Demi Pemindahan Ibu Kota di Kalimantan, Presiden Jokowi akan Jual Aset Negara Rp 150 Triliun

TRIBUNKALTIM.CO - Demi Pemindahan Ibu Kota di Kalimantan, Presiden Jokowi akan Jual Aset Negara Rp 150 Triliun

Presiden Jokowi berencana jual aset negara yang berlokasi di DKI Jakarta, untuk menambal biaya pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan.

Rencana aset negara yang akan masuk daftar jual tersebut tersebar di beberapa lokasi seperti Medan Merdeka, Kuningan, Sudirman, dan Thamrin, Jakarta.

Dari hasil penjualan aset tersebut diperkirakan akan mendapatkan dana senilai Rp 150 triliun.

Dihimpun dari berbagai sumber, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke salah satu lokasi di Kalimantan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Yakni mencapai Rp 466 triliun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN menjadi komponen utama dalam pembiayaan pemindahan ibu kota negara ini.

Sumber pendanaan lainnya bisa berupa skema tukar guling.

Alias, aset negara yang sudah dengan dijual dan untuk membangun aset baru.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan komponen APBN yang akan digunakan berasal dari sisi belanja negara yang harus dibiayai dari penerimaan.

"Kalau pakai pajak kan itu APBN murni.

Nah kalau pakai aset di Jakarta bisa jadi sumber penerimaan baru alias PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak)," kata Bambang selepas mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Menurut Bambang, potensi penjualan aset negara tersebut masih kasar.

"Potensinya sangat kasar.

Kami lakukan pemetaan potensi aset di Medan Merdeka, Kuningan, Sudirman, dan Thamrin perkiraan Rp 150 triliun.

Ini bisa menambal kebutuhan APBN.

Tadinya dari APBN butuh Rp 93 triliun.

Artinya dengan Rp 150 triliun bisa menutup untuk bangun istana, pangkalan TNI, dan kebutuhan rumah dinas," lanjut Bambang.

Bambang menguraikan, anggaran pemindahan ibu kota akan masuk dalam APBN 2020 dan bersifat multiyears.

Lantaran proses pemindahan ibu kota negara memerlukan proses sekitar 25 tahun.

Mulai dari pembangunan pusat pemerintahan hingga kawasan pendukung.

"Sebentar lagi Presiden akan umumkan lokasi definitif.

2021 full konstruksi.

2024 proses pemindahan tahap pertama sudah dilakukan," kata Bambang.

Kelebihan Bukit Soeharto

Berkaitan dengan rencana ibu kota negara pindah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan kunjungan kerja ke sejumlah lokasi di Pulau Kalimantan, Selasa (7/5/2019).

Salah satunya, lokasi yang ditinjau Presiden Jokowi berkaitan dengan rencana ibu kota pindah itu adalah Bukit Soeharto, yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (7/5) siang.

Dalam kunjungan ini, seperti dilansir setkab.go.id, Presiden Jokowi dan rombongan yang tiba di lokasi sekitar pukul 14.00 Wita.

Sselain meninjau lokasi selama kurang lebih 20 menit, Presidein Jokowi juga mendengarkan paparan dan melihat-lihat peta wilayah.

Kepada wartawan yang mencegatnya Presiden Jokowi mengatakan, bahwa visi besar pemindahan ibu kota ini sudah dimulai sejak era Bung Karno dulu, presiden pertama kita.

Kemudian era presiden berikutnya juga ada visi untuk memindahkan ibu kota.

“Intinya kita akan ingin melihat visi ke depan kita seperti apa dan yang paling penting Indonesia sebagai negara besar kita ingin memiliki juga pusat pemerintahan yang terpisah dengan pusat ekonomi, bisnis, perdagangan, (dan) jasa.

Ya ini, kita ingin menapak ke depan sebagai sebuah negara maju,” jelas Presiden.

Diakuinya ada beberapa lokasi yang sudah kira-kira 1,5 tahun ini distudi, salah satunya adalah di Kalimantan Timur, yaitu di Bukit Soeharto.

“Di sini semuanya saya melihat sangat mendukung. Kebetulan ini berada di tengah-tengah jalan tol Samarinda-Balikpapan,” kata Presiden seraya menambahkan, Balikpapan ada airport-nya, Samarinda ada airport.

Sehingga tidak perlu nah membuat airport lagi. Pelabuhan juga sudah ada.

“Artinya itu akan banyak menghemat biaya,” sambung Presiden.

Namun Presiden Jokowi mengingatkan, kajian itu tidak hanya urusan infrastruktur, sosiologisnya, kemudian kajian sosial politiknya seperti apa, ini yang perlu dipertajam.

Selain itu, juga urusan lingkungan dan misalnya kebutuhan air seperti apa, apakah jauh dari sisi kebencanaan, entah banjir, entah yang namanya gempa bumi.

“Saya kira di sini enggak ada,” ujarnya.

Saat ditanya wartawan apakah berarti sudah ada deal untuk ibu kota baru? Presiden Jokowi menegaskan semuanya masih dikalkulasi, masih dihitung.

Tetapi secara khusus Presiden Jokowi menilai bahwa fasilitas-fasilitas yang ada di Kaltim ini sangat mendukung, terutama tadi airport, jalan tol yang nanti tahun ini yang diharapkan sudah jadi juga.

“Sangat mendukung itu,” tegasnya.

Ada Tim Lagi

Presiden Jokowi menegaskan, bahwa ada 3 (tiga) lokasi alternatif pemindahan lokasi ibu kota baru RI dari Jakarta.

Salah satunya adalah Bukit Soeharto yang sedang dintinjau.

Sedang 2 tempat lainnya juga akan ditinjau.

Menurut Presiden Jokowi, setelah kunjungan dirinya dan sejumlah menteri, nantinya akan ada tim ke lapangan lagi untuk melakukan kajian lebih detil lagi.

“Ini harus sangat terencana, sangat matang, sehingga saat memutuskan itu betul-betul kondisinya betul-betul benar, gitu lho,” tegas Presiden Jokowi.

Demikian juga sisi anggarannya, menurut Presiden juga ada kajian untuk keuangannya, sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Keuangan agar tidak membebani APBN.

Selama peninjauan berlangsung, Presiden Jokowi juga mendengarkan paparan dari Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kaltim Zairin Zain.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja antara lain :

- Sekretaris Kabinet Pramono Anung

- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyono

- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro

- Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan A. Djalil.

Siapkan Rp 8 Triliun untuk Lahan

isteri di mana ibukota negara Indonesia akan berlabuh nampaknya sedikit demi sedikit terpecahkan.

Pasalnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI telah menyatakan, akan menganggarkan Rp 8 triliun untuk dana pembebasan lahan di lokasi ibukota negara yang baru.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Zairin Zain mengungkapkan, penyampaian akan digelontorkannya dana tersebut disampaikan langsung Kepala Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) RI/Bappenas, Bambang Brodjonegoro.

"Pak Menteri sudah menyampaikan, bahwa pemerintah akan menyiapkan dana Rp 8 triliun untuk pembebasan lahan. Nah, kalau dilihat dari niatan tersebut maka Kaltim-lah yang akan ditunjuk oleh pemerintah RI untuk menjadi ibukota negara.

• Pemindahan Ibu Kota Indonesia ke Kalimantan Timur, DPRD Kaltim Sebut Pembebasan Lahan Bakal Krusial

• Pemindahan Ibu Kota Indonesia, Keamanan Kalimantan Timur Siap dan Ada Lahan 100.000 Ha di Sotek

• Andre Rosiade Tulis Surat Terbuka untuk Presiden Jokowi, Soal Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan

Sebab, kalau di Kalimantan Tengah (Kalteng), Pemprov di sana menyiapkan lahan gratis," beber Zairin.

Mengapa Zairin menyatakan demikian, ia menjelaskan, Bukit Soeharto yang menjadi lokasi perpindahan ibukota negara di Kaltim masih banyak lahan aktif milik masyarakat maupun perusahaan tambang batu bara.

Untuk itu, disampaikan Zairin, pemerintah memang harus menyiapkan dana untuk membebaskan lahan-lahan tersebut.

"Kalau lahan di Kalteng kan disiapkan gratis.

Kalau di Kaltim, ada lahan yang harus dibebaskan dulu baru bisa dibangun menjadi pusat pemerintahan nantinya kalau jadi ibukota negara pindah di Kaltim.

Ada dua wilayah yang direncanakan, Wilayah 1, merupakan wilayah yang menuju ke arah lahan milik masyarakat," paparnya.

"Wilayah dua, yang mengarah ke lokasi perusahaan tambang. Kemudian, untuk awal Pemprov Kaltim akan menyiapkan sedikitnya 5.000 hektare lahan.

Sedangkan, untuk kebutuhan lahan ibukota negara ini nantinya, diperkirakan akan mencapai 100.000 hektare. Namun, lahan itu bisa disiapkan," lanjutnya.

beberapa waktu lalu, disampaikan Zairin, tim survey geologis Bappenas RI telah melaksanakan pengecekan lapangan di area Bukit Soeharto.

Tim Bappeda Kaltim yang juga masuk dalam tim peninjauan lapangan tersebut, disampaikan Zairin, mengecek seberapa amannya Bukit Soeharto nantinya saat dijadikan ibukota negara.

"Sesuai laporan, saat tim kita mendampingi tim survey geologis Bappenas RI telah dilakukan pengecekan di beberapa lokasi milik perusahaan tambang batubara.

Ketika dilakukan pengecekan, memang ada ditemukan potensi kebakaran lahan. Terlebih, di atas lahan yang di bawahnya didapati kandungan batu bara," jelasnya.

Namun, dipaparkan lagi oleh Zairin, potensi kebakaran tersebut diperlihatkan oleh beberapa perusahaan yang melakukan pembakaran batu bara muda yang tidak terpakai. Ini juga menjadi penilaian tim survey geologis Bappenas yang akan disampaikan kepada kementerian nantinya.

"Tapi tidak mengapa, persoalan kebakaran lahan itu sudah diketahui oleh tim survey. Itu datangnya memang disengaja oleh perusahaan tambang batu bara.

Akan tetapi, tetap tim melakukan pengecekan secara mendetail soal potensi apa saja yang nantinya menghambat jalannya pemerintahan saat ibukota negara pindah ke Kaltim," tuturnya.

Ditanyakan apakah hasil laporan usai survey dilakukan, Zairin mengungkapkan, dirinya belum mengetahui seluruh laporan tim survey.

Pasalnya, tim Bappeda Kaltim hanya mendampingi ke lapangan saja. Zairin menyatakan, saat ini pihaknya hanya menunggu apakah laporan tekhnis akan juga diserahkan kepada Bappeda Kaltim atau tidak.

"Kita hanya mendampingi saja. Kalau laporan tekhnis dari Bappenas, ya kita tunggu saja diberi atau tidak. Hanya saja, sesuai laporan tim kita di lapangan semuanya positif.

Kalau dilihat, laporan tekhnis juga belum disampaikan kepada mentri. Sebab, saat pertemuan di Jakarta belum ada penyampaian soal tekhnis kepada Pak Gubernur, Isran Noor," pungkasnya.

Dua Sungai Dan Dua Waduk Jadi Andalan

DATA pelengkap Bappeda Kaltim untuk memperkuat bahwa Bukit Soeharto menjadi lokasi tepat untuk dijadikan ibukota negara dapat dikatakan cukup lengkap.

Seperti disampaikan Kepala Bappeda Kaltim, Zairin Zain mengungkapkan, ada dua sungai dan dua waduk berada sebagai penyuplai air bersih berada dekat dengan Bukit Soeharto.

"Sudah kita sampaikan semua kepada Bappenas, apa saja potensinya di sekitaran Bukit Soeharto itu.

• Presiden Joko Widodo Minta Disiapkan Payung Hukum Regulasi Pemindahan Ibu Kota Indonesia

• Paradoks Pemindahan Ibu Kota Indonesia, Pertambangan Ilegal Batu Bara Marak di Bukit Soeharto Kaltim

• Media Australia Soroti Pemindahan Ibu Kota Indonesia, Gubernur Kaltim Isran Noor Bakal Diwawancara

Ada Waduk Benanga dan Waduk Tritip yang berada dekat dengan lokasi ibukota negara nantinya.

Bukan hanya itu, di dalam Bukit Soeharto sendiri ada dua sungai, yakni Sungai Sanga-Sanga dan Sungai Samboja," paparnya.

"Dua waduk dan dua sungai tersebut menjadi sarana pelengkap untuk kebutuhan bahan baku air bersih.

Kemudian, lokasi ibukota negara yang dekat dengan pelabuhan dan juga pantai menjadi nilai jual lebih.

Sebab, kita memang harus memiliki cadangan air yang banyak untuk mengantisipasi adanya kebakaran lahan," lanjutnya.

Zairin juga telah menunjukan beberapa daerah di Bukit Soeharto yang dulunya terbakar akibat proses alam dan juga terbakar akibat sengaja dibakar.

Namun, tim geologis Bappenas RI lebih dalam meninjau dan meneliti potensi kebakaran lahan saat kemarau terjadi di Kaltim.

Namun demikian, dengan adanya sumber air yang cukup bisa mengantisipasi hal tersebut.

"Didalam Bukit Soeharto sendiri, ada 9 titik mata air besar yang dapat digunakan untuk sarana air bersih. Dan mata air ini cukup besar dan bisa mencukup seluruh area perkantoran saat dibangun nanti.

Jadi, kekhawatiran soal cukup atau tidaknya air di Bukit Soeharto bisa dihilangkan," tandasnya. (*)