Lima Peristiwa yang Bikin Presiden Jokowi Naik Pitam, Mulai Setya Novanto, PTSP, dan Terbaru PLN

Kala itu, ketiganya membahas renegosiasi kontrak Freeport.

Namun, saat kejadian, diduga ketiganya mencatut nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait permintaan saham.

Menurut pemberitaan Kompas.com (8/12/2015), dalam pertemuan itu, Setya dan Reza diduga meminta sejumlah saham PT Freeport dan saham proyek listrik.

Rekaman tersebut digunakan Menteri ESDM Sudirman Said untuk melaporkan pelanggaran etika Setya Novanto ke Mahkamah Kerhormatan Dewan.

Presiden Jokowi pun melontarkan kekesalannya saat mengetahui namanya dicatut dalam kasus yang populer dengan sebutan 'Papa Minta Saham' itu.

"Saya enggak apa-apa dikatakan Presiden gila, Presiden sarap, Presiden koppig, enggak apa-apa.

Tapi kalau sudah menyangkut wibawa, mencatut, meminta saham 11 persen, itu yang saya tidak mau.

Enggak bisa!" kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (7/12/2015).

"Ini masalah kepatutan, masalah kepantasan, masalah etika, masalah moralitas, dan itu masalah wibawa negara," kata dia, sembari bergegas ke dalam ruangan dan tak lagi menghiraukan pertanyaan wartawan.

3. Dwell time

Presiden Jokowi marah atas durasi bongkar muat barang atau dwell time di Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara, yang masih jauh dari harapan.

Kemarahan itu diungkap Jokowi saat memberikan sambutan peresmian Terminal Peti Kemas Kalibaru, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (13/9/2016) pagi.

"Di Belawan masih tujuh, delapan hari.

Mau bersaing kayak apa kita kalau masih tujuh, delapan hari, coba?" ujar Jokowi.

Jokowi kemudian sempat bertanya mengenai pengelola Pelabuhan Belawan.

Salah satu anak buahnya kemudian mengatakan bahwa pelabuhan itu dikelola PT Pelindo I.

Jokowi menegaskan, Pelindo I tidak bisa lagi menggunakan cara lama untuk menurunkan dwell time.

Ia bahkan mendapatkan informasi ada bentuk kecurangan di pelabuhan itu.

"Cara main-main seperti itu sudah tidak bisa lagi.

Ada delapan crane, tapi yang dijalankan hanya satu crane.

Untuk tawar-menawar saja.

Enggak bisa seperti ini lagi," ujar Jokowi.

Informasi tersebut, lanjut Jokowi, baru dia terima dua hari yang lalu.

Ia geram lantaran instruksinya untuk menurunkan dwell time sebenarnya sudah diungkapkan sejak lama.

Di sisi lain, Jokowi juga menyoroti dwell time di sejumlah pelabuhan, antara lain Tanjung Priok, Makassar, dan Tanjung Perak.

Meski dwell time ketiga pelabuhan itu lebih cepat daripada Belawan, tetapi Jokowi minta pengelola tidak langsung puas.

Di Terminal Tanjung Priok, misalnya, dwell time di sana mencapai sekitar 3,2 hari. Jokowi pun meminta pengelola semakin mempercepatnya lagi.

"Jangan berhenti di tiga koma saja sudah senang. Saya minta lebih cepat," ujar Jokowi.

4. Investasi Kedodoran

Salah satu hal yang juga selalu menarik urat Presiden Jokowi adalah soal kemudahan investasi di Indonesia.

Tak terhitung berapa kali Jokowi mengungkapkan kekesalannya lantaran masih ada saja entitas, baik kementerian maupun pemerintah daerah yang tidak ramah dalam investasi.

Pada Rabu (23/1/2018) misalnya. Jokowi mengungkapkan kejengkelannya dalam sebuah Rapat Kerja Pemerintah tentang Percepatan Kemudahan Berusaha di Daerah.

Jokowi berulang kali melemparkan pernyataan bernada tinggi terkait proses perizinan di daerah yang berbelit-belit.

"Saya jengkel ini.

Alasan nomor satu calon investor balik badan, tidak jadi investasi di Indonesia adalah regulasi.

Kita kebanyakan perizinan, aturan, yang ruwet sampai detik ini," ucap Jokowi di Istana Negara ketika itu di hadapan seluruh gubernur dan ketua DPRD provinsi se-Indonesia.

Setahun setelahnya, tepatnya pada Kamis (9/5/2019), amarah Jokowi kembali memuncak akibat persoalan yang sama.

Presiden kesal karena sistem perizinan masih berjalan lambat.

Akibat lambat dan bertele-telenya perizinan, nilai investasi dan ekspor Indonesia terus kedodoran.

"Jengkel saya tidak bisa menyelesaikan yang sudah kelihatan," kata Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Hotel Shangri-La, Jakarta.

"Kalau lingkup kota, saya layani sendiri.

Masih sanggup saya layani sendiri. Lingkup provinsi sanggup layani sendiri.

Tapi ini lingkup negara besar, ini negara besar dengan 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini di depan para kepala daerah yang hadir.

Padahal, menurut Jokowi, banyak investor yang sudah datang dan berniat menanamkan investasi ke Indonesia.

Namun, perizinan masih bertele-tele, baik di pusat maupun daerah, sehingga membuat para investor balik badan.

5. Dituduh Anak PKI hingga Anti-Islam

Setelah sempat tenggelam sekitar empat tahun, isu bahwa Jokowi anak PKI dan anti-Islam kembali mencuat menjelang kontestasi Pilpres 2019.

Jokowi yang menjadi peserta pilpres akhirnya sibuk mengklarifikasinya ke sana sini.

Tidak jarang, Jokowi pun meluapkan emosinya ketika sedang mengklarifikasi isu-isu miring di masyarakat tersebut.

Salah satunya ketika Jokowi berpidato di dalam acara pembagian sertifikat lahan kepada 1.300 warga di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, yang dihelat di Tenis Indoor Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Jumat (23/11/2018).

"Presiden Jokowi itu dibilang anggota PKI.

Kalau enggak percaya lihat media sosial," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, isu itu tidak masuk logika.

Sebab PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang pada tahun 1965/1966.

Sementara, Jokowi lahir tahun 1961. 

Artinya, saat PKI dibubarkan, Jokowi baru berusia 4 tahun.

"Mana ada anggota PKI balita," kata Jokowi yang disambut tawa peserta acara.

Tak hanya sebatas isu, tersebar pula foto Ketua Umum PKI DN Aidit yang sedang berpidato dan di depan podium dan ada sosok yang disebut sebagai Jokowi.

Jokowi mengatakan, foto itu adalah dokumen dari sejarah yang diambil tahun 1955 di mana ia belum lahir.

"Saya belum lahir tapi sudah ada di situ. Gimana kita ini enggak... Mau saya tabok tapi orangnya di mana," ujar Jokowi yang kembali disambut riuh peserta acara.

Jokowi mengaku tidak menggubris itu.

Namun, faktanya, masih ada 6 persen masyarakat Indonesia yang percaya isu itu.

Oleh sebab itu, Jokowi menganggap kini adalah waktu yang tepat untuk menjawab isu-isu tersebut.

"Banyak yang terkejut juga waktu saya jawab itu. Mereka bilang, iya juga ya Pak. Saya bilang, ya iyalah," ujar Jokowi. (*)