Kawasan Tahura Bukit Soeharto Jadi Lokasi Ibukota, Bappeda Kaltim Sebut tak Merusak Hutan

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kekhawatiran rusaknya alam dan lingkungan di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, jika nantinya menjadi pusat pemerintahan (ibukota negara) pindah ke Kaltim tak kan terjadi.

Dengan hadirnya ibukota negara, maka tetap akan mengembalikan kedudukan Tahura Bukit Soeharto seperti sedia kala.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kaltim Zairin Zain mengungkapkan, seluruh pihak tidak usah takut dengan persoalan kerusakan lingkungan akibat pembangunan pusat pemerintahan di Tahura Bukit Soeharto. Fungsi dan peran Tahura Bukit Soeharto akan semakin kuat ketika ibukota negara pindah ke sana.

"Kondisi tahura saat ini, sesuai dengan survei dan pantauan kita saat ini banyak dipenuhi lahan pemukiman, pertanian, perkebunan warga dan fasilitas lainnya yang ilegal. Bahkan, ada pula lahan pertambangan di dalamnya," ujar Zairin, Rabu (31/7) sore.

"Sehingga, ketika nantinya pemerintah mengambil alih lahan ini maka seluruh hunian, pertanian, perkebunan masyarakat dan lahan-lahan ilegal lainnya di sana harus diserahkan kembali kepada negara. Tentunya Tahura akan mendapat perhatian ketat oleh pemerintah pusat," lanjutnya.

Lahan Tahura Bukit Soharto yang gundul akibat kebakaran hutan maupun kerusakan lainnya yang diakibatkan oleh tangan manusia pun, ditegaskan Zairin akan diperbaiki oleh pemerintah untuk mengembalikan fungsinya.

"Harus dibedakan antara hutan lindung, hutan konservasi, dan Tahura Bukit Soeharto ini. Tahura Bukit Soeharto ini memiliki keistimewaan saat ditetapkan oleh Presiden Soeharto. Hutan ini tidak boleh diganggu gugat. Fungsinya sebagai penyangga dan penjaga keseimbangan alam.

Oleh karenanya, lanjut Zairin, kesalahan terdahulu yang terjadi di Tahura Bukit Soharto akan diperbaiki dengan pindahnya pusat pemerintahan di sana.

Apabila nantinya pun, ada lahan tahura yang akan dipakai untuk perluasan lahan pusat pemerintahan, Zairin menyatakan, pemerintah akan menggantinya luasan tersebut ke daerah di sekitarnya.

"Misalnya saja, kita gunakan 25 ribu hektare maka kita akan ganti seluas lahan yang kita gunakan tersebut. Lahan Tahura Bukit Soeharto tidak akan berkurang dengan adanya pusat pemerintahan di sana. Sebab, itu sudah menjadi ketetapan sejak dulu. Jadi, sekali lagi tidak usah khawatir," tuturnya.

Opsi lainnya, disampaikan Zairin, menggunakan Tahura Bukit Soeharto dengan menggunakan sistem pinjam pakai. Dua opsi tersebut, dibeberkan olehnya, dapat digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam menggunakan Tahura Bukit Soeharto untuk dijadikan lokasi pusat pemerintahan.

"Jadi ada dua opsi. Opsi pertama, dengan mengganti lahan yang digunakan untuk pembangunan gedung-gedung pemerintahan. Kedua, kita menggunakan sistem pinjam pakai.

Keduanya bisa digunakan, tergantung nanti apakah jadi atau tidaknya pusat pemerintah pindah ke Kaltim. Yang jelas, intinya kita sudah rencanakan dengan matang untuk semua kemungkinannya," paparnya

Sedikitnya 13 ribu hektare lahan Tahura Bukit Soeharto akan masuk perencanaan perluasan pembangunan pusat pemerintahan.

Pemprov Kaltim sudah menyiapkan lahan pengganti di arah barat Tahura Bukit Soeharto yang berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Panajam Paser Utara (PPU).

"Lahan awal yang kita siapkan untuk lokasi perpindahan pusat pemerintahan itu seluas 130 ribu hektare. Nah, 10 persen dari luasan itu diperkirakan masuk ke dalam Tahura Bukit Soeharto. Jadi, kurang lebih 13 ribu haktare Tahura Bukit Soeharto akan digunakan sebagai lokasi pembangunan pusat pemerintahan," jelasnya.

Dirincikan pula oleh Zairin, kurang lebih 130 ribu hektare lahan yang digunakan untuk lokasi pusat pemerintahan tersebut, dibeberkan Zairin, 61 ribu hektare lahan merupakan lahan utama, dan 68 ribu hektare lahan tambahan.

"61 ribu hektare itu berada di arah timur, dan 68 ribu hektare berada di arah barat. Kemudian, sepanjang 17 kilometer diantaranya lahan tersebut berbatasan dengan hutan lindung yang juga digunakan untuk lahan cadangan apabila nantinya diperlukan.

Lahan cadangan ini, diperuntukan apabila ada pengembangan pembangunan pusat pemerintahan," pungkasnya.

Pasti Kalimantan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan lokasi pemindahan ibukota yang baru di Provinsi Kaltim. Saat kunjungan kerja hari keduanya di Sumatera Utara, Selasa (30/7) lalu, di The Kaldera Nomadic Escape, Jokowi menegaskan lokasi ibu kota yang baru akan diumumkan bulan Agustus.

"Ya kan memang dari dulu saya sampaikan, pindah ke kalimantan. Kalimantannya mana nanti kita sampaikan Agustus lah," kata Jokowi.

Orang nomor satu di Indonesia ini meminta masyarakat bersabar menunggu hingga Bulan Agustus. Dimana Provinsi yang bakal dipilihnya menjadi ibu kota baru.

Untuk saat ini, lanjut Jokowi, kajian dari ibu kota baru itu belum rampung dan tuntas. Paparan soal kebencanaan maupun sosial budaya belum selesai.

"Saat ini kajiannya belum rampung dan tuntas. Kalau sudah rampung, detailnya sudah dipaparkan, kajian kebencanaan seperti apa. Mulai dari kajian air, kajian keekonomian, kajian demografinya, masalah sosial politiknya pertahanan keamanan

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro juga mengamini Presiden Jokowi telah menyetujui perpindahan ibukota ke Kalimantan bukan ke Mamuju (Sulbar) ataukah Makassar (Sulsel). (ink/tribun network/ther/den)

• Tanggapan Warga Sekitar Tahura Bukit Soeharto Mengenai Ibu Kota Negara, Ada yang Pro dan Kontra

• Ibukota Resmi Dipindah ke Kalimantan, Jusuf Kalla Singgung Kebakaran Lahan dan Lubang Tambang

• Pemindahan Ibu Kota Indonesia ke Kalimantan Timur, Air di Tahura Bukit Soeharto tak Merisaukan

• Pemindahan Ibu Kota Indonesia ke Kalimantan, Yayat Supriatna Pertanyakan Jakarta Mau Diapakan?