RAPD 2019 Kaltim Terancam Ditolak Kemendagri Jika tak Ditandatangani Sekdaprov Definitif

Dalam beberapa kali pembahasan TAPD bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim pun, tak mengikutsertakan Sekdaprov definititif.

RAPD 2019 Kaltim Terancam Ditolak Kemendagri Jika tak Ditandatangani Sekdaprov Definitif
TribunKaltim.Co/Nalendro Priambodo
Wagub Kaltim, Hadi Mulyadi saat Paripurna di DPRD Kaltim, 

Bahtiar menjelaskan, mengacu pada PP 58/2005 dan PP 12/2012 soal pedoman pengelolaan keuangan daerah diatur, Sekdaprov adalah ex-officio TAPD limitatitif.

Tak ada lagi tafsir lain. Karena itu, ia mengingatkan, jika Raperda APBD-P 2019 yang nantinya diusulkan ke Kemendagri, tanpa dibubuhi tandatangan Sekdaprov definitif bakal ditolak Kemendagri.

“Bisa ditolak. Tandatangani yang tidak sesuai dengan hukum. Yang tandatangan ikut bersalah. Kita kan urus pemerintah sesuai hukum administrasi daerah dan keuangan daerah.

Kalau tidak sesuai ada implikasi hukum di kemudian hari. kalau cacat hukum, produk hukum keliru yang bisa berdampak hukum lain, bisa korelasi dengan hukum tentang pemeriksaan keuangan negara, hukum pidana lainnya, aparat lain yang akan menilai. Kemendagri tak akan setujui yang tidak sesuai dengan hukum,” urai Bahtiar.

Bahtiar kembali mengistilahkan, pada prinsipnya, mengurus pemerintahan berbeda dengan mengurus rumah tangga. “Kalau mengurus negara, pribadi menaati aturan main negara. Kalau ada perubahan, koreksi bisa dilakukan. Boleh penjabaran sepanjang tidak melampaui hukum,” katanya.

Tanpa Sekprov Definitif, Banggar-TAPD Tetap Bahas APBD Murni 2020

Polemik Sekprov Kaltim, Castro Menilai Gubernur Kaltim Isran Noor Bisa Kena Sanksi

Arahan Gubernur Kaltim Isran Noor, Ada Waktunya Abdullah Sani jadi Sekprov, SK Pelantikan Diserahkan

Pada prinsipnya, Kemendagri terbuka saja dengan konsultasi pemda. Namun, dalam persoalan RAPD 2019 ini, Kemendagri lanjut Bahtiar, tetap berpedoman pada hukum administrasi negara yang berlaku.

Pemda diingatkan mematuhi aturan. Tak nekat mengusulkan RAPD yang bermasalah hukum di kemudian hari.

“Kalau masih nekat, resiko ditanggung penumpang. Kalau jatuh, sakit. Ini, kan ada resiko hukum pidana dan administrasi lainnya. Ini kan, kebijakan negara, bukan pribadi. Kita harus menghormati,” ucapnya.

Tak hanya soal RAPD 2019, Bahtiar menyampaikan, ketiadaan pengesahan tandatangan Sekdaprov definitif bisa berimplikasi pada penolakan usulan perda lain di Kemendagri.

Sebab, dinilai menyalahi hukum administrasi negara. “Kita tolak kalau tidak ditandatangani sekda. Jadi, bukan hanya Perda APBD, Perda lain juga. Jadi, itu untuk seluruh produk hukum administrasi daerah yang memerintahkan tandatangan sekda, ya ditandatangni sekda,” ucapnya.

Halaman
123
Penulis: Nalendro Priambodo
Editor: Samir Paturusi
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved