DPRD DKI Batal Pilih Wagub Pengganti Sandiaga Uno Hari Ini, Penyebabnya Masih Soal Tatib.

TRIBUNKALTIM.CO - DPRD DKI Batal Pilih Wagub Pengganti Sandiaga Uno Hari Ini, Penyebabnya Masih Soal Tatib.

DPRD DKI Jakarta batal memilih pengganti Sandiaga Uno Senin (22/7/2019), sedianya paripurna pemilihan Wagub DKI Jakarta, dilakukan hari ini.

Wakil Ketua Pansus Pemilihan Wagub DKI Jakarta, Bestari Barus menyatakan, sidang paripurna pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta diundur.

Hal itu lantaran rapat pimpinan gabungan (rapimgab) untuk membahas tata tertib (tatib) pemilihan beberapa kali dibatalkan.

Adapun, sidang paripurna pemilihan wagub sebelumnya dijadwalkan pada 22 Juli ini.

"Sampai hari ini sekertaris dewan (Sekwan) belum agendakan rapimgab untuk besok.

Artinya besok belum dapat dilaksanakan agenda pemilihan," kata Bestari saat dikonfirmasi, Minggu (21/7/2019) malam.

Ia pun belum memastikan kapan jadwal selanjutnya sidang paripurna pemilihan cawagub DKI Jakarta itu dilaksanakan.

"Belum tahu masih menunggu jadwal rapat paripurna.

Yang memundurkan bukan pansus, tugas pansus sudah selesai membahas tatib," ucap Bestari.

Adapun rapimgab untuk membahas tata tertib pemilihan wagub DKI sudah tiga kali dibatalkan.

Rapimgab pertama seharusnya digelar pada 10 Juli ini.

Namun rapat itu diundur menjadi 15 Juli 2019 arena banyak pimpinan fraksi DPRD yang tidak hadir.

Rapat kedua itu pun kembali batal dengan alasan tidak kuorum.

Rapat ketiga dijadwalkan pada Selasa 16 Juli 2019 kembali batal lantaran ada pihak-pihak yang seharusnya menjadi peserta rapat tidak hadir.

Adapun panitia khusus pemilihan wagub DKI telah selesai membahas draf tata tertib pemilihan wagub pada 9 Juli.

Draf tatib itu harus dibahas dalam rapimgab DPRD DKI Jakarta. Setelah disetujui dalam rapimgab, draf tersebut akan disahkan dalam rapat paripurna.

Isu Politik Uang

Isu politik uang di DPRD DKI Jakarta, terkait pemilihan Wagub DKI Jakarta dilontarkan Wakil Ketua DPW PSI, Rian Ernest.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta Taufiqurrahman yang tak terima, bakal melaporkan pernyataan Rian Ernest tersebut ke polisi.

"Iya.

Insha Allah besok (lapor polisi) ya," kata Taufiqurrahman saat dihubungi, Selasa (16/7/2019).

Pelaporan tersebut diduga terkait pernyataannya soal adanya dugaan politik uang dalam proses pemilihan Wagub DKI Jakarta.

Taufiq menuturkan apa yang disampaikan oleh Rian mengenai dugaan adanya politik uang dalam Pemilihan Wagub DKI Jakarta, sama sekali tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Karena itu, sebagai seorang anggota DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman mengaku ungkapan tersebut sangat merugikan bagi nama baik institusi.

Ia pun mengaku akan melaporkan Rian atas tuduhan penghinaan sesuai dengan pasal 310 sampai 321 KUHP ke Polda Metro Jaya.

"Pernyataan Rian Ernest Tanudjaja tersebut sangat tendensius dan merupakan suatu bentuk penghinaan terhadap kehormatan dan harga diri saya sebagai Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Dan sebagai anggota Panitia Khusus Pemilihan Pemilihan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta," kata Taufiq dalam keterangannya.

Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest sebelumnya, menyebutkan telah mendapatkan informasi soal adanya rumor politik uang dalam proses pemilihan wagub DKI.

Politik uang tersebut, diduga dilakukan dengan transaksi uang senilai ratusan juta agar mencapai syarat kuorum ketika pemilihan dilakukan di paripurna.

Namun Rian Ernest menegaskan bahwa kabar ini masih rumor.

Ia pun meminta KPK terlibat untuk mengawasi keseluruhan proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang sedang berjalan di DPRD DKI Jakarta saat ini.

Ketua Fraksi Demokrat-PAN DKI Jakarta Taufiqurrahman (tengah) usai menerima kunjungan tiga Cawagub PKS di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019). (Tribunnews.com/Danang)

Satu kursi ratusan juta

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendengar rumor ada politik uang di balik pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPW PSI Jakarta, Rian Ernest, Senin (15/7/2019). Ia mendapatkan informasi tersebut dari dua anggota DPRD DKI Jakarta.

• Bisakah Sandiaga Uno Kembali Jadi Wagub DKI Jakarta Jika Kalah Pilpres? Simak Aturan Ini

• Nama Erwin Aksa Muncul sebagai Calon Wagub DKI Jakarta, Begini Respons Anies dan Gerindra

"Kami dengar kabar ada serangkaian persengkongkolan dalam menentukan syarat kuorum pada rapat pemilihan Wagub DKI Jakarta yang harus dibayar dengan ratusan juta," jelas Rian.

"Modusnya pokoknya untuk datang, untuk datang duduk itu ada uangnya.

Jadi nanti siapapun ini bisa atur apakah paripurna mau jadi menyetujui atau menolak.

Siapa yang mau ikut diatur ada uangnya, kebayang ya dan 1 kursi ratusan juta," sambung dia.

Rian mengatakan kabar tersebut masih rumor.

"Tapi ingat, ini masih rumor.

Saya tidak bisa kasih tahu siapa yang memberi tahu saya soal siapa yang melakukannya siapa.

Saya mesti rahasiakan identitasnya," tutur Rian.

Rian Ernest (Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda)

PSI meminta KPK terlibat mengawasi keseluruhan proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang sedang berjalan di DPRD DKI Jakarta saat ini.

Menurut Rian, pencegahan lebih baik dan KPK bisa turun mulai sekarang sebelum terjadi praktik politik uang di balik pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Mengaca pada penyelenggaraan secara terbuka Pemilu Serentak 2019, kata Rian, Bawaslu telah menemukan setidaknya 25 kasus politik uang.

"Hal tersebut juga bisa saja terjadi pada proses pemilihan wagub DKI Jakarta, apalagi prosesnya berlangsung secara tertutup," ucap Rian.

Sementara, caleg DPRD terpilih PSI Jakarta, Eneng Maliyanasari, menyebut risiko politik uang di pemilihan Wagub DKI Jakarta lebih besar daripada Pemilu yang sifatnya terbuka.

"Sebab, proses ini dijalankan dengan tidak melibatkan publik secara langsung,” Eneng Maliyanasari.

PSI Jakarta menawarkan kepada berbagai pihak terkait untuk membuka profil, latar belakang, hingga gagasan dari para kandidat cagub DKI Jakarta kepada publik.

"Tujuannya agar masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam menentukan siapa kandidat yang dianggap baik untuk mengisi jabatan tersebut," ujar Maliy, sapaannya.

"Selama proses pemilihan wagub ini hanya berjalan di tataran elit, maka potensi jual-beli jabatan wagub di DKI Jakarta yang selama ini menjadi rumor, akan benar-benar terjadi,” kata Mali. (*)

Subscribe YouTube newsvideo tribunkaltim:

Baca juga:

Disebut Calon Menteri Jokowi, Putri Mantan Presiden RI Ini Malah Tertawa dan Sebut Terlalu Rendah

Terungkap, Sang Suami Ternyata Sering Lakukan Hal Ini saat Lihat Nunung Konsumi Sabu di Pagi Hari

Setelah Pensiun Tentara, Edy Rahmayadi Ungkap Ada Oknum TNI Sok-sokan Dengannya, Begini Perlakuannya

Tsunami 20 Meter Ancam 584 Desa, BMKG Sebut Ada Generator Gempa Kuat di Pantai Selatan Jawa

Benda Langka yang Ditemukan Susno Duadji di Kebunnya Tak Sembarangan, Bisa Berbunyi Seperti Gong