Soal Jatah Menteri, NasDem dan PSI Tak Ajukan Nama ke Jokowi, Bandingkan dengan PKB, PPP

TRIBUNKALTIM.CO - Soal Jatah Menteri, NasDem dan PSI Tak Ajukan Nama ke Jokowi, Bandingkan dengan PKB, PPP.

Diketahui, dinamika soal jatah menteri antara parpol di Koalisi Indonesia Kerja masih menjadi perbincangan menarik.

Sejumlah parpol yakni PKB, Golkar, hingga PPP bahkan justru mematok jatah menteri.

PKB misalnya, mengusulkan jatah 10 menteri kepada Presiden Jokowi.

Begitu pula dengan PPP dan Golkar yang menyodorkan sejumlah nama kepada Presiden Jokowi.

Namun, ada pula beberapa partai politik yang justru tidak akan mengajukan nama untuk mendapatkan jatah menteri Jokowi.

Contohnya NasDem dan PSI.

1. NasDem

Melansir dari Tribunnews Partai NasDem memastikan tidak akan menyodorkan nama untuk mengisi menteri dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate menegaskan, partainya menyerahkan seluruh keputusan terkait kabinet kepada Jokowi selaku presiden terpilih.

"NasDem tidak akan merendahkan diri dengan menyodorkan nama. Di 2014 kami tidak menyodorkan nama, 2019 kami juga tidak menyodorkan nama," kata Johnny G. Plate di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Minggu (14/7/2019).

Meski begitu, Johnny menyebut banyak kader NasDem yang potensial mengisi jabatan menteri.

Sebab, ia menyebut jika NasDem banyak diisi oleh kader kalangan profesional.

Johnny G Plate pun menegaskan, NasDem sangat menghormati seluruh hak prerogatif presiden.

NasDem, kata Johnny, konsisten tak ingin mencampuri struktur kabinet, nomenklatur kementerian, dan nama-nama anggota kabinet.

"Itu sepenuhnya diserahkan ke Presiden Jokowi.

Kami tahu dan sadar sepenuhnya untuk menjaga soliditas pemerintahan," jelasnya.

Soal menteri dari kalangan muda, Johnny menyebut banyak kader muda NasDem yang berpotensi untuk mengisi posisi tersebut.
Salah satunya yakni Prananda Surya Paloh.

Menurutnya, hal itu tercermin dari pengalaman Prananda selama ini.

Karena, Prananda pada periode 2014-2019 kemarin sempat duduk di Komisi I DPR RI.

Selain itu, putra dari Surya Paloh itu juga mengemban jabatan Ketua Garda Pemuda NasDem.

"Jadi, pengalaman di dalam mengelola organisasi dan sebagai bagian dari pembuat undang-undang sudah cukup panjang. Di samping itu dia (Prananda) juga profesional di bidang usaha," ungkapnya.

Kendati demikian, Johnny menegaskan kembali jika NasDem tak pernah menyodori nama Prananda kepada Jokowi.

"Secara kelakar beberapa nama disebutkan.

Saya pun menyebutkan beberapa kali pada saat ditanya tokoh-tokoh potensial generasi muda di Partai NasDem.

Bukan tokoh-tokoh yang kami kirim ke Pak Jokowi untuk menjadi anggota kabinet," tutupnya.

2. PSI

Ketum PSI, Grace Natalie menegaskan partai yang dipimpinnya tak akan meminta jatah menteri kepada Presiden Jokowi.

Partai Solidaritas Indonesia sebagai salah satu partai pendukung Joko Widodo-Maruf Amin mengaku tidak meminta jatah menteri di kabinet periode 2019-2024 mendatang.

Ketua Umum PSI Grace Natalie menegaskan, partainya tidak memberikan syarat apapun ketika mendukung pencalonan Jokowi-Maruf pada Pilpres 2019.

"Kita dari awal mendukung Pak Jokowi tanpa memasang atau mematok harga.

Dan ini sudah periode terakhir Pak Jokowi kan, jadi sampai hari ini pun PSI tidak pernah meminta-minta, merengek-rengek, apalagi maksa," kata Grace di Sentul, Bogor, Minggu (14/7/2019).

Grace Natalie menuturkan, PSI pun belum diajak membicarakan pos jatah menteri oleh Presiden Jokowi.

Ia mengatakan, partainya juga tidak menyodorkan nama-nama kadernya untuk duduk di kursi kabinet.

"Belum sampai sedetail itu, jadi kita tidak pernah menyodor-nyodorkan, maksa apalagi.

Jadi kita belum ada pembicaraan sedetil itu," ujar Grace Natalie.

Grace Natalie menegaskan, partainya menyerahkan susunan kabinet sepenuhnya kepada Presiden Jokowi.

Menurut Grace Natalie, hanya Presiden Jokowi yang mengetahui kriteria menteri yang cocok duduk di kursi kabinet kelak.

"Kami percaya Pak Jokowi tahu persis apa yang dia butuhkan, orang-orang seperti apa, berapa persen yang profesional, berapa persen dari partai, seperti apa kriterianya," kata Grace Natalie.

• SEDERET FAKTA kabar jatah Menteri Jokowi, Ngototnya PKB, dan Pasrahnya Menhan Ryamizard Ryacudu

• DAFTAR MENTERI yang diperkirakan tak lagi Mengisi Kabinet di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

• Terbaru, Inilah 7 Menteri Presiden Jokowi Paling Populer dan yang Diprediksi Tak Kembali Terpilih

Sedangkan partai lainnya justru mengusulkan sejumlah nama untuk dijadikan menteri oleh Jokowi.

3. PKB

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar tak akan terfokus pada kadernya dalam mengusulkan nama-nama calon menteri kepada Presiden Joko Widodo.

Menurut politisi yang akrab disapa Cak Imin ini, ia juga akan mengusulkan tokoh-tokoh potensial yang bukan kader partainya.

"PKB mengusulkan dua sumber, ada yang kader, ada yang non kader.

Nah, dua sumber ini lagi kita godok terus," kata Cak Imin usai mengunjungi kediaman wapres terpilih Maruf Amin di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019).

Cak Imin menilai, tak masalah PKB mengajukan calon menteri dari non kader selama yang bersangkutan punya kapasitas dan kapabilitas.

Ia menargetkan, penggodokan nama-nama calon menteri PKB ini akan selesai pada pertengahan Juli.

Menurut dia, Presiden Jokowi memang sudah meminta agar pembicaraan terkait menteri dilakukan pertengahan bulan ini.

"Nanti ya nama-namanya kita serahkan Kiai Maruf, kita serahkan ke Pak Jokowi, baik kader maupun yang non kader," kata dia.
Cak Imin menyebut baiknya pihak oposisi tetap menjadi oposisi agar menjadi penyeimbang pemerintahan yang berkuasa.

Terlebih dalam koalisi Jokowi saat ini sudah mendominasi hingga 61 persen.

"Sebetulnya koalisi pendukung Pak Jokowi itu sudah kegemukan, 61 persen di parlemen.

Nah nanti kan enggak ada check and balance," ujar Cak Imin.

Meski demikian, Cak Imin tidak melarang jika partai oposisi hendak bergabung demi rekonsiliasi, asalkan tidak mengurangi jatah untuk PKB.

"Tetapi kalau memang itu menjadi urgensi agar rekonsiliasi, agar kebersamaan ya yang penting jangan mengurangi jatah PKB deh," kata Cak Imin sambil tertawa.

4. PPP

Presiden Joko Widodo meminta PPP segera ajukan nama untuk menteri.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam pertemuan tertutup dengan pengurus PPP di Istana Bogor, Selasa (9/7/2019).

Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mengungkapkan, Jokowi dalam pertemuan itu meminta partainya tak kalah dengan partai lain yang juga sudah mengajukan nama calon menteri.

"Saya mengulangi saja, kalau Nasdem minta 11, PKB minta 10, maka pantas juga kalau PPP minta 9.

Gitu kata Presiden," kata Suharso kepada wartawan usai pertemuan.

Suharso mengatakan, dengan adanya permintaan, PPP akan segera menyusun nama-nama kader yang layak untuk diajukan kepada Jokowi.

Ia memastikan bahwa PPP memiliki banyak stok kader yang mumpuni untuk menjadi pembantu presiden.

"Tadi saya sampaikan kalau diperlukan kader perempuan kami juga banyak.

Itu termasuk saya sampaikan tadi," kata Suharso.

Sementara Sekjen PPP Arsul Sani menyebut, Jokowi justru heran dan bertanya-tanya kenapa partainya belum juga mengajukan nama calon menteri.

Padahal partai koalisi lain sudah mengajukan.

"Pak Jokowi malah secara terbuka mempersilakan, kesannya agak menantang PPP.

Kenapa kok belum mengajukan jumlah nama portofolio di kabinet, kok kalah sama PKB dan Nasdem," kata Arsul Sani.

"Kami malah dipersilakan kalau mau meminta berapa gitu dipersilahkan atau untuk menyampaikannya juga kepada publik," sambungnya.

Adapun dalam pertemuan ini, Suharso dan Arsul Sani didampingi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP dari 34 Provinsi. (*)

(Tribunkaltim.co/Rafan A Dwinanto)

Subscribe Official YouTube Channel:

Baca juga:

Chagii Amelia Terima Ajakan Ridho Ilahi di Kamar Hotel karena Lagi Punya Masalah dengan Suami

Pergoki Suami Rudapaksa Anak Kandung, Istri Langsung Teriak, Ternyata Bukan Pertama Kali

Curi Kotak Amal, Oknum TNI Berseragam Lengkap, Diikat dan Jadi Tontonan Warga, Ini Videonya

Tertutup, Peluang Ahok Jadi Menteri, Ini Aturan Undang-undang, Bagaimana dengan Caleg atau Capres?

NIKITA MIRZANI Jadi Tersangka KDRT Atas Laporan Dipo Latief, Ancaman Hukuman 5 Tahun