Jelang Tutup Pidato Kenegaraan, Presiden Joko Widodo Izin Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA -  Selain menyampaikan seputar memantapkan kemajuan ekonomi dan penegakan hukum Presiden Jokowi juga menyinggung seputar rencana pemindahan ibu kota baru saat berpidato dalam Sidang Tahun MPR, Jumat (16/8/2019)

Berdasarkan pantauan Tribunkaltim.co di kanal YouTube live streaming Kompas TV, Presiden Jokowi kali ini pun belum menyampaikan secara spesifik provinsi mana di Kalimantan yang akan menjadi lokasi Ibu Kota Baru. 

Mengenakan baju adat khas Nusa Tenggara Barat serba kuning emas, Presiden Joko Widodo hanya meminta izin mengenai pemindahan ibu kota Indonesia. 

"Kesempatan bersejarah ini dengan memohon ridho Allah," ujarnya.

"Meminta izin dan dukungan anggota dewan yang terhormat, sesepuh, dan tokoh bangsa dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke pulau Kalimantan," tegasnya. 

Kata dia, Ibu Kota Baru yang bukan hanya simbol dan identitas negara tapi Ibu Kota Baru menjadi perubahan yang lebih baik.

"Adanya Ibu Kota Baru nanti jadi representasi kemajuan bangsa ini. Demi pemerataan dan keadilan ekonomi. Demi visi Indonesia maju, Indonesia yang hidup selama-lamanya. Dirgahayu Republik Indonesia. Dirgahayu negeri Pancasila. Terima kasih. Merdeka!," tegasnya. 

Gubernur Kaltim Isran Noor sebut 90 persen di Kaltim

Kesiapan infrastruktur penunjang saat ibukota negara (Pusat Pemerintahan) Republik Indonesia (RI) pindah ke Kaltim sudah terpenuhi.

Hal tersebut, disampaikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), kepada Gubernur Kaltim, Isran Noor usai pelaksanaan presentasi singkat dihadapan Presiden ke-6 RI tersebut, di Jakarta 6 Agustus 2019 lalu.

Bahkan, Isran dengan percaya diri menyampaikan, 90 persen ibukota negara akan pindah ke Kaltim.

Hal tersebut disampaikannya lagi, pada saat memberikan sambutan diacara pengambilan sumpah jabatan dan janji Wakil Walikota (Wawali) Samarinda, sisa masa jabatan tahun 2016-2021, Pada Kamis (15/8/2019), di Pendopo Odah Etam, Komplek Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda.

“90 persen ibukota negara akan pindah ke Kaltim,” ujarnya disambut riuh rendah tepuk tangan ratusan tamu undangan yang hadir pada pelantikan, M Barkati sebagai Wawali Samarinda.

“Presiden menyatakan, hampir 100 persen ibukota negara pindah ke Kaltim,” lanjutnya dengan kembali disambut tepuk tangan tamu undangan.

Dikatakan Isran, tidak ada persyaratan yang tidak dipenuhi oleh Kaltim untuk menjadi lokasi perpindahan ibukota negara.

Saat diwawancara, Isran mengungkapkan, pengumuman salah satu daerah di Indonesia yang telah ditunjuk sebagai kandidat lokasi perpindahan ibukota negara akan diumumkan besok, Jumat (16/8/2019).

Baca juga :

Lokasi Ibu Kota Baru Pengganti Jakarta Sudah Disiapkan, Ada Dua Macam Pola Lahannya

Gubernur Kaltim Isran Noor Sebut 16 Agustus Presiden Joko Widodo Beberkan Lokasi Ibu Kota Baru

“Kita tunggu saja besok pengumuman disampaikan oleh Pak Presiden lewat pidato kenegaraan. Penentuan salah satu daerah menjadi lokasi ibukota negara itu murni keputusan politik Pak Presiden. Jadi kita tunggu saja sama-sama,” pungkasnya.

Direncanakan, pada Jumat (16/8/2019), pukul 10.00 WITA, akan dilaksanakan nonton bareng (Nonbar) Pidato Kenegaraan Presiden RI, di Sekretariat DPRD Kaltim, Karang Paci.

Menimbang 3 Calon Daerah Ibu Kota Baru di Pulau Kalimantan

Presiden Joko Widodo telah berkunjung ke Borneo selama tiga hari, yakni 7 hingga 9 Mei 2019.

Bersama Ibu Negara Iriana, ia mendatangai Desa Tumbang Talaken Kabupaten Gunung Mas dan Bukit Soeharto untuk mencari feeling calon ibu kota pengganti Jakarta.

“Indonesia sebagai negara besar juga ingin memiliki pusat pemerintahan yang terpisah dengan pusat ekonomi, bisnis, perdagangan dan jasa. Ini kita ingin menapak ke depan sebagai sebuah negara maju,” ujar Presiden Joko Widodo di sela blusukannya, menyadur dari Kompas.com.

