Soal Jual Beli Data Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan, Ini Respon Tegas Mendagri

Informasi jual beli data kependudukan yakni Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan atau NIK, mendapat respon dari Mendagri Tjahjo Kumolo

Editor: Rafan Arif Dwinanto
KOMPAS/WISNU WIDIANTORO
ILUSTRASI - e-KTP yang telah selesai dicetak, Kamis (30/8/2012). 

"Jadi untuk akses data informasi bakal terlacak dari pusar, dinas dari daerah mana yang mengakses data pasti ketahuan," ungkapnya.

Untuk akses data pribadi para pemilik e-KTP pun sulit dilakukan oleh internal di Disdukcapil. Data bersifat pribadi perlu alasan pertanggung jawaban sebelum data tersebut diserahkan.

"Kita saja tidak bisa akses data pribadi seperti riwayat cacat, sidik jari, pemindai mata. Itu masuk dalam daftar data pengecualian," pungkasnya.

Mengutip dari tribunnews, media sosial ramai memberitakan dengan sebuah utas yang mengungkapkam adanya transaksi jual beli data nomor kependudukan (NIK) e-KTP dan Kartu Keluarga.

Utas ini ditulis oleh akun twitter bernama @hendralm pada Kamis (25/7/2019). Hingga tulisan ktu dibuat, utas tersebut sudah di retweet sebanyak 22 ribu kali dan di-likez lebih dari 11 ribu netizen. (*)

Baca Juga

Ismu Minta Data Penduduk Miskin Divalidasi, Dicatat Akurat By Name and By Address

Pemkab Kutim Disarankan Review Data Penduduk di TNK

BPS Balikpapan Verifikasi Ulang Data Penduduk Miskin



Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ada Jual Beli Data KK dan NIK di Medsos, Kemendagri Lapor ke Bareskrim Polri", https://nasional.kompas.com/read/2019/07/30/14193401/ada-jual-beli-data-kk-dan-nik-di-medsos-kemendagri-lapor-ke-bareskrim-polri

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved