Soal Jual Beli Data Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan, Ini Respon Tegas Mendagri

Informasi jual beli data kependudukan yakni Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan atau NIK, mendapat respon dari Mendagri Tjahjo Kumolo

Editor: Rafan Arif Dwinanto
KOMPAS/WISNU WIDIANTORO
ILUSTRASI - e-KTP yang telah selesai dicetak, Kamis (30/8/2012). 

Dengan asuransi juga, buat konsensus jangan digunakan untuk keperluan lain di luar asuransi ini," ujarnya.

Sebelumnya, beredar di media sosial informasi dari warganet mengenai jual beli data kependudukan pada KK dan NIK. Informasi ini diunggah pemilik akun Twitter pada (26/7/2019).

Ia mengunggah foto yang berisi jual-beli data pribadi yang dilakukan sejumlah akun di media sosial.

"Ternyata ada ya yang memperjualbelikan data NIK + KK.

Dan parahnya lagi ada yang punya sampai jutaan data.

Gila gila gila," demikian unggahan pemilik akun itu.

Dalam unggahan foto tersebut, tampak bukti-bukti percakapan jual-beli data pribadi KK dan NIK di grup Facebook bernama Dream Market Official.

NIK dan KK itu diduga digunakan untuk mendaftar ke berbagai aplikasi.

Blangko KTP elektronik yang diperoleh dari transaksi dalam jaringan, yakni melalui Tokopedia. Blangko itu pun teridentifikasi telah dilakukan personalisasi, salah satu tahap proses pencetakan data di dalam chip KTP-el. Per Jumat (30/11/2018), Tokopedia telah menindak lanjuti penjual itu setelah menerima laporan Kompas.
Blangko KTP elektronik yang diperoleh dari transaksi dalam jaringan, yakni melalui Tokopedia. Blangko itu pun teridentifikasi telah dilakukan personalisasi, salah satu tahap proses pencetakan data di dalam chip KTP-el. Per Jumat (30/11/2018), Tokopedia telah menindak lanjuti penjual itu setelah menerima laporan Kompas. ((Kompas))

Di Bontang Juga Ada

Isu jual beli data kependudukan yang ramai dibicarakan di media sosial turut mendapat perhatian Dinas Kependudukaan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bontang.

Kepala Dinas Disdukcapil, Yulianti Nur mengatakan,  isu jual beli data ramai diperbincangkan netizen sulit terjadi di Kota Bontang.

Data pokok kependudukan warga Bontang seluruhnya diamankan di dalam data base Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Penyimpanan kami semuanya tersentral di Kemendagri, bahkan kami pun untuk mengakses data perlu persetujuan bertingkat," ujar Kadis Yuli kepada wartawan saat ditemui di ruangan kerjanya, Senin (29/7/2019).

Data Penduduk Miskin di Berau Jadi Acuan Distribusi Elpiji Bersubsidi

Waduh. . . Trump Ingin Data Penduduk Muslim, Ini Jawaban Perusahaan Teknologi

Akta Kematian Tak Hanya untuk Mengurus Warisan, Juga Instrumen Validasi Data Penduduk

Yuli menjelaskan, pengamanan data di Kemendagri melalui sistem berlapis. Bahkan, pengawasan data dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.

Menurutnya, sangat sulit menjebol akses data pokok para penduduk dari server Kemendagri. Masing-masing Adminatrator Data Base (ADB)-pihak pengelola data memiliki sandi tersendiri.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved