RAPD 2019 Kaltim Terancam Ditolak Kemendagri Jika tak Ditandatangani Sekdaprov Definitif

Dalam beberapa kali pembahasan TAPD bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim pun, tak mengikutsertakan Sekdaprov definititif.

RAPD 2019 Kaltim Terancam Ditolak Kemendagri Jika tak Ditandatangani Sekdaprov Definitif
TribunKaltim.Co/Nalendro Priambodo
Wagub Kaltim, Hadi Mulyadi saat Paripurna di DPRD Kaltim, 

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA – Pemprov dan DPRD Kaltim membahas APBD Perubahan 2019. Paripurna jawaban Gubernur Kaltim terhadap pandangan umum fraksi-fraksi berlangsung, Selasa (13/8/2019) di Gedung DPRD Kaltim.

Setelah itu, APBD P 2019 bakal masuk ke paripurna pengesahan dan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. Meski demikian, tak nampak kehadiran Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yakni Sekdaprov Kaltim, Abdullah Sani.

Dalam beberapa kali pembahasan TAPD bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim pun, tak mengikutsertakan Sekdaprov definititif.

Sebagai gantinya, pemprov mewakilkan ke Kepala Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah, Fatul Halim. Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi membantah ketidakhadiran Sekdaprov Kaltim bisa berimplikasi hukum pada Perda APBD P 2019, terlebih dalam pengesahan nanti.

“Oh, ngga. Ada ahli hukum. Yang teken gubernur. Itu kan, masalah penugasan dari gubernur. Gubernur menugaskan siapa, terserah gubernur. Yang bertanggungjawab gubernur.

Itu (Sekdaprov) kan hanya ketua tim (TAPD). Tim dibentuk gubernur, kalau ketua tim tak ada, gubernur bisa menyuruh siapa saja,” tutur Wagub Hadi, usai Paripurna di DPRD Kaltim, Selasa (13/8/2019) sore.

Diketahui, Sekdaprov Kaltim merupakan jabatan esselon 1 yang dilantik oleh Mendagri Tjahjo Kumolo adalah Abdullah Sani. Meski demikian, Sani belum bertugas menduduki jabatan aparatur sipil negara tertinggi di Kaltim.

Gubernur Kaltim, Isran Noor justru meminta Sani kembali ke jabatan sebelumnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu, Kaltim.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar Baharuddin dihubungi menjelaskan, jika tidak ada Sekdaprov definitif, bisa saja pembahasan anggaran diwakilkan.

“Masalahnya, pejabat definitf ada. Kalau ada, ngga boleh diwakilkan. Kecuali berhalangan tetap, bisa lah (diwakilkan). Ini kan, ngga ada apa-apa,” ucap Bahtiar, Selasa (13/8/2019).

Halaman
123
Penulis: Nalendro Priambodo
Editor: Samir Paturusi
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved