Presiden Joko Widodo Minta Disiapkan Payung Hukum Regulasi Pemindahan Ibu Kota Indonesia

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Kali ini Presiden Joko Widodo menegaskan lagi rencana pemindahan ibu kota Indonesia tidak ke tempat lain, telah dipilih lokasi Ibu Kota Baru Indonesia ada di Pulau Kalimantan. 

Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa (6/8/2019), sebagaimana mengutip dari Kompas.com.

Tentu saja, Presiden Joko Widodo sekarang tinggal mengumumkan lokasi provinsi yang menjadi Ibu Kota Baru bagi negara Indonesia, di Pulau Kalimantan.  

Kali ini Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta jajarannya segera menyiapkan skema pembiayaan untuk pemindahan ibu kota Indonesia ke Pulau Kalimantan.

Begitu juga dengan lembaga yang akan bertanggung jawab atas pemindahan ibu kota Indonesia ini serta payung hukumnya.

"Saya minta disiapkan dari sekarang skema pembiayaan APBN dan non APBN, desain kelembagaan yang diberikan otoritas dan yang paling penting payung hukum regulasi pemindahan ibu kota Indonesia ini," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas pemindahan ibu kota Indonesia, di Kantor Presiden, Jakarta.

Kali ini Jokowi mengatakan, saat ini opsi lokasi Ibu Kota Baru sudah semakin mengerucut.

Nah, Ibu Kota Baru akan dipindahkan ke Pulau Kalimantan.

"Provinsinya di mana? Ini yang harus didetailkan lagi.

• Paradoks Pemindahan Ibu Kota Indonesia, Pertambangan Ilegal Batu Bara Marak di Bukit Soeharto Kaltim

Banyak pilihan yang telah ditindaklanjuti oleh Bappenas dan PU, baik di Kalteng, Kaltim, Kalsel.

Dan nanti setelah dipaparkan detail akan segera kita putuskan," kata Jokowi.

Tentu saja Jokowi menekankan bahwa lokasi yang dipilih harus berdasarkan kajian kebencanaan daya dukung lingkungan.

Juga kondisi sosial politik hingga pertahanan dan kemanan.

• Presentasi Gubernur Kaltim Isran Noor Soal Ibu Kota Baru RI di Kalimantan Timur Dibatalkan

Ia juga minta pengalaman negara lain dalam pemindahan ibu kota Indonesia dipelajari.