Tiga Partai Ini Terang-terangan Incar Ketua MPR, Golkar: Kemungkinan PDI Perjuangan Kecil

TRIBUNKALTIM.CO - Sekretaris Jenderal Golkar Lodewijk F Paulus mengatakan bahwa kursi Ketua MPR masih dalam pembahasan partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Belum ada keputusan mengenai siapa yang akan didorong untuk menjadi calon ketua MPR dari koalisi KIK.

"Tentang ketua MPR tentunya harus ada kesepakatan dari partai-partai pendukung yang Insya Allah tentunya akan dibicarakan partai-partai koalisi pak Jokowi," kata Lodewijk di kantor DPP Golkar, Jalan Angrek Neli Murni, Slipi, Jakarta, Minggu, (11/8/2019).

Meski sedang berproses Lodewijk mengatakan bahwa kecil kemungkinan bagi PDIP mendapatkan kursi Ketua MPR.

Karena menurutnya PDIP telah mendapatkan kursi Ketua DPR.

"Yang jelas sebagai pemenang pemilu 2019 PDIP telah mendapatkan kursi ketua DPR RI sesuai UU MD3. Tentang ketua MPR tentunya harus ada kesepakatan dari partai-partai pendukung yang InsyaAllah tentunya akan dibicarakan partai-partai koalisi pak Jokowi," kata Lodewijk.

Lodewijk mengatakan bahwa sudah ada sedikit kesepamahaman antara parpol koalisi KIK mengenai Calon Ketua MPR. Hanya saja Lodewijk tidak membeberkan kesepemahaman tersebut.

Sementara itu Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie mengatakan bahwa kursi Ketua MPR harus menjadi milik Golkar.

Pasalnya Golkar merupakan partai ke dua peraih kursi terbanyak di parlemen, di bawah PDIP.

"Haruslah (Ketua MPR), (Golkar) partai kedua terbanyak di DPR. Wajarlah jadi ketua MPR," kata Aburizal secara terpisah di Kantor DPP Golkar.

Sebelumnya, Pemilihan pimpinan MPR (Ketua dan wakil) akan ditentukan melalui sistem paket yang ditentukan dalam Rapat Paripurna MPR.

Paket calon pimpinan nanti akan dipilih oleh 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD.

Pengamat menyebut bahwa kemungkinan akan ada dua paket yang akan bertarung dalam pemilihan calon ketua MPR.

Paket pertama yakni pimpinan dari partai koalisi pemerintah, dan paket kedua calon pimpinan MPR, dari partai oposisi.

Namun ada juga yang memprediksi bahwa paket pimpinan MPR yang bertarung tidak akan berdasarkan koalisi pada Pemilu Presiden 2019 lalu.

Sejauh ini sudah ada tiga partai yang terang-terangan ingin mendapatkan kursi Ketua MPR.

Mereka yakni Golkar, PKB, dan Gerindra.

Baca juga :

Partai Kedua Terbanyak di DPR RI, Aburizal Bakrie: Kader Partai Golkar Wajar Jadi Ketua MPR

Megawati Ingin Ketua MPR RI Terpilih Secara Aklamasi, PDIP Buka Peluang untuk Koalisi Adil Makmur

PKB tunggu perkembangan koalisi

Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding mengatakan bahwa paket calon pimpinan MPR menunggu perkembangan politik ke depan. Paket calon pimpinan MPR bergantung pada komposisi koalisi Indonesia Kerja (KIK) nanti.

"Kalau koalisinya hanya KIK maka kuncinya kesepakatan yang ada di KIK tapi kalau ada tambahan tentu akan dibicarakan bersama, saya kira PKB harus ikut kesepakatan yang ada," kata Karding di Restoran Seribu Rasa, ,Menteng, Jumat, (26/7/2019) seperti dilansir Tribunnews.com.

Karding mengatakan kondisi tersebut bukan hanya untuk pimpinan MPR saja, melainkan juga alat kelengkapan dewan di DPR, serta kabinet.

"Ini power sharing itu di kabinet, DPR, MPR, jadi pasti banyak kesepakatan-kesepakatan dan pembicaraan-pembicaran dan pertemuan-pertemuan," katanya.

Atau paling tidak menurut Karding jumlah pimpinan MPR ditambah untuk mengakomodasi partai-partai di Parlemen.

Baca juga :

Megawati Minta Jatah Menteri PDIP Lebih Banyak, Asrul Sani: Wajar Kan Pemenang Pemilu

Sempat Merendah, Ternyata Wali Kota Risma Masuk Pengurus Baru DPP PDIP, Sejajar dengan 2 Menteri

Hanya saja, penambahan kursi pimpinan MPR rentan mendapatkan kritik.

"Bisa aja, tergantung pembuat UU, cuma tahun kemarin sudah nambah apakah harus nambah lagi atas nama akomodasi, ya terserah saja tapi menurut saya nanti rakyat bilang kalau urusan tambah kursi jadi masalah," pungkasnya.

(*)