tribunnews/Jeprima
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat memimpin sidang sengketa pilpres 2019 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019). Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak semua gugatan dari pemohon. Menindaklanjuti sidang putusan MK, KPU akan menetapkan pasangan capres dan cawapres terpilih Minggu (30/6/2019). 

akhiratlah kampung halaman kita yang harus diperjuangan selama hayat di kandung badan..." Dari TFQ,

Polisi menyita sebuah telepon genggam beserta sebuah kartu SIM.

Pelaku dikenakan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 207 KUHP dan/atau Pasal 310 atau Pasal 311 KUHP.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat memimpin sidang sengketa pilpres 2019 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019). Dalam sidang tersebut Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak mampu membuktikan adanya pelanggaran pemilu melalui penyertaan video sebagai bukti. Dalil-dalil itu pun dimentahkan MK.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat memimpin sidang sengketa pilpres 2019 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019). Dalam sidang tersebut Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak mampu membuktikan adanya pelanggaran pemilu melalui penyertaan video sebagai bukti. Dalil-dalil itu pun dimentahkan MK. (Tribunnews/Jeprima)

Strategi TKN Akhiri Polarisasi

Pilpres 2019 resmi berakhir, setelah KPU RI menetapkan pemenang dalam rapat pleno.

Kini, publik tinggal menunggu pelantikan Presiden dan Wapres terpilih yakni Jokowi-Maruf Amin, yang akan digelar 20 Oktober mendatang.

Meski berakhir, namun Pilpres 2019 rupanya meninggalkan jejak.

Berupa perpecahan atau polarisasi di masyarakat.

Aksi saling dukung antara pendukung Jokowi dan Prabow masih terlihat hingga kini.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf, Arsul Sani mengatakan upaya dalam meredam polirasi masyarakat pasca-Pemilu Presiden 2019 tidak dilakukan by design.

Dia menyarankan agar sebaiknya dibiarkan mengalir saja.

Anggota Komisi III dari Fraksi PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5/2019).
Anggota Komisi III dari Fraksi PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5/2019). (KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)

Dia mengatakan, upaya meredam polarisasi tidak perlu menggunakan skema rancangan.

"Ibarat menyimpan bara, itu kan masih panas, masih besar," kata Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (4/7/2019).

Karena bila dirancang dengan skema, misalnya para elite bergandengan tangan bersama-sama ke masyarakat, justru dikhawatirkan akan gagal meredam polarisasi.

"Menurut saya kalau terlalu kita by design, ketemu terus keliling jangan-jangan malah gagal.

Prabowo Belum Berminat Bertemu Jokowi untuk Rekonsiliasi, Begini Penjelasan TKN

Soal Rekonsiliasi, Rocky Gerung Sindir Kubu Jokowi di ILC TV One, yang Menang, Hatinya Tidak Lega

Dampak Bila Rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo Tak Terwujud Ternyata Cukup Serius, Begini Kata JK

Tapi kalau dibiarkan dingin, pelan-pelan sendiri nanti begtu kemudian by design nya itu dijalankan saya kira itu bisa lebih efektif," tuturnya. 

Sumber: Kompas.com
Halaman 2 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved