Inilah 3 Hal Bukit Soeharto di Kalimantan Timur Dicoret dari Daftar Kandidat Calon Ibu Kota Baru RI

Pusat pemerintahan nanti berada di area hutan lindung Soeharto, tidak akan ganggu merusak musuk ke hutan lindung.

Pernah suatu ketika, Bambang pun kunjungi Bukit Soeharto, terlihat sudah tidak lagi terlihat layaknya sebagai hutan lindung, sudah ada lubang tambang, perkebunan sawit.

“Kami berada di jalan tol membelah hutan lindung. Lihat kiri dan kanan jalan, merasa lahan ada yang sudah dikerjakan,” beber Bambang.

Berangkat dari kondisi seperti itu, Bambang pun mengandaikan, Ibu Kota Indonesia di Kaltim, menjadikan Bukit Soeharto berdaulat kembali sebagai hutan lindung, negara pastinya akan menjadi payung pelindung di kawasan Bukit Soeharto.

“Jikalau Ibu Kota Indonesia di Kaltim, negara memastikan, akan memasukan misi revitalisasi Bukit Soeharto menjadi hutan lindung lagi,” tutur Bambang.

Sisi lainnya, mengutip dari Kompas TV dalam acara Mencari Pemimpin, Hanta Yudha, Direktur Eksekutif Poltraching, menyatakan pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan, merupakan masa jabatan akhir Presiden Joko Widodo yang sudah dua periode.

"Beban politiknya sudah rendah di periode kedua. Sekarang jadi politik kinerja untuk legacy di ujung masa jabatan beliau (Presiden Joko Widodo)," ungkapnya.

Ditambahkan, Ali Mochtar Ngabalin, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden RI, menceritakan pengalamannya di tahun 2004 yang pernah menduduki di tim Pansus Ibu Kota Negara masa periode 2004-2009, melalukan studi mengenai pemindahan ibu kota.

Waktu itu, studi ini dilakukan ke New Delhi India dan negara Malaysia di Kuala Lumpur. Terungkap dari kedua negara ini merasa optimis bisa memindahkan atau melakukan pemindahan ibu kota dari daerah asal ke daerah baru.

"Kami jadi pansus di 2004-2009, pansus ibu kota negara. Kami sempat lakukan studi di New Delhi dan Kuala Lumpur. Ini dua negara optimisme, bisa dilakukan," ujarnya.

Kemudian negara Indonesia mencoba melakukan pemindahan ibu kota, tentu saja tidak ada yang salah, jika dikritik dalam hal kondisi keuangan dan ekonomi negara bukan menjadi persoalan. Negara Indonesia bisa lakukan pemindahan ibu kota. "Memang ada yang masalah dengan ekonomi negara kita?," tuturnya.

(Tribunkaltim.co/BudiSusilo)