Berikut 3 daerah di Kalimantan yang digadang-gadang menjadi pengganti DKI Jakarta:

1. Bukit Soeharto,

Penanda untuk foto udara yang biasa digunakan BIG RI untuk pemetaan sebuah kawasan ini sempat diyakini oleh warga kawasan tersebut sebagai patok wilayah pembangunan Pusat Pemerintah RI yang akan diputuskan oleh Presiden Jokowi pada Agustus mendatang (Tribun Kaltim) Selasa, 7 Mei 2019, Presiden Jokowi Widodo menjelajahi kawasan Bukit Soeharto di kawasan Taman Hutan Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Selama di Bukit Soeharto, Presiden mendapatkan pemaparan dari Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Zairin Zain. Kawasan tersebut sejak 1,5 tahun terakhir dikaji sebagai ibu kota negara.

“Kebetulan, ini berada di tengah-tengah jalan tol Samarinda-Balikpapan. Kemudian kalau kita lihat di Balikpapan ada airport-nya, Samarinda juga ada airport-nya. Sudah enggak buat airport lagi. Pelabuhan juga sudah ada,” kata Jokowi.

Baca juga : 

Kabar Ibu Kota RI Pindah dari Jakarta, Walikota Sebut Harga Tanah di Palangkaraya Naik 3 Kali Lipat

Peneliti Bukit Soeharto akan Rapat Pengayaan Ibu Kota Baru tuk Presentasi Gubernur Kaltim Isran Noor

Diulas dari Tribunkaltim.co, daerah yang bakal dijadikan lokasi ibu kota baru berada di kawasan Tahura Bukit Soeharto, tepatnya di Km 45, Bukit Merdeka, Samboja.

Tak jauh dari permukiman warga, terdapat tanda silang warna oranye bertuliskan 'Badan Geospasial RI' dan 'Jangan Dirusak Juni-Juli 2019'.

Ada juga tulisan 'Untuk Pemotretan Udara dan Lidar wilayah Kukar, Kaltim 2019'. Tanda tersebut diketahui warga sekitar seminggu setelah Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke kawasan Tahura pada awal Mei 2019 lalu.

Tanda tersebut diperkirakan milik Badan Geospasial RI untuk survei pemetaan udara wilayah Kukar, Kaltim sebagai calon lokasi ibukota negara.

2. Gunung Mas, Kalimantan Tengah

Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kapuas tahun 2002 silam.

Daerah ini merupakan kawasan tertinggal yang jauh dari kota. Meski demikian, sarana berupa jalan telah dibangun Kementerian PUPR.

Kabupaten yang ibu kotanya bernama Kuala Kurun itu memiliki luas sekitar 10.804 kilometer persegi dan saat ini dihuni 109.947 jiwa.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi, mengatakan bahwa Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, paling siap untuk dijadikan ibu kota baru jika dilihat dari sisi keluasan wilayah.

“Mau minta 300.000 hektar siap di sini, kurang masih tambah lagi juga siap,” kata Jokowi kepada wartawan saat meninjau lokasi di Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhingdi Kabupaten Gunung Mas, Rabu (8/5/2019). Wilayah ini tergolong dataran tinggi yang berpotensi untuk dijadikan daerah perkebunan.

Daerah ini berada di ketinggian sekitar 100 hingga 500 meter di atas permukaan air laut. Dilansir dari Kompas.com, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan dari aspek ketersediaan air bersih, bukan menjadi persoalan.

Sebab, di Kalimantan Timur terdapat Bendungan Samboja yang bisa menjadi sumber air baku dan dapat diolah menjadi air minum. "Di Kalimantan Tengah juga ada potensi bendungan yang punya kapasitas 900-an juta meter kubik, dengan potensi listrik 270 MW. Semua ada plus minusnya," sambung Basuki.

3. Kawasan Segitiga

Dikutip dari Kompas.com, 9 Mei 2019, Jokowi juga menyambangi kawasan yang disebut ‘Kawasan Segitiga’.

Nama itu diambil karena daerah itu berada di antara Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Gunung Mas yang seluruhnya masuk ke wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Presiden pertama RI Soekarno pernah pernah memiliki visi untuk menjadikan salah satu wilayah di provinsi ini sebagai ibu kota negara, tepatnya di Palangkaraya.

“Beliau dulu memilih kemungkinan kan juga pasti ada alasan-alasan khusus dan alasan besar. Itu yang juga dilihat. Enggak mungkin sebuah keputusan disampaikan tanpa sebuah argumentasi data dan fakta lapangan yang matang,” ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, dari sisi luas, wilayah inilah yang memang paling siap dibandingkan alternatif pertama dan kedua.

Dibandingkan dua daerah sebelumnya, kawasan ini pun memiliki keunggulan dari sisi kebencanaan dan ketersediaan lahan yang sangat luas.

“Kita mau minta 300.000 hektare lagi ya siap di sini. Kalau kurang, masih tambah lagi, juga siap,” ujar Presiden.

(Tribunkaltim.co/BudiSusilo)